Jalankan Pengawasan Individu Ditjen Pajak Lihat WP Satu Per Satu

Sasaran pengawasan individu adalah WP yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap kepatuhan perpajakan atau penerimaan negara. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan sasaran pengawasan individu adalah:

• Jumlah penghasilan atau omzet yang besar.
• Jenis usaha yang kompleks atau memiliki banyak transaksi lintas negara.
• Indikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara data perpajakan dengan data lainnya.
• Rekam jejak kepatuhan atau hasil pemeriksaan sebelumnya.
• Laporan dari masyarakat atau pihak lain yang menunjukkan adanya pelanggaran perpajakan.

DJP melakukan pengawasan individu dengan menggunakan data dan informasi yang dimiliki oleh DJP sendiri maupun dari sumber lain. Data dan informasi tersebut meliputi:

• Data perpajakan, seperti SPT, SSP, e-Filing, e-Billing, e-SPT, dan lain-lain.
• Data keuangan, seperti laporan keuangan, neraca, laba rugi, arus kas, dan lain-lain.
• Data transaksi, seperti faktur pajak, bukti potong, bukti pemotongan PPh pasal 21, dan lain-lain.
• Data pihak ketiga, seperti data bank, data lembaga keuangan non bank, data otoritas pajak negara lain, data perusahaan afiliasi, dan lain-lain.
• Data lainnya, seperti data media sosial, data internet, data pasar modal, data badan usaha milik negara, dan lain-lain.

DJP melakukan analisis dan verifikasi terhadap data dan informasi tersebut untuk menilai kepatuhan dan kewajaran pelaporan SPT tahunan WP. DJP juga dapat melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada WP yang bersangkutan jika diperlukan. DJP dapat mengirim surat pemberitahuan pengawasan individu kepada WP yang dipilih dan meminta keterangan atau dokumen terkait. DJP juga dapat melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal WP untuk melakukan observasi atau wawancara. DJP dapat melakukan pengawasan individu secara langsung atau tidak langsung tergantung dari hasil analisis dan verifikasi data dan informasi.

WP memiliki hak dan kewajiban dalam pengawasan individu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hak dan kewajiban WP adalah:

• Hak untuk mendapatkan informasi tentang tujuan, prosedur, dan hasil pengawasan individu.
• Hak untuk mendapatkan bimbingan dan edukasi perpajakan dari DJP.
• Hak untuk mengajukan keberatan atau banding jika tidak setuju dengan hasil pengawasan individu.
• Kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
• Kewajiban untuk menyimpan dan menyampaikan bukti-bukti perpajakan yang relevan.
• Kewajiban untuk memberikan keterangan atau dokumen yang diminta oleh DJP dalam pengawasan individu.
• Kewajiban untuk membayar pajak yang terutang sesuai dengan hasil pengawasan individu.

Pengawasan individu memiliki dampak positif dan negatif bagi DJP, WP, dan masyarakat. Beberapa dampak positif dan negatif dari pengawasan individu adalah:

• Dampak positif bagi DJP: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan pajak; mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak; mencegah dan menangani praktik penghindaran pajak; menyediakan data dan informasi yang akurat dan valid; menjaga hubungan baik dengan WP.
• Dampak negatif bagi DJP: membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang cukup; menimbulkan beban kerja yang tinggi; berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa dengan WP; memerlukan koordinasi yang baik dengan instansi lain.
• Dampak positif bagi WP: mendapatkan bimbingan dan edukasi perpajakan; meningkatkan reputasi dan kredibilitas

  Dampak positif bagi WP: mendapatkan bimbingan dan edukasi perpajakan; meningkatkan reputasi dan kredibilitas usaha; memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak; meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan.

• Dampak negatif bagi WP: menimbulkan biaya dan waktu yang tambahan; menimbulkan ketidaknyamanan atau kekhawatiran; menimbulkan risiko denda atau sanksi; menimbulkan risiko kehilangan data atau informasi.
• Dampak positif bagi masyarakat: meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik; meningkatkan keadilan dan kesetaraan sosial; meningkatkan partisipasi dan demokrasi; meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
• Dampak negatif bagi masyarakat: menimbulkan ketidakpercayaan atau ketidaksukaan terhadap DJP; menimbulkan perasaan tidak adil atau tidak setara; menimbulkan konflik atau gesekan sosial; menimbulkan potensi penyalahgunaan data atau informasi.

Cara terbaik untuk menghindari pengawasan individu adalah dengan mematuhi kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Beberapa tips yang dapat dilakukan oleh WP untuk menghindari pengawasan individu adalah:

• Melaporkan SPT tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Menyimpan dan menyampaikan bukti-bukti perpajakan yang relevan.
• Melakukan rekonsiliasi antara data perpajakan dengan data lainnya.
• Mengikuti aturan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
• Menghindari praktik penghindaran pajak yang merugikan negara.
• Menjalin komunikasi yang baik dengan DJP.