Djp Wajib Pajak Bisa Dapat Layanan yang Lebih Personal

Untuk mendapatkan layanan personal DJP, wajib pajak dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak(KPP) tempat wajib pajak terdaftar melalui telepon, email, atau media sosial. Wajib pajak juga dapat mengunjungi website resmi DJP di www.pajak.go.id atau mengunduh aplikasi DJP Online di smartphone. Selain itu, wajib pajak dapat memanfaatkan layanan chatbot DJP yang dapat diakses melalui WhatsApp dengan nomor 0811-1500-100 atau Telegram dengan akun@DJPOnlineBot.

Manfaat layanan personal DJP bagi wajib pajak antara lain:

• Wajib pajak dapat mendapatkan informasi dan bantuan perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka secara mudah, cepat, dan tepat.
• Wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, serta menghindari sanksi administrasi atau tindakan penegakan hukum.
• Wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas dan insentif perpajakan yang diberikan oleh DJP, seperti pengurangan sanksi administrasi, penghapusan bunga, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, atau pemberian penghargaan.
• Wajib pajak dapat berpartisipasi dalam pembangunan negara dengan memberikan kontribusi pajak yang sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka.

Syarat dan ketentuan layanan personal DJP antara lain:

• Wajib pajak harus terdaftar sebagai wajib pajak di DJP dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan/atau bulanan secara tepat waktu dan benar.
• Wajib pajak harus membayar pajak yang terutang secara tepat waktu dan benar.
• Wajib pajak harus melaporkan dan membayar koreksi SPT apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian SPT.
• Wajib pajak harus melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti menyimpan bukti transaksi, menyediakan data atau informasi yang diminta oleh DJP, atau mengikuti pemeriksaan atau penyidikan perpajakan.

Untuk mengurus pengurangan sanksi administrasi atau penghapusan bunga, wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Permohonan tersebut harus disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan. Permohonan tersebut akan diproses oleh KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila permohonan dikabulkan, wajib pajak akan mendapatkan surat keputusan dari Kepala KPP yang berisi besaran sanksi administrasi atau bunga yang dikurangi atau dihapuskan. Wajib pajak harus membayar sisa utang pajak yang masih ada setelah dikurangi atau dihapuskan sanksi administrasi atau bunga tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut.

Untuk mengurus pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak harus mengajukan permohonan restitusi kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Permohonan restitusi harus disertai dengan SPT tahunan atau bulanan yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak, serta bukti pembayaran pajak yang relevan. Permohonan rest Untuk mengurus pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak harus mengajukan permohonan restitusi kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Permohonan restitusi harus disertai dengan SPT tahunan atau bulanan yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak, serta bukti pembayaran pajak yang relevan. Permohonan restitusi akan diproses oleh KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila permohonan restitusi dikabulkan, wajib pajak akan mendapatkan surat keputusan dari Kepala KPP yang berisi besaran kelebihan pembayaran pajak yang akan dikembalikan. Wajib pajak dapat memilih untuk menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam bentuk uang tunai, transfer, atau kompensasi dengan utang pajak lainnya.

Untuk mendapatkan penghargaan dari DJP, wajib pajak harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh DJP, seperti memiliki NPWP aktif, menyampaikan SPT tahunan dan/atau bulanan secara lengkap dan benar, membayar pajak yang terutang secara tepat waktu dan benar, tidak memiliki utang pajak, tidak pernah dikenakan sanksi administrasi atau tindakan penegakan hukum, serta memiliki kontribusi pajak yang signifikan bagi penerimaan negara. Penghargaan dari DJP dapat berupa piagam, plakat, medali, sertifikat, atau fasilitas khusus. Penghargaan dari DJP diberikan secara periodik atau insidentil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh DJP.