Tahapan Mendirikan Usaha dalam Badan Usaha Swasta
Diterbitkan
oleh
Admin
--
Tahapan Mendirikan Usaha dalam Badan Usaha Swasta - Badan usaha swasta (BUMS) adalah jenis badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta (non-pemerintah). BUMS dapat berbentuk hukum atau non-hukum, tergantung pada jenis dan skala usahanya. BUMS berperan penting dalam perekonomian Indonesia, karena memberikan kontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan inovasi produk dan jasa.
Dalam artikel ini, kita akan membahas tahapan mendirikan usaha dalam badan usaha swasta secara umum. Tahapan ini penting untuk dilakukan agar usaha yang didirikan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Artikel ini juga akan memberikan beberapa contoh pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan seputar topik ini. Selamat membaca!
Tahapan Mendirikan Usaha dalam Badan Usaha Swasta
| Tahapan Mendirikan Usaha dalam Badan Usaha Swasta |
Tahapan mendirikan usaha dalam badan usaha swasta dapat berbeda-beda tergantung pada jenis badan usaha yang dipilih. Namun, secara umum, ada lima tahapan utama yang harus dilakukan, yaitu:
- Mengurus akta pendirian
- Mengurus surat keterangan domisili usaha (SKDU)
- Mengurus nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- Mendaftar ke pengadilan negeri
- Mengurus tanda daftar perusahaan (TDP)
Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing tahapan tersebut:
1. Mengurus akta pendirian
Akta pendirian adalah dokumen hukum yang berisi informasi dasar tentang usaha yang didirikan, seperti nama, alamat, bidang usaha, modal dasar, struktur organisasi, dan lain-lain. Akta pendirian dibuat oleh notaris atau pengacara yang ahli di bidang hukum. Akta pendirian harus disesuaikan dengan jenis badan usaha yang dipilih. Misalnya, untuk mendirikan perseroan terbatas(PT), akta pendirian harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Akta pendirian sangat penting untuk dimiliki oleh setiap badan usaha swasta, karena menjadi dasar untuk mengurus izin-izin lainnya. Selain itu, akta pendirian juga menjadi bukti sah bahwa usaha tersebut telah didirikan secara resmi dan memiliki identitas hukum.
2. Mengurus surat keterangan domisili usaha (SKDU)
Surat keterangan domisili usaha(SKDU) adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat(kelurahan atau desa) yang menyatakan bahwa usaha tersebut berdomisili di wilayah tersebut. SKDU dibutuhkan untuk menunjukkan lokasi usaha secara jelas dan resmi. SKDU juga menjadi syarat untuk mengurus izin-izin lainnya, seperti izin mendirikan bangunan(IMB), izin gangguan(HO), dan izin usaha industri(IUI).
Untuk mengurus SKDU, pengusaha harus menyiapkan beberapa dokumen, seperti fotokopi akta pendirian, fotokopi KTP pemilik atau pengurus perusahaan, fotokopi bukti sewa atau kepemilikan tempat usaha, dan surat permohonan SKDU. Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan ke kantor kelurahan atau desa tempat usaha berada.
3. Mengurus nomor pokok wajib pajak (NPWP)
Nomor pokok wajib pajak(NPWP) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada setiap wajib pajak di Indonesia. NPWP dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, seperti melaporkan dan membayar pajak, mengurus faktur pajak, dan mendapatkan fasilitas perpajakan. NPWP juga menjadi syarat untuk mengurus izin-izin lainnya, seperti izin usaha perdagangan(SIUP) dan tanda daftar perusahaan(TDP).
Untuk mengurus NPWP, pengusaha harus mengisi formulir pendaftaran NPWP secara online melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu, pengusaha harus mencetak formulir tersebut dan membawanya ke kantor pajak bersama dengan dokumen-dokumen pendukung, seperti fotokopi akta pendirian, fotokopi SKDU, fotokopi KTP pemilik atau pengurus perusahaan, dan surat kuasa(jika diperlukan). Setelah diverifikasi, pengusaha akan mendapatkan kartu NPWP yang berlaku seumur hidup.
4. Mendaftar ke pengadilan negeri
Pendaftaran ke pengadilan negeri adalah proses untuk mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri terhadap akta pendirian usaha. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada usaha yang didirikan. Pendaftaran ini juga menjadi syarat untuk mengurus izin-izin lainnya, seperti izin usaha jasa konstruksi(IUJK) dan izin usaha jasa penilai publik(IUJPP).
