BPHTB: Apa Itu, Kapan Dipungut, dan Bagaimana Cara Menghitungnya?

BPHTB: Apa Itu, Kapan Dipungut, dan Bagaimana Cara Menghitungnya? - BPHTB adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Ini adalah pajak yang harus dibayar oleh orang yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, baik melalui jual beli, hibah, waris, atau cara lainnya. BPHTB hanya dipungut jika terjadi perpindahan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan dari satu pihak ke pihak lain. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang BPHTB, kapan dipungut, dan bagaimana cara menghitungnya.

Apa itu BPHTB?

Apa itu BPHTB?
Apa itu BPHTB?
bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

BPHTB adalah pajak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak ini dikenakan kepada orang yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Membangun Gedung, atau Hak Pengelolaan.

BPHTB dipungut oleh pemerintah daerah(provinsi atau kabupaten/kota) sesuai dengan lokasi tanah dan bangunan yang diperoleh. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut.

BPHTB hanya dipungut jika terjadi perpindahan hak atas tanah dan bangunan dari satu pihak ke pihak lain. Perpindahan hak ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti jual beli, hibah, waris, tukar menukar, pelepasan hak, pemasukan dalam perusahaan, penggabungan usaha, pelepasan usaha, atau cara lain yang sah menurut hukum.

Kapan BPHTB Dipungut?

Kapan BPHTB Dipungut?
Kapan BPHTB Dipungut?
bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

BPHTB dipungut pada saat terjadi perolehan hak atas tanah dan bangunan. Waktu pembayaran BPHTB ditentukan berdasarkan jenis perolehan haknya. Berikut adalah beberapa contoh:

  • Jual beli: BPHTB harus dibayar sebelum akta jual beli ditandatangani oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT).
  • Hibah: BPHTB harus dibayar sebelum akta hibah ditandatangani oleh PPAT.
  • Waris: BPHTB harus dibayar sebelum akta pembagian waris ditandatangani oleh PPAT atau pengadilan.
  • Tukar menukar: BPHTB harus dibayar sebelum akta tukar menukar ditandatangani oleh PPAT.
  • Pelepasan hak: BPHTB harus dibayar sebelum akta pelepasan hak ditandatangani oleh PPAT.
  • Pemasukan dalam perusahaan: BPHTB harus dibayar sebelum akta pendirian atau perubahan perusahaan ditandatangani oleh notaris.
  • Penggabungan usaha: BPHTB harus dibayar sebelum akta penggabungan usaha ditandatangani oleh notaris.
  • Pelepasan usaha: BPHTB harus dibayar sebelum akta pelepasan usaha ditandatangani oleh notaris.

Jika tidak ada akta yang dibuat untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan, maka BPHTB harus dibayar sebelum permohonan pendaftaran hak dilakukan di kantor pertanahan setempat.

Bagaimana Cara Menghitung BPHTB?

Bagaimana Cara Menghitung BPHTB?
Bagaimana Cara Menghitung BPHTB?
bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

BPHTB dihitung berdasarkan nilai perolehan objek pajak(NPOP), yaitu nilai transaksi atau nilai pasar dari tanah dan bangunan yang diperoleh. NPOP ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak(NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. NJOP adalah nilai rata-rata harga jual tanah dan bangunan di suatu wilayah tertentu.

NPOP bisa sama dengan, lebih besar, atau lebih kecil dari NJOP, tergantung pada kesepakatan antara pihak yang melakukan perpindahan hak. Jika NPOP sama dengan NJOP, maka BPHTB dihitung dengan rumus:

BPHTB=(NPOP- Nilai Tidak Kena Pajak) x Tarif Pajak

Nilai Tidak Kena Pajak(NTP) adalah nilai yang dibebaskan dari pengenaan BPHTB. NTP ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat setempat. NTP berbeda-beda di setiap daerah, tetapi tidak boleh lebih dari Rp 80 juta.

Tarif Pajak adalah persentase yang dikenakan terhadap NPOP setelah dikurangi NTP. Tarif Pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan masing-masing, tetapi tidak boleh lebih dari 5%.

Contoh: A membeli tanah dan bangunan dari B dengan harga Rp 500 juta. NJOP tanah dan bangunan tersebut adalah Rp 450 juta. NTP di daerah tersebut adalah Rp 60 juta. Tarif Pajak di daerah tersebut adalah 2,5%. Maka BPHTB yang harus dibayar oleh A adalah:

BPHTB=(Rp 500 juta- Rp 60 juta) x 2,5%

BPHTB= Rp 440 juta x 2,5%

BPHTB= Rp 11 juta

Jika NPOP lebih besar dari NJOP, maka BPHTB dihitung dengan rumus yang sama seperti di atas. Namun, jika NPOP lebih kecil dari NJOP, maka BPHTB dihitung dengan rumus:

BPHTB=(NJOP- Nilai Tidak Kena Pajak) x Tarif Pajak

Contoh: C mewarisi tanah dan bangunan dari D. NJOP tanah dan bangunan tersebut adalah Rp 600 juta. NPOP tanah dan bangunan tersebut adalah Rp 400 juta. NTP di daerah tersebut adalah Rp 50 juta. Tarif Pajak di daerah tersebut adalah 3%. Maka BPHTB yang harus dibayar oleh C adalah:

BPHTB=(Rp 600 juta- Rp 50 juta) x 3%

BPHTB= Rp 550 juta x 3%

BPHTB= Rp 16,5 juta

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Apakah ada pembebasan atau pengurangan BPHTB?

