Jumlah Sektor yang Dapat Perpanjangan Insentif Pajak Dikurangi

Berdasarkan PMK 3/2022, sektor-sektor usaha yang masih dapat perpanjangan insentif pajak untuk pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 impor, dan restitusi PPN dipercepat adalah sebagai berikut:

1. Jasa pendidikan.
2. Jasa kesehatan.
3. Angkutan darat, air, dan udara.
4. Penyediaan akomodasi.
5. Jasa penyediaan makanan dan minuman.
6. Jasa keuangan lainnya.
7. Industri mesin.
8. Industri kulit dan barang dari kulit.
9. Industri alas kaki.
10. Industri semen dan produk semen.
11. Industri tembakau.

Selain itu,perpanjangan insentif pajak juga diberikan kepada wajib pajak yang ditetapkan sebagai perusahaan KITE atau telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB.

Sektor-sektor usaha yang tidak dapat perpanjangan insentif pajak untuk pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 impor, dan restitusi PPN dipercepat adalah sektor-sektor yang kinerja dan produktivitasnya dinilai telah pulih seperti sebelum pandemi. Beberapa contoh sektor tersebut adalah:

1. Pertambangan logam.
2. Perkebunan.
3. Perdagangan.
4. Industri makanan dan minuman.
5. Jasa keuangan.
6. Ketenagalistrikan.

Sektor-sektor tersebut tidak lagi memerlukan dukungan dari pemerintah karena sudah mampu bertahan dan beradaptasi dengan kondisi pandemi. Selain itu, pemerintah juga ingin menghemat anggaran dan mengalokasikan dana untuk sektor-sektor yang lebih membutuhkan.

Cara memanfaatkan insentif pajak tergantung pada jenis insentif yang diberikan. Berikut ini adalah beberapa contoh cara memanfaatkan insentif pajak:

• Pembebasan PPh Pasal 22 impor: Wajib pajak cukup menyampaikan surat pernyataan bahwa mereka termasuk dalam sektor usaha penerima insentif kepada Kantor Pelayanan Pabean (KPPBC) tempat mereka melakukan kegiatan impor. Surat pernyataan tersebut harus disampaikan setiap bulannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Wajib pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi impor setiap bulannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP).
• Pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25: Wajib pajak cukup menyampaikan surat pernyataan bahwa mereka termasuk dalam sektor usaha penerima insentif kepada KPP tempat mereka terdaftar sebagai wajib pajak pada bulan pertama penerimaan insentif. Surat pernyataan tersebut berlaku untuk seluruh masa penerimaan insentif. Wajib pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya kepada DJP.
• PPh Pasal 21 DTP: Wajib pajak pemberi kerja cukup menyampaikan surat pernyataan bahwa mereka memenuhi syarat sebagai pemberi kerja penerima insentif kepada KPP tempat mereka terdaftar sebagai wajib pajak pada bulan pertama penerimaan insentif. Surat pernyataan tersebut berlaku untuk seluruh masa penerimaan insentif. Wajib pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP setiap bulannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya kepada DJP.
• PPh final DTP bagi UMKM: Wajib pajak UMKM cukup menyampaikan surat pernyataan bahwa mereka memenuhi syarat sebagai UMKM penerima insentif kepada KPP tempat mereka terdaftar sebagai wajib pajak pada bulan pertama penerimaan insentif. Surat pernyataan tersebut berlaku untuk seluruh masa penerimaan insentif. Wajib pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP setiap bulannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya kepada DJP.
• PPh final DTP atas P3-TGAI: Wajib pajak penyedia jasa konstruksi cukup menyampaikan surat pernyataan bahwa mereka memenuhi syarat sebagai penyedia jasa konstruksi penerima insentif kepada KPP tempat mereka terdaftar sebagai wajib pajak pada bulan pertama penerimaan insentif. Surat pernyataan tersebut berlaku untuk seluruh masa penerimaan insentif. Wajib pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP setiap bulannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya kepada DJP.
• Restitusi PPN dipercepat: Wajib pajak cukup menyampaikan surat permohonan restitusi PPN dipercepat kepada KPP tempat mereka terdaftar sebagai wajib pajak pada saat mengajukan permohonan restitusi PPN. Surat permohonan tersebut harus disertai dengan surat pernyataan bahwa mereka termasuk dalam sektor usaha penerima insentif dan tidak memiliki tunggakan pajak. Wajib pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi restitusi PPN dipercepat setiap bulannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya kepada DJP.

Dampak dari pengurangan jumlah sektor penerima insentif pajak dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah dan sisi pelaku usaha. Berikut ini adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

• Dari sisi pemerintah, pengurangan jumlah sektor penerima insentif pajak dapat menghemat anggaran negara dan mengoptimalkan alokasi dana untuk sektor-sektor yang lebih membutuhkan. Selain itu, pengurangan jumlah sektor penerima insentif pajak juga dapat meningkatkan potensi penerimaan negara dari sektor-sektor yang sudah pulih dari pandemi.
• Dari sisi pelaku usaha, pengurangan jumlah sektor penerima insentif pajak dapat memberikan dampak positif maupun negatif, tergantung pada kondisi masing-masing sektor. Bagi sektor-sektor yang masih mendapatkan perpanjangan insentif pajak, dampak positifnya adalah dapat mengurangi beban perpajakan dan meningkatkan likuiditas usaha. Bagi sektor-sektor yang tidak lagi mendapatkan perpanjangan insentif pajak, dampak negatifnya adalah harus menyesuaikan diri dengan kewajiban perpajakan yang normal dan menghadapi tantangan pasar yang kompetitif.

Cara mengetahui sektor usaha yang termasuk dalam penerima insentif pajak adalah dengan melihat klasifikasi lapangan usaha(KLU) yang ditetapkan oleh pemerintah. KLU adalah kode yang digunakan untuk mengelompokkan jenis usaha berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan. KLU dapat dilihat pada Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan PPh Badan atau SPT Masa PPh Pasal 25/29.

Pemerintah telah menetapkan daftar KLU penerima insentif pajak dalam PMK 3/2022. Daftar tersebut dapat diakses melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak(DJP) atau Kementerian Keuangan. Selain itu, wajib pajak juga dapat menghubungi kantor pajak terdekat atau layanan informasi pajak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.