Jelang Deadline Lapor SPT Tahunan Badan, DJP Antisipasi Sistem IT

Ya, anda tetap harus menyampaikan SPT tahunan badan meskipun anda tidak memiliki penghasilan atau mengalami kerugian selama tahun pajak. Hal ini karena SPT tahunan badan tidak hanya berisi informasi tentang penghasilan, tetapi juga tentang pengeluaran, harta, kewajiban, dan perhitungan PPh badan. Dengan menyampaikan SPT tahunan badan, anda dapat melaporkan kerugian fiskal anda yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak pada tahun berikutnya.

PPh badan yang harus anda bayar adalah sebesar 22% dari laba kena pajak anda. Laba kena pajak adalah selisih antara penghasilan kena pajak dan pengurangan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah semua penerimaan atau pendapatan yang diperoleh dari usaha atau kegiatan anda, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pengurangan kena pajak adalah semua biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan anda, seperti biaya operasional, penyusutan, bunga, royalti, dll. Anda dapat menggunakan formulir SPT tahunan badan untuk menghitung PPh badan anda secara rinci.

Ya, anda harus menyertakan lampiran-lampiran tertentu dalam SPT tahunan badan anda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa lampiran yang wajib disertakan antara lain adalah:

• Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
• Rekonsiliasi fiskal antara laba rugi komersial dan laba rugi fiskal.
• Daftar harta dan kewajiban per akhir tahun pajak.
• Daftar transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
• Daftar transaksi dengan pihak-pihak yang berada di negara atau wilayah dengan tarif pajak rendah atau bebas pajak.
• Daftar transaksi dengan pihak-pihak yang berada di negara atau wilayah yang tidak memiliki perjanjian pertukaran informasi perpajakan dengan Indonesia.
• Dokumen lainnya sesuai dengan jenis usaha atau kegiatan anda.

Anda dapat melihat daftar lengkap lampiran-lampiran yang harus disertakan dalam SPT tahunan badan anda di website DJP atau di formulir SPT tahunan badan.

Bukti penerimaan elektronik(BPE) adalah dokumen yang menunjukkan bahwa DJP telah menerima SPT tahunan badan anda secara online. Anda dapat mendapatkan BPE setelah anda menyampaikan SPT tahunan badan anda melalui sistem e-filing dengan cara sebagai berikut:

1. Masuk ke akun e-filing anda di website DJP.
2. Pilih menu "Lihat Status Laporan SPT".
3. Masukkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tahun pajak yang ingin dilihat statusnya.
4. Klik "Cari".
5. Jika status laporan SPT anda sudah "Diterima", maka anda dapat mengunduh BPE dengan mengklik tombol "Unduh BPE".
6. Simpan BPE di komputer atau

   Simpan BPE di komputer atau perangkat anda sebagai bukti bahwa anda telah menyampaikan SPT tahunan badan anda secara online.

Ya, anda dapat mengajukan perbaikan SPT tahunan badan jika anda menemukan kesalahan atau kekurangan dalam laporan anda. Anda dapat mengajukan perbaikan SPT tahunan badan sebanyak dua kali dalam jangka waktu lima tahun sejak akhir tahun pajak yang bersangkutan. Anda dapat mengajukan perbaikan SPT tahunan badan dengan cara sebagai berikut:

1. Masuk ke akun e-filing anda di website DJP.
2. Pilih menu "Laporkan SPT".
3. Pilih jenis SPT yang ingin diperbaiki, yaitu "SPT Tahunan Badan".
4. Isi formulir SPT tahunan badan dengan data yang benar dan lengkap.
5. Pada bagian "Jenis SPT", pilih "Perbaikan".
6. Pada bagian "Nomor Urut Perbaikan", isi dengan "1" untuk perbaikan pertama atau "2" untuk perbaikan kedua.
7. Klik "Kirim".
8. Anda akan mendapatkan BPE baru sebagai bukti bahwa anda telah mengajukan perbaikan SPT tahunan badan anda.

Anda harus mengajukan perbaikan SPT tahunan badan sebelum DJP melakukan pemeriksaan atau penagihan terhadap laporan anda. Jika anda mengajukan perbaikan SPT tahunan badan setelah DJP melakukan pemeriksaan atau penagihan, maka perbaikan tersebut tidak akan diterima dan anda akan tetap dikenakan sanksi sesuai dengan hasil pemeriksaan atau penagihan.

Anda dapat membayar PPh badan yang terutang setelah anda menyampaikan SPT tahunan badan anda melalui salah satu cara berikut:

• Melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh DJP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi dengan data yang benar dan lengkap.
• Melalui sistem pembayaran elektronik (e-billing) yang disediakan oleh DJP dengan menggunakan kode billing yang diperoleh dari website DJP atau call center DJP.
• Melalui sistem pembayaran online (e-payment) yang disediakan oleh bank-bank tertentu dengan menggunakan nomor NPWP dan kode billing.

Anda harus membayar PPh badan yang terutang sebelum deadline, yaitu 30 September setiap tahunnya. Jika anda tidak membayar PPh badan yang terutang sebelum deadline, maka anda akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulannya dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Selain itu, anda juga bisa dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.