Kemenkeu Permudah Prosedur Insentif Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah

Untuk mendapatkan insentif pajak UMKM ditanggung pemerintah, UMKM harus mengajukan permohonan secara online melalui laman https://umkm-insentif.ddtc.co.id/. UMKM harus mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen pendukung seperti salinan NPWP, salinan KTP, salinan akta pendirian usaha, salinan surat keterangan usaha, dan salinan laporan keuangan atau catatan usaha. Setelah permohonan diajukan, UMKM akan mendapatkan nomor registrasi dan kode verifikasi yang dapat digunakan untuk mengecek status permohonan.

Proses permohonan insentif pajak UMKM ditanggung pemerintah akan memakan waktu maksimal 14 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak(DJP). DJP akan melakukan verifikasi dan validasi data serta dokumen yang diajukan oleh UMKM. Jika permohonan disetujui, DJP akan menerbitkan surat keputusan yang berisi penetapan besaran insentif pajak yang diberikan kepada UMKM. Surat keputusan ini akan dikirimkan melalui email atau dapat diunduh melalui laman https://umkm-insentif.ddtc.co.id/.

Besaran insentif pajak UMKM ditanggung pemerintah tergantung pada omzet usaha yang dicapai oleh UMKM. Berikut adalah rumus untuk menghitung besaran insentif pajak UMKM:

Insentif pajak UMKM= PPh final yang seharusnya dibayar- PPh final yang ditanggung pemerintah

PPh final yang seharusnya dibayar adalah pajak yang harus dibayar oleh UMKM berdasarkan tarif normal yang berlaku, yaitu 0,5% atau 1% dari omzet usaha. PPh final yang ditanggung pemerintah adalah pajak yang dibebaskan atau dikurangi oleh pemerintah berdasarkan besaran insentif yang diberikan, yaitu 50% atau 100% dari PPh final yang seharusnya dibayar.

Contoh: UMKM A memiliki omzet usaha Rp300 juta pada tahun pajak 2020. UMKM A termasuk dalam kategori UMKM yang mendapatkan insentif pajak sebesar 50% dari PPh final yang seharusnya dibayar. Berikut adalah perhitungan besaran insentif pajak UMKM A:

PPh final yang seharusnya dibayar= 0,5% x Rp300 juta= Rp1,5 juta

PPh final yang ditanggung pemerintah= 50% x Rp1,5 juta= Rp750 ribu

Insentif pajak UMKM= Rp1,5 juta- Rp750 ribu= Rp750 ribu

UMKM yang mendapatkan insentif pajak UMKM ditanggung pemerintah harus melaporkan dan membayar sisa PPh final yang masih harus dibayar setelah dikurangi dengan besaran insentif pajak. Cara melaporkan dan membayar sisa PPh final adalah sebagai berikut:

• Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atau Badan sesuai dengan status perpajakan UMKM. SPT Tahunan ini harus disampaikan kepada DJP paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir.
• Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dengan menggunakan kode akun 411129 untuk PPh final UMKM. SSP ini harus disampaikan kepada bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 15 April tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir.
• Melampirkan salinan surat keputusan penetapan besaran insentif pajak UMKM ditanggung pemerintah dan bukti pembayaran sisa PPh final pada saat menyampaikan SPT Tahunan.

Insentif pajak UMKM ditanggung pemerintah memiliki beberapa manfaat, antara lain:

• Menurunkan beban pajak bagi pelaku UMKM sehingga dapat meningkatkan likuiditas dan profitabilitas usaha.
• Menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan pemulihan usaha di tengah pandemi Covid-19 dengan mendorong konsumsi, investasi, dan ekspor.
• Meningkatkan kepatuhan perpajakan dan administrasi usaha dengan mendorong pelaku UMKM untuk memiliki NPWP dan melaporkan omzet usaha secara benar.
• Mendukung transformasi digital dan inovasi usaha dengan mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan usaha.