Kejar Kepatuhan Formal 80%, DJP Imbau Wajib Pajak Tetap Lapor SPT

Kejar Kepatuhan Formal 80%, DJP Imbau Wajib Pajak Tetap Lapor SPT - Artikel ini akan membahas tentang imbauan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak untuk tetap melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun 2022. Artikel ini juga akan menjelaskan mengapa kepatuhan formal menjadi penting bagi DJP dan apa saja sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Selain itu, artikel ini juga akan memberikan beberapa pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan seputar SPT tahunan PPh. Artikel ini ditujukan untuk membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka dalam hal perpajakan.

Kejar Kepatuhan Formal 80%, DJP Imbau Wajib Pajak Tetap Lapor SPT

Kejar Kepatuhan Formal 80%, DJP Imbau Wajib Pajak Tetap Lapor SPT
Kejar Kepatuhan Formal 80%, DJP Imbau Wajib Pajak Tetap Lapor SPT
bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

Kepatuhan formal adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, seperti mendaftar sebagai wajib pajak, menyimpan bukti transaksi, melaporkan SPT, dan membayar pajak tepat waktu. Kepatuhan formal merupakan salah satu indikator kinerja DJP dalam mengelola penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Untuk tahun 2022, DJP menargetkan kepatuhan formal sebesar 80% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Hal ini berarti DJP berharap setidaknya 80% dari wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) dapat melaporkan SPT tahunan PPh mereka sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh tahun 2022 adalah 31 Maret 2023 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2023 untuk wajib pajak badan.

DJP mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk tetap melaporkan SPT tahunan PPh mereka meskipun mungkin mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19. DJP menyatakan bahwa pelaporan SPT merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang memiliki penghasilan kena pajak. DJP juga menegaskan bahwa pelaporan SPT merupakan bentuk partisipasi dan kontribusi wajib pajak dalam mendukung pembangunan nasional.

DJP menyediakan berbagai kemudahan dan fasilitas bagi wajib pajak yang ingin melaporkan SPT tahunan PPh mereka. Wajib pajak dapat melaporkan SPT secara online melalui aplikasi e-Filing atau e-Form yang dapat diakses di situs resmi DJP(www.pajak.go.id). Wajib pajak juga dapat memanfaatkan layanan bantuan pelaporan SPT yang disediakan oleh DJP di kantor-kantor pajak, pusat-pusat perbelanjaan, atau tempat-tempat umum lainnya. Selain itu, wajib pajak juga dapat menghubungi call center DJP di nomor 1500200 untuk mendapatkan informasi atau bantuan terkait pelaporan SPT.

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Siapa saja yang wajib melaporkan SPT tahunan PPh?

Wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan SPT tahunan PPh adalah:

  • Wajib pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan kena pajak melebihi batas pengenaan pajak, yaitu Rp 60 juta per tahun.
  • Wajib pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan tidak kena pajak tetapi telah dipotong atau dilunasi pajaknya oleh pihak lain.
  • Wajib pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan dari luar negeri, baik kena pajak maupun tidak kena pajak.
  • Wajib pajak dalam negeri yang memiliki harta kekayaan melebihi Rp 30 miliar.
  • Wajib pajak luar negeri yang memiliki penghasilan dari Indonesia yang bersifat tetap atau berkala.

Bagaimana cara menghitung penghasilan kena pajak?

Penghasilan kena pajak adalah selisih antara penghasilan bruto dan pengurangan-pengurangan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan bruto adalah jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak, baik dari dalam maupun luar negeri. Pengurangan-pengurangan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah:

  • Penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yaitu sejumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak berdasarkan status dan tanggungan wajib pajak. Besaran PTKP untuk tahun 2022 adalah Rp 54 juta untuk diri sendiri, ditambah Rp 4,5 juta untuk setiap tanggungan, maksimal 3 orang.
  • Biaya jabatan, yaitu sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk melaksanakan jabatan atau pekerjaannya. Besaran biaya jabatan untuk tahun 2022 adalah 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp 500 ribu per bulan atau Rp 6 juta per tahun.
  • Iuran pensiun, yaitu sejumlah iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada lembaga atau badan penyelenggara program pensiun. Besaran iuran pensiun yang dapat dikurangkan adalah maksimal 5% dari penghasilan bruto, tidak melebihi Rp 2,4 juta per bulan atau Rp 28,8 juta per tahun.
  • Penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebas, yaitu selisih antara penghasilan bruto dan biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan oleh wajib pajak. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya-biaya yang wajar, nyata, dan langsung untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.

Apa saja sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT?

Wajib pajak yang tidak melaporkan SPT dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100 ribu. Sanksi ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Selain itu, wajib pajak juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 4 miliar jika terbukti sengaja tidak melaporkan SPT dengan tujuan menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan.

Kesimpulan

DJP mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk tetap melaporkan SPT tahunan PPh tahun 2022 sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mencapai target kepatuhan formal sebesar 80% dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. DJP juga menyediakan berbagai kemudahan dan fasilitas bagi wajib pajak yang ingin melaporkan SPT secara online maupun offline. Wajib pajak yang tidak melaporkan SPT dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak yang telah melaporkan SPT dapat memeriksa status dan koreksi SPT mereka melalui situs resmi DJP atau menghubungi call center DJP. Wajib pajak juga dapat mengajukan keberatan atau banding jika tidak setuju dengan hasil pemeriksaan atau penilaian DJP terhadap SPT mereka.

Demikian artikel ini dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi wajib pajak. Artikel ini dibuat dengan menggunakan sumber-sumber yang terpercaya dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, artikel ini tidak dimaksudkan sebagai saran atau rekomendasi perpajakan yang mengikat. Wajib pajak disarankan untuk selalu memeriksa dan memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dari berbagai media. Wajib pajak juga disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional jika membutuhkan bantuan atau penjelasan lebih lanjut terkait dengan pelaporan SPT tahunan PPh.

Video Kejar Kepatuhan Formal 80%, DJP Imbau Wajib Pajak Tetap Lapor SPT

Ada pertanyaan? Diskusikan dengan penulis atau pengguna lain
Tautan disalin ke papan klip!