Keputusan Baru Dirjen Pajak Soal Hibah Langsung Luar Negeri di DJP

Diupdate Juli 24, 2023 oleh Admin

Keputusan Baru Dirjen Pajak Soal Hibah Langsung Luar Negeri di DJP - Hibah langsung luar negeri adalah salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh negara atau organisasi asing kepada Indonesia tanpa perlu dibayar kembali. Hibah ini biasanya digunakan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan, peningkatan kapasitas, atau kerjasama teknis di berbagai bidang, termasuk perpajakan.

Namun,hibah langsung luar negeri juga memiliki implikasi terhadap administrasi perpajakan di Indonesia, baik dari sisi penerima maupun pemberi hibah. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak(DJP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpajakan di Indonesia telah mengeluarkan keputusan baru mengenai administrasi pengelolaan hibah langsung luar negeri di lingkungan DJP.

Artikel ini akan membahas secara lengkap dan terstruktur mengenai keputusan baru dirjen pajak soal hibah langsung luar negeri di DJP, mulai dari latar belakang, isi, tujuan, dampak, hingga pertanyaan yang sering ditanyakan seputar topik ini. Artikel ini ditujukan untuk memberikan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami bagi pembaca yang tertarik dengan isu perpajakan di Indonesia.

Apa itu Keputusan Baru Dirjen Pajak Soal Hibah Langsung Luar Negeri di DJP?

bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

Keputusan baru dirjen pajak soal hibah langsung luar negeri di DJP adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-529/PJ/2020 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung yang Bersumber dari Luar Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak(selanjutnya disebut KEP-529/PJ/2020).

KEP-529/PJ/2020 diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2020 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut. Keputusan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari ketentuan Pasal 13 ayat(1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga(selanjutnya disebut PMK 99/2017).

Pasal 13 ayat(1) PMK 99/2017 menyatakan bahwa hibah harus dituangkan dalam Perjanjian Hibah antara pemberi dan penerima hibah. Selain itu, keputusan ini juga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik(good governance) dan tertib administrasi dalam pengelolaan hibah langsung luar negeri di lingkungan DJP.

Apa Isi Keputusan Baru Dirjen Pajak Soal Hibah Langsung Luar Negeri di DJP?

bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

KEP-529/PJ/2020 mengatur beberapa hal penting terkait dengan administrasi pengelolaan hibah langsung luar negeri di lingkungan DJP, antara lain:

Definisi hibah langsung luar negeri, yaitu setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah dari luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali dan dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.
Definisi bantuan teknis (technical assistance) dalam kegiatan yang dibiayai dari hibah langsung luar negeri, yaitu asistensi yang diberikan oleh tenaga ahli yang ditempatkan di DJP selama periode tertentu, seminar/lokakarya/pelatihan di dalam atau luar negeri oleh tenaga ahli yang disediakan oleh pemberi hibah langsung, kegiatan magang pegawai DJP di institusi perpajakan di luar negeri (secondment), atau bentuk pengembangan kapasitas lainnya yang disetujui oleh DJP dan pemberi hibah langsung.
Penetapan wewenang penandatangan perjanjian hibah langsung luar negeri, yaitu kepada Dirjen Pajak untuk menandatangani perjanjian dengan nilai mulai dari Rp10 miliar dan kepada Sekretaris DJP untuk menandatangani perjanjian dengan nilai di bawah Rp10 miliar. Jika penandatanganan perjanjian hibah langsung di luar wewenang Dirjen Pajak, sepanjang DJP menjadi salah satu penerima manfaat (beneficiary), Dirjen Pajak terlibat dalam penyusunan perjanjian hibah langsung tersebut.
Administrasi pengelolaan hibah langsung luar negeri di lingkungan DJP, yaitu meliputi perencanaan penerimaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan, administrasi perjalanan dinas luar negeri, serta pemantauan dan evaluasi. Setiap tahapan administrasi ini memiliki prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.

Apa Tujuan Keputusan Baru Dirjen Pajak Soal Hibah Langsung Luar Negeri di DJP?

bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

Tujuan keputusan baru dirjen pajak soal hibah langsung luar negeri di DJP adalah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi pegawai DJP dalam mengelola hibah langsung luar negeri yang diterima oleh DJP secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, keputusan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja organisasi, serta kapasitas sumber daya manusia DJP dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai otoritas perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, keputusan ini dapat memberikan manfaat bagi DJP sendiri maupun bagi para pihak yang terlibat dalam hibah langsung luar negeri.