Untuk mendaftar ke pengadilan negeri, pengusaha harus menyiapkan beberapa dokumen, seperti asli dan fotokopi akta pendirian, asli dan fotokopi SKDU, asli dan fotokopi NPWP, surat permohonan pendaftaran ke pengadilan negeri, dan surat kuasa(jika diperlukan). Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan ke kantor pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan domisili usaha.
5. Mengurus tanda daftar perusahaan (TDP)
Tanda daftar perusahaan(TDP) adalah tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia. TDP berisi informasi penting tentang perusahaan, seperti nama, alamat, bidang usaha, modal dasar, jumlah karyawan, dan lain-lain. TDP dibutuhkan untuk menunjukkan legalitas usaha secara resmi dan menjadi syarat untuk mengurus izin-izin lainnya, seperti izin usaha pariwisata(SIUPAR) dan izin usaha pertambangan(IUP).
Untuk mengurus TDP, pengusaha harus mengisi formulir pendaftaran TDP secara online melalui situs resmi OSS(Online Single Submission). Setelah itu, pengusaha harus mencetak formulir tersebut dan membawanya ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama dengan dokumen-dokumen pendukung, seperti fotokopi akta pendirian, fotokopi SKDU, fotokopi NPWP, fotokopi pendaftaran ke pengadilan negeri, dan surat kuasa(jika diperlukan). Setelah diverifikasi, pengusaha akan mendapatkan surat TDP yang berlaku selama lima tahun.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Apakah semua jenis badan usaha swasta harus memiliki akta pendirian?
Tidak semua jenis badan usaha swasta harus memiliki akta pendirian. Beberapa jenis badan usaha swasta yang tidak wajib memiliki akta pendirian adalah usaha dagang perseorangan(UD), firma(Fa), koperasi unit desa(KUD), dan koperasi simpan pinjam(KSP). Namun, memiliki akta pendirian tetap disarankan agar usaha tersebut memiliki identitas hukum yang jelas.
Tidak semua jenis badan usaha swasta harus memiliki akta pendirian. Beberapa jenis badan usaha swasta yang tidak wajib memiliki akta pendirian adalah usaha dagang perseorangan(UD), firma(Fa), koperasi unit desa(KUD), dan koperasi simpan pinjam(KSP). Namun, memiliki akta pendirian tetap disarankan agar usaha tersebut memiliki identitas hukum yang jelas.
Bagaimana cara mendapatkan izin usaha sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan?
Cara mendapatkan izin usaha sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan tergantung pada jenis dan skala usahanya. Beberapa jenis izin usaha yang umum diperlukan oleh badan usaha swasta adalah izin usaha perdagangan(SIUP), izin usaha industri(IUI), izin usaha jasa konstruksi(IUJK), izin usaha jasa penilai publik(IUJPP), izin usaha pariwisata(SIUPAR), dan izin usaha pertambangan(IUP). Untuk mengurus izin-izin tersebut, pengusaha harus mengajukan permohonan ke instansi terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengusaha juga harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, seperti fotokopi akta pendirian, fotokopi SKDU, fotokopi NPWP, fotokopi TDP, dan lain-lain.
Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan badan usaha swasta?
Biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan badan usaha swasta bervariasi tergantung pada jenis dan skala usahanya. Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya pendirian badan usaha swasta adalah biaya notaris atau pengacara, biaya administrasi pemerintah, biaya perizinan, dan biaya lain-lain. Secara rata-rata, biaya pendirian badan usaha swasta berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 50 juta. Namun, biaya ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan
Mendirikan usaha dalam badan usaha swasta merupakan salah satu pilihan bagi para pengusaha yang ingin mengembangkan bisnisnya. Namun, mendirikan usaha dalam badan usaha swasta membutuhkan beberapa tahapan yang harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tahapan-tahapan tersebut meliputi mengurus akta pendirian, mengurus SKDU, mengurus NPWP, mendaftar ke pengadilan negeri, dan mengurus TDP. Dengan melakukan tahapan-tahapan tersebut dengan benar, diharapkan usaha yang didirikan dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
Demikian artikel tentang tahapan mendirikan usaha dalam badan usaha swasta. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mendirikan atau mengembangkan usahanya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran seputar topik ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah membaca!
Video Tahapan Mendirikan Usaha dalam Badan Usaha Swasta
Ada pertanyaan?
Diskusikan dengan penulis atau pengguna lain
