Kemenkeu Desain PPN Tidak Mungkin Memberatkan Masyarakat Miskin

Belum. Desain PPN masih dalam tahap pembahasan antara Kemenkeu dan DPR. Pemerintah belum mengajukan rancangan undang-undang(RUU) tentang perubahan kebijakan PPN ke DPR. Proses pembahasan ini masih memerlukan waktu yang cukup lama dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha.

Tidak. Pemerintah menjamin bahwa desain PPN tidak akan memberatkan masyarakat miskin dan rentan. Hal ini karena pemerintah akan memberikan perlakuan khusus atau diferensiasi terhadap barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan.

Pemerintah dapat memberikan tarif PPN yang lebih rendah atau bahkan nol persen terhadap barang dan jasa tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial atau subsidi kepada masyarakat miskin untuk menutupi kenaikan harga akibat perubahan kebijakan PPN.

Tidak. Pemerintah menegaskan bahwa desain PPN diarahkan untuk mendukung proses pemulihan ekonomi. Hal ini karena pemerintah akan mengatur waktu dan cara penerapan perubahan kebijakan PPN dengan hati-hati dan selektif.

Pemerintah tidak akan menerapkan perubahan kebijakan PPN secara mendadak atau serentak, melainkan secara bertahap dan sesuai dengan kondisi ekonomi. Pemerintah juga akan mempertimbangkan dampak perubahan kebijakan PPN terhadap sektor-sektor ekonomi yang berbeda-beda. Pemerintah akan memberikan insentif atau fasilitas pajak kepada sektor-sektor yang masih membutuhkan dukungan, seperti sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM.

Ya. Salah satu tujuan dari desain PPN adalah untuk meningkatkan kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara. Hal ini karena dengan menghapus atau mengurangi pengecualian PPN, maka basis pajak akan semakin luas dan potensi penerimaan pajak akan semakin besar.

Menurut Kemenkeu, tingkat efektivitas pemungutan PPN saat ini baru sekitar 60%. Artinya, masih ada 40% potensi penerimaan pajak yang belum tergali. Dengan mengubah kebijakan PPN, pemerintah berharap dapat meningkatkan tingkat efektivitas pemungutan PPN hingga 80% atau lebih.

Ya. Salah satu tujuan lain dari desain PPN adalah untuk menghilangkan distorsi dan ketimpangan dalam sistem perpajakan. Hal ini karena dengan menghapus atau mengurangi pengecualian PPN, maka prinsip kesamaan atau kesetaraan dalam sistem perpajakan akan lebih terwujud.

Dengan menghapus atau mengurangi pengecualian PPN, maka pemerintah dapat menghindari adanya perlakuan yang tidak adil atau tidak seimbang antara barang dan jasa yang sejenis, baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor. Misalnya, saat ini ada beberapa barang impor yang tidak dikenakan PPN karena masuk dalam kategori pengecualian, padahal barang sejenis yang diproduksi dalam negeri dikenakan PPN. Hal ini tentu merugikan produsen lokal dan mengurangi daya saing produk nasional.

Dengan menghapus atau mengurangi pengecualian PPN, maka pemerintah juga dapat mengatasi adanya ketimpangan antara sektor-sektor ekonomi yang berbeda-beda dalam hal kontribusi pajak. Misalnya, saat ini sektor pertanian memiliki rasio pajak(tax ratio) yang sangat rendah, yaitu sekitar 2%, sedangkan sektor perdagangan dan manufaktur sudah mencapai double digit. Hal ini menunjukkan bahwa ada sektor-sektor ekonomi yang belum berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.

Kesimpulan

Desain PPN adalah konsep atau rancangan yang dibuat oleh Kemenkeu untuk mengubah kebijakan PPN yang berlaku saat ini. Tujuan dari desain PPN ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, mengurangi distorsi dan ketimpangan dalam sistem perpajakan, dan mendukung proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.

Salah satu perubahan yang diusulkan dalam desain PPN adalah menghapus atau mengurangi pengecualian PPN terhadap beberapa barang dan jasa yang saat ini tidak dikenakan pajak atau dikenakan tarif nol persen. Beberapa contoh barang dan jasa yang dimaksud adalah bahan makanan pokok(sembako), jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan lain-lain.

Pemerintah menjamin bahwa desain PPN tidak akan memberatkan masyarakat miskin dan rentan. Hal ini karena pemerintah akan memberikan perlakuan khusus atau diferensiasi terhadap barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial atau subsidi kepada masyarakat miskin untuk menutupi kenaikan harga akibat perubahan kebijakan PPN.

Pemerintah juga menegaskan bahwa desain PPN diarahkan untuk mendukung proses pemulihan ekonomi. Hal ini karena pemerintah akan mengatur waktu dan cara penerapan perubahan kebijakan PPN dengan hati-hati dan selektif. Pemerintah juga akan mempertimbangkan dampak perubahan kebijakan PPN terhadap sektor-sektor ekonomi yang berbeda-beda. Pemerintah akan memberikan insentif atau fasilitas pajak kepada sektor-sektor yang masih membutuhkan dukungan, seperti sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM.

Dengan mengubah kebijakan PPN, pemerintah berharap dapat meningkatkan kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara. Hal ini karena dengan menghapus atau mengurangi pengecualian PPN, maka basis pajak akan semakin luas dan potensi penerimaan pajak akan semakin besar. Pemerintah juga berharap dapat menghilangkan distorsi dan ketimpangan dalam sistem perpajakan. Hal ini karena dengan menghapus atau mengurangi pengecualian PPN, maka prinsip kesamaan atau kesetaraan dalam sistem perpajakan akan lebih terwujud.

Demikianlah artikel tentang desain PPN yang diusulkan oleh Kemenkeu dan alasan mengapa pemerintah menjamin bahwa perubahan ini tidak akan memberatkan masyarakat miskin. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jauh tentang topik ini. Terima kasih telah membaca.

Video Kemenkeu Desain PPN Tidak Mungkin Memberatkan Masyarakat Miskin