Kilas balik 10 berita pajak nasional terpopuler tahun ini

Perubahan tarif PPh final UMKM tahun ini adalah salah satu berita pajak nasional terpopuler tahun ini. Pada awal tahun, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini menurunkan tarif PPh final UMKM dari 0,5% menjadi 0,25% untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan insentif kepada pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19.

Omnibus Law Cipta Kerja adalah undang-undang yang mengubah beberapa ketentuan dalam undang-undang sektoral yang berkaitan dengan bidang investasi dan usaha. Omnibus Law Cipta Kerja disahkan oleh DPR pada Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Presiden pada November 2022. Omnibus Law Cipta Kerja memiliki dampak terhadap perpajakan, antara lain: menghapus beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggap menghambat investasi; memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan tarif PPh badan secara progresif; memberikan fasilitas perpajakan berupa pengurangan atau pembebasan PPh badan, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 25, dan PPN kepada pelaku usaha di bidang tertentu; menyederhanakan ketentuan administrasi perpajakan; dan mengatur sanksi administrasi dan pidana bagi pelanggar peraturan perpajakan.

Kasus penggelapan pajak oleh artis Raffi Ahmad adalah salah satu berita pajak nasional terpopuler tahun ini. Pada Juli 2023, Direktorat Jenderal Pajak(DJP) menetapkan Raffi Ahmad sebagai tersangka atas dugaan penggelapan pajak senilai Rp23 miliar. DJP menduga Raffi Ahmad tidak melaporkan seluruh penghasilannya dari berbagai sumber, seperti endorse, iklan, acara televisi, dan bisnis online. Raffi Ahmad juga diduga menggunakan faktur pajak fiktif untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Kasus ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan di masyarakat, terutama di kalangan artis dan selebriti.

Pajak Digital adalah pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha digital, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang memiliki aktivitas ekonomi signifikan di Indonesia. Pajak Digital meliputi PPh dan PPN atas transaksi digital yang dilakukan oleh wajib pajak. Penerapan Pajak Digital di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Penetapan Penyelenggara Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Penyedia Jasa Perantara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak Tertentu yang Dilepas melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan dan Kewajiban Wajib Pajak Luar Negeri yang Menyelenggarakan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau yang Menjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak melalui Sistem Elektronik kepada Pembeli yang Berada di Wilayah Indonesia. Beberapa contoh perusahaan digital yang telah ditunjuk sebagai pemungut atau wajib pajak digital adalah Netflix, Spotify, Zoom, Google, Facebook, Amazon, dan Tokopedia.

Kebijakan insentif pajak untuk sektor pariwisata adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap industri wisata. Kebijakan ini meliputi: pembebasan PPh pasal 22 impor bagi pelaku usaha di bidang hotel, restoran, katering, perjalanan wisata, dan transportasi; pembebasan PPh pasal 23 bagi pelaku usaha di bidang hotel dan restoran; pembebasan PPN bagi pelaku usaha di bidang hotel dan restoran; penundaan pembayaran angsuran PPh pasal 25 bagi pelaku usaha di bidang hotel, restoran, katering, perjalanan wisata, dan transportasi; pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi pajak lebih cepat bagi pelaku usaha di bidang hotel, restoran, katering, perjalanan wisata, dan transportasi; dan penurunan tarif PPh final UMKM dari 0,5% menjadi 0,25% bagi pelaku usaha di bidang pariwisata yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun.