Jelaskan Perbedaan Antara Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Pemerintah
Diterbitkan
oleh
Admin
--
Jelaskan Perbedaan Antara Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Pemerintah - Akuntansi adalah ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan. Akuntansi memiliki berbagai cabang dan spesialisasi, salah satunya adalah akuntansi keuangan dan akuntansi pemerintah. Apa saja perbedaan antara kedua jenis akuntansi ini? Bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing entitas? Artikel ini akan menjelaskan secara lengkap dan terstruktur tentang perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pemerintah, serta memberikan contoh-contoh kasus yang relevan.
Apa itu Akuntansi Keuangan?
| Apa itu Akuntansi Keuangan? |
Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal, seperti pemegang saham, kreditur, investor, dan regulator. Laporan keuangan yang disusun oleh akuntan keuangan harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku di negara atau wilayah tertentu, misalnya Standar Akuntansi Keuangan(SAK) di Indonesia, atau International Financial Reporting Standards(IFRS) di tingkat internasional. Laporan keuangan yang umum disusun oleh akuntan keuangan adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
Tujuan utama dari akuntansi keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, tepat waktu, dan dapat dibandingkan bagi para pengguna eksternal. Informasi keuangan ini dapat digunakan untuk menilai kinerja, posisi keuangan, arus kas, dan prospek masa depan dari suatu entitas. Akuntansi keuangan juga dapat membantu entitas dalam mengambil keputusan bisnis yang strategis, seperti ekspansi pasar, merger dan akuisisi, divestasi, atau restrukturisasi.
Apa itu Akuntansi Pemerintah?
| Apa itu Akuntansi Pemerintah? |
Akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan untuk pihak internal dan eksternal yang terkait dengan aktivitas pemerintahan, seperti kementerian, lembaga, badan usaha milik negara(BUMN), atau organisasi nirlaba. Laporan keuangan yang disusun oleh akuntan pemerintah harus mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di negara atau wilayah tertentu, misalnya Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) di Indonesia, atau International Public Sector Accounting Standards(IPSAS) di tingkat internasional. Laporan keuangan yang umum disusun oleh akuntan pemerintah adalah laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih(SAL), dan laporan arus kas.
Tujuan utama dari akuntansi pemerintah adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab bagi para pengguna internal dan eksternal. Informasi keuangan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, ekonomisitas, dan ketaatan dari pengelolaan sumber daya publik. Akuntansi pemerintah juga dapat membantu entitas dalam merencanakan anggaran, mengendalikan pengeluaran, menetapkan tarif pajak dan retribusi, serta melaporkan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Apa saja perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pemerintah?
Perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pemerintah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:
- Objek akuntansi: Akuntansi keuangan berfokus pada entitas bisnis yang berorientasi pada laba, sedangkan akuntansi pemerintah berfokus pada entitas pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
- Pengguna informasi: Akuntansi keuangan menyediakan informasi keuangan untuk pihak eksternal, sedangkan akuntansi pemerintah menyediakan informasi keuangan untuk pihak internal dan eksternal.
- Standar akuntansi: Akuntansi keuangan mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di negara atau wilayah tertentu, sedangkan akuntansi pemerintah mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di negara atau wilayah tertentu.
- Laporan keuangan: Akuntansi keuangan menyusun laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan, kinerja, arus kas, dan perubahan ekuitas dari suatu entitas, sedangkan akuntansi pemerintah menyusun laporan keuangan yang mencerminkan realisasi anggaran, operasional, saldo anggaran lebih, dan arus kas dari suatu entitas.
- Sistem akuntansi: Akuntansi keuangan menggunakan sistem akuntansi akrual, yaitu sistem yang mencatat transaksi berdasarkan saat terjadinya hak dan kewajiban, sedangkan akuntansi pemerintah menggunakan sistem akuntansi kas, yaitu sistem yang mencatat transaksi berdasarkan saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas.
Apa saja persamaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pemerintah?
Persamaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pemerintah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:
- Proses akuntansi: Akuntansi keuangan dan akuntansi pemerintah sama-sama melalui proses akuntansi yang terdiri dari pencatatan, pengukuran, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan analisis informasi keuangan.
- Siklus akuntansi: Akuntansi keuangan dan akuntansi pemerintah sama-sama mengikuti siklus akuntansi yang terdiri dari transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, laporan keuangan, penutupan, dan pembukaan kembali.
