Ketentuan Baru Soal Pencantuman NIK pada Faktur Pajak

DJP mengeluarkan ketentuan baru soal pencantuman NIK pada faktur pajak untuk beberapa alasan, antara lain:

• Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, dengan memudahkan pengawasan dan verifikasi transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak.
• Untuk meningkatkan efisiensi perpajakan, dengan mempercepat proses pengembalian pajak bagi wajib pajak yang berhak mendapatkan restitusi.
• Untuk mencegah penyalahgunaan faktur pajak, dengan menghindari praktik penggelembungan nilai transaksi, pemalsuan identitas pembeli atau penerima jasa, atau penggunaan faktur pajak ganda.

Cara mencantumkan NIK pada faktur pajak tergantung pada jenis faktur pajak yang digunakan, yaitu:

• Untuk faktur pajak standar, NIK dicantumkan pada kolom identitas pembeli atau penerima jasa, di bawah nama dan alamat pembeli atau penerima jasa.
• Untuk faktur pajak sederhana, NIK dicantumkan pada kolom identitas pembeli atau penerima jasa, di bawah nama pembeli atau penerima jasa.
• Untuk faktur pajak khusus, NIK dicantumkan pada kolom keterangan lain-lain, dengan mencantumkan kode "NIK" diikuti dengan nomor NIK.

Pencantuman NIK pada faktur pajak dapat dilakukan secara manual atau elektronik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi bagi pembeli atau penerima jasa yang tidak mencantumkan NIK pada faktur pajak adalah:

• Tidak dapat menggunakan faktur pajak tersebut sebagai bukti potong PPN atau PPnBM.
• Tidak dapat menggunakan faktur pajak tersebut sebagai bukti pengeluaran untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP) dalam rangka perhitungan pajak penghasilan (PPh).
• Tidak dapat menggunakan faktur pajak tersebut sebagai dasar pengajuan restitusi PPN atau PPnBM.

Selain itu, DJP juga dapat memberikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari nilai transaksi yang tidak mencantumkan NIK pada faktur pajak, dengan ketentuan bahwa denda tidak kurang dari Rp 100.000 dan tidak lebih dari Rp 500.000.000 per faktur pajak.

Pencantuman NIK pada faktur pajak tidak berpengaruh terhadap perlindungan data pribadi, karena:

• NIK merupakan data pribadi yang bersifat publik, yang dapat diakses oleh siapa saja melalui e-KTP atau KK.
• Pencantuman NIK pada faktur pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan, dan tidak untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan hukum atau hak asasi manusia.
• Pencantuman NIK pada faktur pajak dilakukan dengan persetujuan dan kesadaran dari pembeli atau penerima jasa, serta dengan menghormati prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, seperti relevansi, akurasi, keamanan, dan keterbukaan.

Pencantuman NIK pada faktur pajak juga berlaku untuk transaksi online, dengan syarat:

• Penjual atau pemberi jasa memiliki NPWP dan menerbitkan faktur pajak elektronik (e-faktur) untuk setiap transaksi online yang dilakukan.
• Pembeli atau penerima jasa memberikan NIK kepada penjual atau pemberi jasa melalui platform online yang digunakan untuk melakukan transaksi online.
• Penjual atau pemberi jasa mencantumkan NIK pada e-faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi pembeli atau penerima jasa yang tidak memberikan NIK kepada penjual atau pemberi jasa, maka penjual atau pemberi jasa tidak wajib menerbitkan e-faktur untuk transaksi online tersebut. Namun, hal ini berarti bahwa pembeli atau penerima jasa tidak dapat menggunakan e-faktur tersebut sebagai bukti perpajakan.

Pencantuman NIK pada faktur pajak juga berlaku untuk transaksi luar negeri, dengan syarat:

• Penjual atau pemberi jasa memiliki NPWP dan menerbitkan faktur pajak untuk setiap transaksi luar negeri yang dilakukan.
• Pembeli atau penerima jasa memberikan nomor identitas yang sah kepada penjual atau pemberi jasa, seperti paspor, ITAS, ITAP, atau nomor identitas lain yang ditetapkan oleh DJP.
• Penjual atau pemberi jasa mencantumkan nomor identitas tersebut pada faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi pembeli atau penerima jasa yang tidak memberikan nomor identitas yang sah kepada penjual atau pemberi jasa, maka penjual atau pemberi jasa tidak wajib menerbitkan faktur pajak untuk transaksi luar negeri tersebut. Namun, hal ini berarti bahwa pembeli atau penerima jasa tidak dapat menggunakan faktur pajak tersebut sebagai bukti perpajakan.

Cara mendapatkan informasi lebih lanjut tentang ketentuan baru soal pencantuman NIK pada faktur pajak adalah:

• Mengunjungi situs web resmi DJP di www.pajak.go.id dan mengunduh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2021 serta lampirannya.
• Menghubungi kantor pajak terdekat atau kantor pusat DJP melalui telepon, email, atau media sosial.
• Mengikuti sosialisasi, edukasi, atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh DJP secara online maupun offline.