Ya, ada beberapa kondisi yang dapat membebaskan atau mengurangi kewajiban membayar BPHTB, seperti:

  • Pembebasan BPHTB untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan, ibadah, atau kuburan.
  • Pembebasan BPHTB untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk program perumahan rakyat, seperti rumah susun sederhana milik atau sewa, rumah sederhana sehat milik atau sewa, atau rumah sangat sederhana milik atau sewa.
  • Pembebasan BPHTB untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka reforma agraria.
  • Pembebasan BPHTB untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah.
  • Pembebasan BPHTB untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka pemulihan bencana alam.
  • Pengurangan BPHTB untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
  • Pengurangan BPHTB untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan

    ...dalam rangka pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

  • Pengurangan BPHTB untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka pengembangan kawasan ekonomi khusus.

Untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan BPHTB, pemohon harus mengajukan permohonan kepada kepala daerah(gubernur atau bupati/wali kota) dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setiap daerah memiliki ketentuan dan prosedur yang berbeda-beda mengenai hal ini.

Bagaimana cara membayar BPHTB?

Cara membayar BPHTB adalah sebagai berikut:

  1. Mengisi formulir surat setoran pajak daerah (SSPD) secara online atau offline di kantor pelayanan pajak daerah (KPPD) setempat.
  2. Melakukan validasi SSPD di KPPD setempat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti akta perolehan hak, bukti pembayaran uang muka, sertifikat tanah dan bangunan, dan lain-lain.
  3. Membayar BPHTB sesuai dengan jumlah yang tertera di SSPD di bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai, transfer, atau ATM.
  4. Mendapatkan bukti pembayaran BPHTB dari bank persepsi.
  5. Melaporkan pembayaran BPHTB ke KPPD setempat dengan membawa bukti pembayaran BPHTB dan SSPD.
  6. Mendapatkan surat keterangan lunas pajak daerah (SKLPD) dari KPPD setempat.

SKLPD adalah dokumen yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah dan bangunan di kantor pertanahan setempat. Jika tidak ada SKLPD, maka pendaftaran hak tidak bisa dilakukan.

Apa sanksi jika tidak membayar BPHTB?

Sanksi yang dapat dikenakan jika tidak membayar BPHTB adalah sebagai berikut:

  • Bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah BPHTB yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
  • Denda administrasi sebesar 25% dari jumlah BPHTB yang kurang dibayar, jika tidak melaporkan atau melaporkan dengan tidak benar perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam jangka waktu 3 bulan sejak terjadinya perolehan hak.
  • Denda administrasi sebesar 100% dari jumlah BPHTB yang kurang dibayar, jika tidak melaporkan atau melaporkan dengan tidak benar perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan sejak terjadinya perolehan hak.
  • Tindakan penagihan paksa oleh pemerintah daerah, seperti penyitaan dan pelelangan aset milik wajib pajak, penutupan usaha wajib pajak, atau pencabutan izin usaha wajib pajak.

Selain itu, jika tidak membayar BPHTB, maka wajib pajak tidak akan mendapatkan SKLPD dan tidak bisa mendaftarkan hak atas tanah dan bangunan yang diperolehnya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi wajib pajak, seperti tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah, tidak bisa menjual atau mengalihkan hak atas tanah dan bangunan tersebut, atau terkena sengketa tanah dengan pihak lain.

Kesimpulan

BPHTB adalah pajak yang harus dibayar oleh orang yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, baik melalui jual beli, hibah, waris, atau cara lainnya. BPHTB hanya dipungut jika terjadi perpindahan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan dari satu pihak ke pihak lain. BPHTB dihitung berdasarkan nilai perolehan objek pajak(NPOP), yaitu nilai transaksi atau nilai pasar dari tanah dan bangunan yang diperoleh. NPOP ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak(NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.

BPHTB harus dibayar sebelum akta perolehan hak ditandatangani oleh pejabat pembuat akta tanah(PPAT) atau sebelum permohonan pendaftaran hak dilakukan di kantor pertanahan setempat. BPHTB merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan surat keterangan lunas pajak daerah(SKLPD), yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah dan bangunan. Jika tidak membayar BPHTB, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa bunga, denda, penagihan paksa, dan tidak bisa mendaftarkan hak atas tanah dan bangunan yang diperolehnya.

Demikianlah artikel ini mengenai BPHTB, kapan dipungut, dan bagaimana cara menghitungnya. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda yang ingin memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau tanggapan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah membaca.

Video BPHTB: Apa Itu, Kapan Dipungut, dan Bagaimana Cara Menghitungnya?

Ada pertanyaan? Diskusikan dengan penulis atau pengguna lain
Tautan disalin ke papan klip!