Gantikan UU PPN, RUU Pajak atas Barang dan Jasa Disusun

A: RUU ini masih dalam tahap penyusunan oleh pemerintah. Rencananya, RUU ini akan diajukan ke DPR pada tahun 2023 untuk dibahas bersama. Jika tidak ada kendala, RUU ini diharapkan dapat disahkan pada tahun 2024.

A: Ada beberapa perbedaan mendasar antara UU PPN dan RUU Pajak atas Barang dan Jasa, antara lain:

• UU PPN hanya mengatur tentang pemungutan pajak atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri, sedangkan RUU Pajak atas Barang dan Jasa juga mengatur tentang pemungutan pajak atas barang dan jasa yang dikonsumsi di luar negeri.
• UU PPN menerapkan tarif pajak yang sama untuk semua jenis barang dan jasa, yaitu 10%, kecuali untuk barang mewah yang dikenakan pajak penjualan sebesar 10% hingga 200%, sedangkan RUU Pajak atas Barang dan Jasa menerapkan tarif pajak yang bervariasi sesuai dengan jenis barang dan jasa, mulai dari 0% hingga 25%.
• UU PPN menerapkan prinsip asal negara (origin principle) dalam pemungutan pajak, yaitu pajak dikenakan pada saat barang dan jasa diproduksi atau dijual di dalam negeri, sedangkan RUU Pajak atas Barang dan Jasa menerapkan prinsip tujuan negara (destination principle) dalam pemungutan pajak, yaitu pajak dikenakan pada saat barang dan jasa dikonsumsi di dalam negeri.
• UU PPN mengatur tentang mekanisme pengembalian pajak masukan (input tax credit) bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan RUU Pajak atas Barang dan Jasa mengatur tentang mekanisme pengembalian pajak keluaran (output tax credit) bagi wajib pajak yang melakukan ekspor barang dan jasa.

A: Dampak RUU ini bagi wajib pajak dapat bervariasi tergantung pada jenis barang dan jasa yang dikonsumsi, lokasi konsumsi, dan status usaha. Secara umum, dampak RUU ini adalah sebagai berikut:

• Bagi wajib pajak yang mengonsumsi barang dan jasa di dalam negeri, mereka akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku untuk jenis barang dan jasa tersebut. Tarif pajak dapat lebih rendah atau lebih tinggi dari tarif pajak yang berlaku saat ini.
• Bagi wajib pajak yang mengonsumsi barang dan jasa di luar negeri, mereka akan dikenakan pajak oleh negara tujuan konsumsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang di dalam negeri.
• Bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di dalam negeri, mereka akan mendapatkan kemudahan dan kepastian hukum dalam hal penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Mereka juga dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pajak masukan (input tax credit) untuk mengurangi beban pajak.
• Bagi wajib pajak yang melakukan ekspor barang dan jasa, mereka akan mendapatkan pembebasan atau pengembalian pajak keluaran (output tax credit) untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar internasional.

A: Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam penyusunan dan pelaksanaan RUU ini, antara lain:

• Menyelaraskan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal pembagian kewenangan dan alokasi penerimaan pajak.
• Menyusun tarif pajak yang adil dan efisien, serta sesuai dengan prinsip kebijakan fiskal dan perdagangan internasional.
• Mengatur mekanisme pemungutan pajak atas barang dan jasa yang dikonsumsi di luar negeri, khususnya yang berasal dari perdagangan elektronik.
• Meningkatkan kapasitas dan kesiapan aparat pajak dalam hal penerapan teknologi informasi, koordinasi antar instansi, serta penegakan hukum.
• Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.

A: Anda dapat memberikan masukan atau saran terk A: Anda dapat memberikan masukan atau saran terkait dengan RUU ini melalui beberapa cara, antara lain: Menghubungi kementerian atau lembaga terkait yang bertanggung jawab atas penyusunan RUU ini, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, atau Direktorat Jenderal Pajak. Mengikuti forum atau diskusi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, DPR, atau pihak lain yang berkepentingan dengan RUU ini. Mengirimkan surat, email, atau media sosial kepada anggota DPR yang menjadi anggota komisi yang membahas RUU ini. Mengajukan petisi atau aspirasi secara kolektif melalui organisasi masyarakat sipil, asosiasi usaha, atau kelompok kepentingan lainnya.