- Prinsip dasar akuntansi: Akuntansi keuangan dan akuntansi pemerintah sama-sama menerapkan prinsip dasar akuntansi yang meliputi prinsip kesatuan entitas, prinsip konsistensi, prinsip kelengkapan, prinsip objektivitas, prinsip relevansi, prinsip andalitas, prinsip materialitas, prinsip pengungkapan penuh, prinsip hati-hati (prudence), dan prinsip substansi mengungguli bentuk.
Apa contoh kasus yang menunjukkan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pemerintah?
Contoh kasus yang menunjukkan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut:
- Kas
Kasus 1: Kasus penjualan barang dagangan
PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang elektronik. Pada tanggal 1 Januari 2023, PT ABC menjual 100 unit televisi kepada PT XYZ dengan harga Rp 5.000.000 per unit. Pembayaran dilakukan secara kredit dengan jangka waktu 30 hari. Biaya pengiriman barang sebesar Rp 500.000 ditanggung oleh PT ABC.
Berikut adalah pencatatan dan pelaporan transaksi tersebut menurut akuntansi keuangan dan akuntansi pemerintah:
Akuntansi Keuangan Akuntansi Pemerintah Pencatatan:
- Menggunakan sistem akuntansi akrual
- Mencatat pendapatan pada saat terjadinya hak untuk menerima pembayaran, yaitu pada saat penjualan barang
- Mencatat biaya pada saat terjadinya kewajiban untuk membayar, yaitu pada saat pengiriman barang
- Mencatat piutang dagang sebagai aset lancar dan utang dagang sebagai kewajiban lancar
Pelaporan:
- Menyusun laporan laba rugi yang mencerminkan kinerja perusahaan selama periode tertentu
- Menyusun neraca yang mencerminkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu
- Menyusun laporan arus kas yang mencerminkan arus masuk dan keluar kas perusahaan selama periode tertentu
- Menyusun laporan perubahan ekuitas yang mencerminkan perubahan modal perusahaan selama periode tertentu
Jurnal:
Tanggal Keterangan Debet Kredit 1 Januari 2023 Piutang Dagang 500.000.000 Pendapatan Penjualan 500.000.000 Biaya Pengiriman Barang 500.000 Utang Dagang 500.000 31 Januari 2023 Kas 500.000.000 Piutang Dagang 500.000.000 Utang Dagang 500.000 Kas 500.000 Laporan Laba Rugi(Periode 1 Januari- 31 Januari 2023):
Keterangan Jumlah (Rp) Pendapatan Penjualan 500.000.000 Biaya Pengiriman Barang (500.000) Laba Bersih Sebelum Pajak 499.500.000 Pajak Penghasilan (10%) (49.950.000) Laba Bersih Setelah Pajak 449.550.000 Neraca(Per 31 Januari 2023):
Keterangan Jumlah (Rp) Aset Lancar Kas 500.000.000 Piutang Dagang 0 Jumlah Aset Lancar 500.000.000 Kewajiban Lancar Utang Dagang 0 Pajak Penghasilan Terutang 49.950.000 Jumlah Kewajiban Lancar 49.950.000 Ekuitas Modal Saham 100.000.000 Laba Ditahan 350.050.000 Jumlah Ekuitas 450.050.000 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 500.000.000 Laporan Arus Kas(Periode 1 Januari- 31 Januari 2023):
Keterangan Jumlah (Rp) Arus Kas dari Aktivitas Operasi: Penerimaan dari Pelanggan 500.000.000 Pembayaran kepada Pemasok (500.000) Pembayaran Pajak Penghasilan (49.950.000) Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi 449.550.000 Arus Kas dari Aktivitas Investasi: Tidak ada transaksi 0 Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi 0 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan: Tidak ada transaksi 0 Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 0 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas 449.550.000 Kas Awal Periode 50.450.000 Kas Akhir Periode 500.000.000 Laporan Perubahan Ekuitas(Periode 1 Januari- 31 Januari 2023):
