Cara Daftar Pajak Online untuk Sekolah

Ya, sekolah wajib memiliki NPWP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. NPWP adalah identitas wajib pajak yang digunakan untuk administrasi perpajakan. NPWP dapat diperoleh dengan mendaftar secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak(KPP) terdekat atau secara online melalui situs resmi DJP www.pajak.go.id.

Tergantung pada jenis dan status sekolah. Sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah dapat memperoleh pembebasan PPh atas penghasilan yang bersumber dari APBN atau APBD. Sekolah swasta yang berstatus sebagai lembaga pendidikan nonkomersial dapat memperoleh pengurangan PPh sebesar 50% atas penghasilan bruto yang bersumber dari kegiatan usaha yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Sekolah juga dapat memperoleh pembebasan atau pengurangan PPN, PBB, BPHTB, atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

Cara melaporkan dan membayar pajak online untuk sekolah adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke akun pajak online dengan menggunakan NPWP dan kata sandi.
2. Pilih menu "Lapor SPT" dan pilih jenis SPT yang sesuai dengan jenis pajak yang akan dilaporkan, misalnya SPT Masa PPh Badan atau SPT Tahunan PPh Badan.
3. Isi formulir SPT dengan data yang benar dan lengkap, seperti identitas wajib pajak, jenis usaha, rincian penghasilan dan pengeluaran, perhitungan pajak terutang, dan ...lain-lain. Pastikan semua data sesuai dengan bukti-bukti perpajakan yang dimiliki oleh sekolah.
4. Setelah mengisi formulir SPT, klik "Kirim" dan tunggu email konfirmasi dari DJP. Email konfirmasi akan berisi nomor registrasi dan kode akses yang digunakan untuk membayar pajak.
5. Buka email konfirmasi dan catat nomor registrasi dan kode akses yang diberikan. Masuk ke situs resmi DJP www.pajak.go.id dan klik menu "Bayar" di pojok kanan atas.
6. Pilih metode pembayaran yang diinginkan, misalnya melalui ATM, internet banking, mobile banking, atau kantor pos. Ikuti petunjuk yang diberikan oleh masing-masing penyedia layanan pembayaran.
7. Masukkan nomor registrasi dan kode akses yang diperoleh dari email konfirmasi. Masukkan juga jumlah pajak terutang yang sesuai dengan SPT yang telah dilaporkan.
8. Setelah membayar pajak, simpan bukti pembayaran sebagai dokumen perpajakan. Bukti pembayaran dapat berupa struk ATM, slip transfer, atau tanda terima kantor pos.

Surat keterangan bebas pajak(SKB) adalah surat yang dikeluarkan oleh DJP untuk memberikan keterangan bahwa wajib pajak tidak memiliki kewajiban perpajakan atau telah memenuhi kewajiban perpajakannya. SKB dapat digunakan oleh sekolah untuk keperluan administrasi, seperti pengadaan barang atau jasa, pencairan dana bantuan, atau kerjasama dengan pihak lain.

Cara mengurus SKB untuk sekolah adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke akun pajak online dengan menggunakan NPWP dan kata sandi.
2. Pilih menu "Permohonan" dan pilih jenis permohonan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, misalnya SKB PPh Pasal 21, SKB PPh Pasal 22, atau SKB PPh Pasal 23.
3. Isi formulir permohonan dengan data yang benar dan lengkap, seperti identitas wajib pajak, alasan permohonan, periode permohonan, dan lain-lain. Lampirkan juga dokumen pendukung yang dibutuhkan, seperti surat permohonan dari sekolah, surat keterangan dari instansi terkait, atau bukti pelunasan pajak.
4. Setelah mengisi formulir permohonan, klik "Kirim" dan tunggu email konfirmasi dari DJP. Email konfirmasi akan berisi nomor registrasi dan status permohonan.
5. Buka email konfirmasi dan catat nomor registrasi yang diberikan. Masuk ke akun pajak online dan pilih menu "Status Permohonan". Masukkan nomor registrasi yang diperoleh dari email konfirmasi dan klik "Cari".
6. Lihat status permohonan yang ditampilkan di layar. Jika statusnya "Diterima", berarti permohonan SKB telah disetujui oleh DJP. Jika statusnya "Ditolak", berarti permohonan SKB ditolak oleh DJP dengan alasan tertentu. Jika statusnya "Dalam Proses", berarti permohonan SKB masih dalam tahap penelitian oleh DJP.
7. Jika permohonan SKB diterima, sekolah dapat mencetak SKB secara online melalui akun pajak online. Pilih menu "Cetak" dan pilih jenis SKB yang diinginkan. Masukkan nomor registrasi yang diperoleh dari email konfirmasi dan klik "Cetak". Simpan SKB sebagai dokumen perpajakan.