Apa Dampak Keputusan Baru Dirjen Pajak Soal Hibah Langsung Luar Negeri di DJP?

bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

Dampak keputusan baru dirjen pajak soal hibah langsung luar negeri di DJP dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

Dari aspek administrasi perpajakan, keputusan ini dapat memberikan kejelasan dan keseragaman dalam pengelolaan hibah langsung luar negeri di lingkungan DJP. Hal ini dapat menghindari adanya kesalahan, ketidaksesuaian, atau penyalahgunaan dalam proses administrasi tersebut. Selain itu, keputusan ini juga dapat memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban atas penggunaan hibah langsung luar negeri.
Dari aspek kerjasama internasional, keputusan ini dapat meningkatkan hubungan baik antara Indonesia dan negara atau organisasi asing yang memberikan hibah langsung luar negeri kepada DJP. Hal ini dapat menunjukkan komitmen dan apresiasi Indonesia terhadap bantuan yang diberikan. Hal ini juga dapat membuka peluang kerjasama lainnya di masa depan yang saling menguntungkan.
Dari aspek pengembangan perpajakan, keputusan ini dapat mendukung upaya DJP dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawainya dalam bidang perpajakan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan bantuan teknis yang diselenggarakan oleh pemberi hibah langsung luar negeri, seperti pelatihan, seminar, lokakarya, magang, atau study visit. Hal ini juga dapat membantu DJP dalam mengadopsi praktik-praktik terbaik perpajakan dari negara atau organisasi asing yang lebih maju.

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Apakah hibah langsung luar negeri dikenakan pajak?

Menurut Pasal 4 ayat(3) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan(UU PPh), hibah langsung luar negeri yang diterima oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial tidak dikenakan pajak penghasilan(PPh). Namun, hibah langsung luar negeri yang diterima oleh subjek pajak lainnya dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana cara melaporkan hibah langsung luar negeri?

Hibah langsung luar negeri yang diterima oleh DJP harus dilaporkan kepada Direktorat Kerjasama Internasional dan Hubungan Antar Lembaga(DKIHAL) DJP dengan menggunakan formulir Laporan Penerimaan Hibah Langsung Luar Negeri(LPHLLN) sesuai dengan lampiran KEP-529/PJ/2020. Laporan ini harus disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal penerimaan hibah langsung luar negeri.

Apa saja dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus administrasi hibah langsung luar negeri?

Dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus administrasi hibah langsung luar negeri tergantung pada tahapan administrasi yang dilakukan. Secara umum, dokumen yang dibutuhkan antara lain adalah:

Surat permohonan penerimaan hibah langsung luar negeri dari pemberi hibah;
Surat persetujuan prinsip dari Dirjen Pajak atau Sekretaris DJP;
Perjanjian hibah langsung luar negeri antara pemberi dan penerima hibah;
Surat penunjukan penanggung jawab proyek dari DJP;
Surat penunjukan tim pelaksana proyek dari DJP;
Rencana anggaran biaya proyek;
Laporan kemajuan pelaksanaan proyek;
Laporan akhir pelaksanaan proyek;
Surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan hibah langsung luar negeri.

Selain dokumen-dokumen di atas, dapat juga dibutuhkan dokumen lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Apakah ada sanksi jika tidak mematuhi keputusan baru dirjen pajak soal hibah langsung luar negeri di DJP?

KEP-529/PJ/2020 tidak mengatur secara eksplisit mengenai sanksi yang dapat dikenakan jika tidak mematuhi keputusan tersebut. Namun, secara implisit, dapat diasumsikan bahwa pegawai DJP yang tidak mematuhi keputusan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif atau disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, jika terdapat indikasi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan hibah langsung luar negeri, dapat juga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bagaimana cara mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai keputusan baru dirjen pajak soal hibah langsung luar negeri di DJP?

Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai keputusan baru dirjen pajak soal hibah langsung luar negeri di DJP, Anda dapat menghubungi DKIHAL DJP melalui alamat email [email protected] atau nomor telepon(021) 5250208. Anda juga dapat mengunjungi situs web resmi DJP di www.pajak.go.id untuk mendapatkan salinan lengkap dari KEP-529/PJ/2020 dan dokumen terkait lainnya.

Kesimpulan

KEP-529/PJ/2020 adalah keputusan baru dirjen pajak soal hibah langsung luar negeri di DJP yang mengatur mengenai administrasi pengelolaan hibah langsung luar negeri di lingkungan DJP. Keputusan ini diterbitkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi pegawai DJP dalam mengelola hibah langsung luar negeri secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja organisasi, serta kapasitas sumber daya manusia DJP dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai otoritas perpajakan di Indonesia. Keputusan ini dapat memberikan manfaat bagi DJP sendiri maupun bagi para pihak yang terlibat dalam hibah langsung luar negeri.

Dampak keputusan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain administrasi perpajakan, kerjasama internasional, dan pengembangan perpajakan. Keputusan ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan seputar topik ini, seperti apakah hibah langsung luar negeri dikenakan pajak, bagaimana cara melaporkan hibah langsung luar negeri, apa saja dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus administrasi hibah langsung luar negeri, apakah ada sanksi jika tidak mematuhi keputusan ini, dan bagaimana cara mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai keputusan ini.

Demikianlah artikel ini membahas secara lengkap dan terstruktur mengenai keputusan baru dirjen pajak soal hibah langsung luar negeri di DJP. Semoga artikel ini bermanfaat dan informatif bagi pembaca yang tertarik dengan isu perpajakan di Indonesia.

Video Keputusan Baru Dirjen Pajak Soal Hibah Langsung Luar Negeri di DJP

Ayo Share Ke Teman Kamu

Ada pertanyaan? Diskusikan dengan penulis atau pengguna lain