Keterangan Modal Saham (Rp) Laba Ditahan (Rp) Jumlah Ekuitas (Rp) Saldo Awal Periode 100.000.000 0 100.000.000 Laba Bersih Periode Berjalan 0 449.550.000 449.550.000 Saldo Akhir Periode 100.000.000 449.550.000 549.550.000 Pencatatan:
- Menggunakan sistem akuntansi kas
- Mencatat pendapatan pada saat terjadinya penerimaan kas, yaitu pada saat pembayaran dari pelanggan
- Mencatat biaya pada saat terjadinya pengeluaran kas, yaitu pada saat pembayaran kepada pemasok dan pajak
- Tidak mencatat piutang dagang dan utang dagang sebagai aset dan kewajiban, melainkan sebagai catatan kreditur dan debitur
Pelaporan:
- Menyusun laporan realisasi anggaran yang mencerminkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan dan biaya selama periode tertentu
- Menyusun laporan operasional yang mencerminkan hasil operasi perusahaan selama periode tertentu
- Menyusun laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) yang mencerminkan perubahan sisa anggaran yang belum digunakan selama periode tertentu
- Menyusun laporan arus kas yang mencerminkan arus masuk dan keluar kas perusahaan selama periode tertentu
Jurnal:
Tanggal Keterangan Debet (Rp) Kredit (Rp) 1 Januari 2023 Catatan Debitur (PT XYZ) 500.000.000 Catatan Kreditur (Pemasok) 500.000 31 Januari 2023 Kas 500.000.000 Catatan Debitur (PT XYZ) 500.000.000 Kas 500.000 Catatan Kreditur (Pemasok) 500.000 Kas 49.950.000 Pajak Penghasilan Terbayar 49.950.000 Laporan Realisasi Anggaran(Periode 1 Januari- 31 Januari 2023):
Keterangan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Pendapatan 600.000.000 500.000.000 (100.000.000) Biaya 100.000.000 50.450.000 49.550.000 Hasil Operasi 500.000.000 449.550.000 (50.450.000) Laporan Operasional(Periode 1 Januari- 31 Januari 2023):
Keterangan Jumlah (Rp) Pendapatan 500.000.000 Biaya (50.450.000) Hasil Operasi 449.550.000 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih(SAL)(Periode 1 Januari- 31 Januari 2023):
Keterangan Jumlah (Rp) SAL Awal Periode 0 Penambahan SAL dari Hasil Operasi Periode Berjalan 449.550.000 Pengurangan SAL dari Penggunaan untuk Tujuan Tertentu 0 SAL Akhir Periode 449.550.000 Laporan Arus Kas(Periode 1 Januari- 31 Januari 2023):
Keterangan Jumlah (Rp) Arus Kas dari Aktivitas Operasi: Penerimaan dari Pelanggan 500.000.000 Pembayaran kepada Pemasok (500.000) Pembayaran Pajak Penghasilan (49.950.000) Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi 449.550.000 Arus Kas dari Aktivitas Investasi: Tidak ada transaksi 0 Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi 0 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan: Tidak ada transaksi 0 Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 0 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas 449.550.000 Kas Awal Periode 50.450.000 Kas Akhir Periode 500.000.000 Kasus 2: Kasus penerimaan bantuan sosial
Pemerintah Indonesia memberikan bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp 600.000 per bulan kepada 10 juta keluarga miskin selama 6 bulan, mulai dari April hingga September 2023, sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Bantuan sosial ini bersumber dari APBN 2023 yang dialokasikan sebesar Rp 36 triliun.
Berikut adalah pencatatan dan pelaporan transaksi tersebut menurut akuntansi keuangan dan akuntansi pemerintah:
Akuntansi Keuangan Akuntansi Pemerintah Pencatatan:
- Menggunakan sistem akuntansi akrual
- Mencatat bantuan sosial sebagai beban pada saat terjadinya kewajiban untuk membayar, yaitu pada saat penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat
- Mencatat utang bantuan sosial sebagai kewajiban lancar pada saat terjadinya kewajiban untuk membayar, yaitu pada saat penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat
- Mencatat kas sebagai aset lancar pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu pada saat pencairan dana APBN dan pembayaran bantuan sosial kepada penerima manfaat
Pelaporan:
- Menyusun laporan laba rugi yang mencerminkan kinerja pemerintah selama periode tertentu
- Menyusun neraca yang mencerminkan posisi keuangan pemerintah pada akhir periode tertentu
- Menyusun laporan arus kas yang mencerminkan arus masuk dan keluar kas pemerintah selama periode tertentu
- Menyusun laporan perubahan ekuitas yang mencerminkan perubahan modal pemerintah selama periode tertentu
- Menggunakan sistem akuntansi kas
- Mencatat bantuan sosial sebagai pengeluaran pada saat terjadinya pengeluaran kas, yaitu pada saat pembayaran bantuan sosial kepada penerima manfaat
- Mencatat kas sebagai aset lancar pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu pada saat pencairan dana APBN dan pembayaran bantuan sosial kepada penerima manfaat
- Tidak mencatat utang bantuan sosial sebagai kewajiban, melainkan sebagai catatan kreditur
- Menyusun laporan operasional yang mencerminkan hasil operasi pemerintah selama periode tertentu
- Menyusun laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) yang mencerminkan perubahan sisa anggaran yang belum digunakan selama periode tertentu
- Menyusun laporan arus kas yang mencerminkan arus masuk dan keluar kas pemerintah selama periode tertentu
Jurnal:
| Tanggal | Keterangan | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 April 2023 | Kas | 6.000.000.000.000 | |
| Pendapatan APBN | 6.000.000.000.000 | ||
| Beban Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | ||
| Utang Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | ||
| 30 April 2023 | Utang Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | |
| Kas | 6.000.000.000.000 | ||
| 1 Mei 2023 | Beban Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | |
| Utang Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | ||
| 31 Mei 2023 | Utang Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | |
| Kas | 6.000.000.000.000 | ||
| 1 Juni 2023 | Beban Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | |
| Utang Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | ||
| 30 Juni 2023 | Utang Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | |
| Kas | 6.000.000.000.000 | ||
| 1 Juli 2023 | Beban Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | |
| Utang Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | ||
| 31 Juli 2023 | Utang Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | |
| Kas | 6.000.000.000.000 | ||
| 1 Agustus 2023 | Beban Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | |
| Utang Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | ||
| 31 Agustus 2023 | Utang Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | |
| Kas | 6.000.000.000.000 | ||
| 1 September 2023 | Beban Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | |
| Utang Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | ||
| 30 September 2023 | Utang Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | |
| Kas | 6.000.000.000.000 |
Laporan Laba Rugi(Periode 1 April- 30 September 2023):
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Pendapatan APBN | 6.000.000.000.000 |
| Beban Bantuan Sosial | (36.000.000.000.000) |
| Rugi Bersih Sebelum Pajak | (30.000.000.000.000) |
| Pajak Penghasilan (0%) | 0 |
| Rugi Bersih Setelah Pajak | (30.000.000.000.000) |
Neraca(Per 30 September 2023):
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Aset Lancar | |
| Kas | 0 |
| Jumlah Aset Lancar | 0 |
| Kewajiban Lancar | |
| Utang Bantuan Sosial | 0 |
| Jumlah Kewajiban Lancar | 0 |
| Ekuitas | |
| Modal Saham | 100.000.000.000.000 |
| Rugi Ditahan | (30.000.000.000.000) |
| Jumlah Ekuitas | 70.000.000.000.000 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | 70.000.000.000.000 |
Laporan Arus Kas(Periode 1 April- 30 September 2023):
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi: | |
| Penerimaan dari APBN | 6.000.000.000.000 |
| Pembayaran Bantuan Sosial | (36.000.000.000.000) |
| Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi | (30.000.000.000.000) |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi: | |
| Tidak ada transaksi | 0 |
| Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi | 0 |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan: | |
| Tidak ada transaksi | 0 |
| Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | 0 |
| Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas | (30.000.000.000.000) |
| Kas Awal Periode | 30.000.000.000.000 |
| Kas Akhir Periode | 0 |
Laporan Perubahan Ekuitas(Periode 1 April- 30 September 2023):
| Keterangan | Modal Saham (Rp) | Rugi Ditahan (Rp) | Jumlah Ekuitas (Rp) |
|---|---|---|---|
| Saldo Awal Periode | 100.000.000.000.000 | 0 | 100.000.000.000.000 |
| Rugi Bersih Periode Berjalan | 0 | (30.000.000.000.000) | (30.000.000.000.000) |
| Saldo Akhir Periode | 100.000.000.000.000 | (30.000.000.000.000) | 70.000.000.000.000 |
Pencatatan:
Pelaporan:
- Menyusun laporan realisasi anggaran yang mencerminkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu
Jurnal:
| Tanggal | Keterangan | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 April 2023 | Kas | 6.000.000.000.000 | |
| Pendapatan APBN | 6.000.000.000.000 | ||
| 30 April 2023 | Pengeluaran Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | |
| Kas | 6.000.000.000.000 | ||
| Catatan Kreditur (Penerima Manfaat) | 6.000.000.000.000 | ||
| 31 Mei 2023 | Pengeluaran Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | |
| Kas | 6.000.000.000.000 | ||
| Catatan Kreditur (Penerima Manfaat) | 6.000.000.000.000 | ||
| 30 Juni 2023 | Pengeluaran Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | |
| Kas | 6.000.000.000.000 | ||
| Catatan Kreditur (Penerima Manfaat) | 6.000.000.000.000 | ||
| 31 Juli 2023 | Pengeluaran Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | |
| Kas | 6.000.000.000.000 | ||
| Catatan Kreditur (Penerima Manfaat) | 6.000.000.000.000 | ||
| 31 Agustus 2023 | Pengeluaran Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | |
| Kas | 6.000.000.000.000 | ||
| Catatan Kreditur (Penerima Manfaat) | 6.000.000.000.000 | ||
| 30 September 2023 | Pengeluaran Bantuan Sosial | 6.000.000.000.000 | |
| Kas | 6.000.000.000.000 | ||
| Catatan Kreditur (Penerima Manfaat) | 6.000.000.000.000 |
Laporan Realisasi Anggaran(Periode 1 April- 30 September 2023):
| Keterangan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 6.000.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | 0 |
| Pengeluaran | 36.000.000.000.000 | 36.000.000.000.000 | 0 |
| Defisit Anggaran | (30.000.000.000.000) | (30.000.000.000.000) | 0 |
Laporan Operasional(Periode 1 April- 30 September 2023):
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Pendapatan APBN | 6.000.000.000.000 |
| Pengeluaran Bantuan Sosial | (36.000.000.000.000) |
| Defisit Operasional | (30.000.000.000.000) |
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih(SAL)(Periode 1 April- 30 September 2023):
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| SAL Awal Periode | 0 |
| Pengurangan SAL dari Defisit Operasional Periode Berjalan | (30.000.000.000.000) |
| SAL Akhir Periode | (30.000.000.000.000) |
Laporan Arus Kas(Periode 1 April- 30 September 2023):
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi: | |
| Penerimaan dari APBN | 6.000.000.000.000 |
| Pembayaran Bantuan Sosial | (36.000.000.000.000) |
| Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi | (30.000.000.000.000) |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi: | |
| Tidak ada transaksi | 0 |
| Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi | 0 |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan: | |
| Tidak ada transaksi | 0 |
| Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | 0 |
| Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas | (30.000.000.000.000) |
| Kas Awal Periode | 30.000.000.000.000 |
| Kas Akhir Periode | 0 |
Kesimpulan:
Dari dua kasus di atas, dapat dilihat bahwa akuntansi keuangan dan akuntansi pemerintah memiliki perbedaan dalam hal pencatatan dan pelaporan transaksi. Perbedaan tersebut disebabkan oleh tujuan, sifat, dan karakteristik masing-masing entitas yang melakukan akuntansi. Akuntansi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi para pemakai eksternal, seperti pemegang saham, kreditur, investor, dan lain-lain. Akuntansi keuangan menggunakan sistem akuntansi akrual yang mencatat transaksi berdasarkan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi tersebut, tanpa memperhatikan arus kas yang terjadi. Akuntansi keuangan juga menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan kinerja, posisi keuangan, arus kas, dan perubahan ekuitas entitas selama periode tertentu.
Sedangkan akuntansi pemerintah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi para pemakai internal, seperti pejabat pemerintah, legislatif, auditor, dan lain-lain. Akuntansi pemerintah menggunakan sistem akuntansi kas yang mencatat transaksi berdasarkan arus kas yang terjadi, tanpa memperhatikan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi tersebut. Akuntansi pemerintah juga menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan realisasi anggaran, hasil operasi, perubahan SAL, dan arus kas entitas selama periode tertentu.
Video Jelaskan Perbedaan Antara Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Pemerintah
Ada pertanyaan?
Diskusikan dengan penulis atau pengguna lain
