Kata Wamenkeu Soal Kelanjutan Revisi Paket UU Bidang Pajak

A: Alasan pemerintah merevisi paket UU bidang pajak adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi yang terjadi di dalam dan luar negeri. Selain itu, revisi paket UU bidang pajak juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, mendorong investasi, dan mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

A: Beberapa perubahan yang diusulkan dalam revisi paket UU bidang pajak antara lain adalah:

• Menurunkan tarif PPh badan dari 22% menjadi 20% secara bertahap mulai tahun 2023
• Menurunkan tarif PPh penghasilan dari modal dari 10% menjadi 5% untuk dividen, bunga, royalti, dan sewa
• Menghapus PPh final atas bunga deposito dan tabungan
• Menghapus PPh final atas transaksi saham di bursa efek
• Menghapus PPnBM atas kendaraan bermotor tertentu
• Menambahkan objek PPN baru seperti jasa digital, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan jasa keuangan
• Mengatur mekanisme pengenaan PPN atas transaksi perdagangan elektronik lintas batas
• Menyederhanakan ketentuan administrasi perpajakan seperti pendaftaran, penyampaian SPT, pembayaran, pengembalian, dan penagihan pajak
• Mengatur sanksi administrasi perpajakan yang lebih adil dan proporsional
• Mengatur kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan otonomi daerah

A: Dampak revisi paket UU bidang pajak bagi wajib pajak dapat bervariasi tergantung pada jenis dan aktivitas usaha, sumber dan besaran penghasilan, serta pola konsumsi masing-masing wajib pajak. Secara umum, revisi paket UU bidang pajak diharapkan dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak, seperti:

• Menurunkan beban pajak bagi pelaku usaha, khususnya sektor riil, yang berpotensi meningkatkan investasi, produksi, dan lapangan kerja
• Menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional melalui insentif perpajakan yang lebih kompetitif dan sesuai dengan standar internasional
• Memperluas basis pajak dan mengurangi kebocoran pajak melalui penerapan peraturan perpajakan yang lebih komprehensif, konsisten, dan transparan
• Mempermudah kepatuhan perpajakan melalui penyederhanaan dan digitalisasi proses administrasi perpajakan
• Meningkatkan perlindungan hak dan kewajiban wajib pajak melalui penegakan hukum yang lebih adil dan proporsional
• Mendorong partisipasi wajib pajak dalam pembangunan nasional melalui kesadaran dan tanggung jawab perpajakan yang lebih tinggi

A: Revisi paket UU bidang pajak masih dalam proses pembahasan antara pemerintah dan DPR. Menurut Wakil Menteri Keuangan(Wamenkeu) Suahasil Nazara, revisi paket UU bidang pajak diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2023. Wamenkeu mengatakan bahwa revisi paket UU bidang pajak ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan banyak pemangku kepentingan dan memerlukan kajian yang mendalam. Wamenkeu juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan DPR untuk mempercepat proses pembahasan revisi paket UU bidang pajak ini.

A: Anda dapat mengunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak(DJP) di www.pajak.go.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang revisi paket UU bidang pajak. Anda juga dapat menghubungi layanan informasi perpajakan di nomor telepon 1500200 atau email pengaduan@p A: Anda dapat mengunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak(DJP) di www.pajak.go.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang revisi paket UU bidang pajak. Anda juga dapat menghubungi layanan informasi perpajakan di nomor telepon 1500200 atau email [email protected] untuk menyampaikan pertanyaan, saran, atau keluhan terkait dengan perpajakan. Selain itu, Anda dapat mengikuti media sosial DJP di Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk mendapatkan update terbaru tentang peraturan dan kebijakan perpajakan.