Keputusan Dirjen Pajak Soal WP Wajib Sampaikan SPT Masa PPh Unifikasi

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2021, pemotong atau pemungut PPh yang wajib menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi adalah:

• Pemotong atau pemungut PPh yang membuat lebih dari 20 bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi dalam satu masa pajak.
• Pemotong atau pemungut PPh yang terdapat bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi dengan nilai dasar pengenaan PPh lebih dari Rp100 juta rupiah dalam satu masa pajak.
• Pemotong atau pemungut PPh yang membuat bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi untuk objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, giro, dan transaksi penjualan saham.
• Pemotong atau pemungut PPh yang telah menyampaikan SPT Masa elektronik.
• Pemotong atau pemungut PPh yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus, atau KPP Madya.

Kriteria ini tidak bersifat akumulatif, artinya jika pemotong atau pemungut PPh memenuhi salah satu kriteria saja, maka sudah wajib menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi. Selain itu, Ditjen Pajak juga dapat menetapkan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi melalui keputusan direktur jenderal pajak.

Untuk membuat dan menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi, pemotong atau pemungut PPh harus mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Mengunjungi laman https://ebupotunifikasi.pajak.go.id/ dan masuk dengan menggunakan NPWP dan kata sandi yang sama dengan yang digunakan untuk mengakses laman DJP Online.
2. Mengisi data identitas wajib pajak, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan email.
3. Mengisi data bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi untuk setiap pihak yang dipotong atau dipungut, seperti NPWP, nama, alamat, kode objek pajak, nilai dasar pengenaan PPh, tarif PPh, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Data ini dapat diisi secara manual atau diimpor dari file excel.
4. Mengunduh bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi dalam format PDF dan menyerahkannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
5. Mengisi data SPT Masa PPh unifikasi dengan memilih masa pajak dan jenis SPT Masa. Data ini akan terisi secara otomatis berdasarkan data bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi yang telah dibuat sebelumnya.
6. Memeriksa kembali data SPT Masa PPh unifikasi dan memastikan tidak ada kesalahan atau ketidaksesuaian. Jika ada perubahan data, maka harus dilakukan pembetulan atau pembatalan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi terlebih dahulu.
7. Menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi secara online dengan menekan tombol "Kirim". Setelah berhasil menyampaikan, akan muncul tanda terima elektronik sebagai bukti penyampaian.

Manfaat dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi adalah:

• Memudahkan pemotong atau pemungut PPh dalam melaporkan kewajiban pajaknya karena tidak perlu membuat dan menyampaikan SPT Masa untuk setiap jenis PPh secara terpisah.
• Mempercepat proses pembuatan dan penyampaian bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi karena dapat dilakukan secara online melalui aplik

  Manfaat dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi adalah:

  • Memudahkan pemotong atau pemungut PPh dalam melaporkan kewajiban pajaknya karena tidak perlu membuat dan menyampaikan SPT Masa untuk setiap jenis PPh secara terpisah.
  • Mempercepat proses pembuatan dan penyampaian bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi karena dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-bupot unifikasi.
  • Meminimalisir kesalahan atau ketidaksesuaian data antara bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi dengan SPT Masa PPh unifikasi karena data terintegrasi secara otomatis.
  • Meningkatkan kepatuhan pajak dan memudahkan pengawasan dan pemeriksaan oleh otoritas pajak.

  Sanksi dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi adalah:

  • Denda administrasi sebesar Rp100.000,00 untuk setiap SPT Masa PPh unifikasi yang tidak atau kurang tepat disampaikan.
  • Denda administrasi sebesar 2% per bulan dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut, dengan maksimum 48%.
  • Denda administrasi sebesar 2% per bulan dari jumlah PPh yang tidak atau kurang tepat disetor, dengan maksimum 48%.
  • Sanksi pidana berupa penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp4 miliar untuk pemotong atau pemungut PPh yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi padahal wajib menyampaikannya.