Restitusi pajak adalah pengembalian pajak yang berlebih bayar atau salah bayar oleh wajib pajak kepada DJP. Restitusi pajak dapat diminta oleh sekolah jika terdapat kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan oleh kesalahan perhitungan, kesalahan penyetoran, atau adanya fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak.

Cara mengurus restitusi pajak untuk sekolah adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke akun pajak online dengan menggunakan NPWP dan kata sandi.
2. Pilih menu "Lapor SPT" dan pilih jenis SPT yang sesuai dengan jenis pajak yang akan diminta restitusinya, misalnya SPT Masa PPh Badan atau SPT Tahunan PPh Badan.
3. Isi formulir SPT dengan data yang benar dan lengkap, seperti identitas wajib pajak, jenis usaha, rincian penghasilan dan pengeluaran, perhitungan pajak terutang, dan lain-lain. Pastikan semua data sesuai dengan bukti-bukti perpajakan yang dimiliki oleh sekolah.
4. Pada bagian akhir formulir SPT, centang pilihan "Permohonan Restitusi" dan isi jumlah restitusi yang diminta. Jumlah restitusi harus sama dengan selisih antara pajak terutang dan pajak yang telah dibayar. Lampirkan juga dokumen pendukung yang dibutuhkan, seperti surat permohonan restitusi, surat keterangan dari instansi terkait, atau bukti pembayaran pajak.
5. Setelah mengisi formulir SPT, klik "Kirim" dan tunggu email konfirmasi dari DJP. Email konfirmasi akan berisi nomor registrasi dan status permohonan restitusi.
6. Buka email konfirmasi dan catat nomor registrasi yang diberikan. Masuk ke akun pajak online dan pilih menu "Status Permohonan". Masukkan nomor registrasi yang diperoleh dari email konfirmasi dan klik "Cari".
7. Lihat status permohonan restitusi yang ditampilkan di layar. Jika statusnya "Diterima", berarti permohonan restitusi telah disetujui oleh DJP. Jika statusnya "Ditolak", berarti permohonan restitusi ditolak oleh DJP dengan alasan tertentu. Jika statusnya "Dalam Proses", berarti permohonan restitusi masih dalam tahap penelitian oleh DJP.
8. Jika permohonan restitusi diterima, DJP akan mengirimkan surat keputusan restitusi (SKR) kepada sekolah melalui pos atau email. SKR adalah surat yang menyatakan bahwa DJP telah menyetujui permohonan restitusi dan akan mengembalikan jumlah pajak yang berlebih bayar atau salah bayar kepada sekolah. Simpan SKR sebagai dokumen perpajakan.
9. DJP akan melakukan pembayaran restitusi kepada sekolah melalui transfer ke rekening bank yang telah ditentukan oleh sekolah. Sekolah dapat mengecek status pembayaran restitusi melalui akun pajak online atau situs resmi DJP www.pajak.go.id. Sekolah juga dapat menghubungi KPP terdekat untuk menanyakan status pembayaran restitusi.