DJP Tetap Awasi Dividen yang Diterima WP OP Dalam Negeri

DJP Tetap Awasi Dividen yang Diterima WP OP Dalam Negeri - Artikel ini akan membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam negeri. Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen yang diterima oleh WP OP dalam negeri dapat dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artikel ini juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan seputar dividen dan perpajakannya.

Apa itu Dividen dan Bagaimana Perpajakannya?

Apa itu Dividen dan Bagaimana Perpajakannya?
Apa itu Dividen dan Bagaimana Perpajakannya?
bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen dapat berupa uang, saham, atau harta lainnya.Dividen yang diterima oleh WP OP dalam negeri dapat dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Berdasarkan Pasal 4 ayat(3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen yang diterima atau diperoleh WP OP dalam negeri dari badan usaha dalam negeri tidak menjadi objek pajak apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

  • Dividen berasal dari laba setelah pajak;
  • Dividen telah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 atau Pasal 26;
  • Pemegang saham memiliki paling sedikit 25% dari jumlah modal disetor pada badan usaha yang membagikan dividen;
  • Pemegang saham telah memiliki saham tersebut secara terus menerus selama paling singkat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pembagian dividen.

Jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka dividen yang diterima atau diperoleh WP OP dalam negeri menjadi objek pajak dan harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan(SPT) PPh Orang Pribadi. Tarif pajak yang berlaku untuk dividen adalah sebesar 10% sesuai dengan Pasal 17 ayat(1) huruf c UU PPh.

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Apakah dividen yang diterima dari luar negeri juga bebas pajak?

Tidak. Dividen yang diterima atau diperoleh WP OP dalam negeri dari luar negeri menjadi objek pajak dan harus dilaporkan dalam SPT PPh Orang Pribadi. Tarif pajak yang berlaku untuk dividen dari luar negeri adalah sebesar 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat(1) UU PPh. Namun, tarif pajak tersebut dapat berbeda jika Indonesia memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda(P3B) dengan negara sumber dividen. Dalam hal ini, WP OP dapat mengajukan klaim kredit pajak atas pajak yang telah dibayar di negara sumber sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU PPh.

Bagaimana cara melaporkan dividen dalam SPT PPh Orang Pribadi?

Dividen yang menjadi objek pajak harus dilaporkan dalam SPT PPh Orang Pribadi sebagai bagian dari penghasilan lain-lain. Jumlah dividen yang dilaporkan adalah jumlah bruto sebelum dipotong pajak di sumbernya. Jika dividen berasal dari luar negeri, maka WP OP harus mengonversi jumlah dividen ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada saat diterima atau diperoleh. WP OP juga harus melampirkan bukti pemotongan atau pembayaran pajak di sumbernya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Bagaimana DJP mengawasi dividen yang diterima WP OP dalam negeri?

DJP mengawasi dividen yang diterima WP OP dalam negeri dengan menggunakan berbagai sumber data dan informasi, antara lain:

  • Data SPT PPh Orang Pribadi yang dilaporkan oleh WP OP;
  • Data SPT PPh Badan yang dilaporkan oleh badan usaha yang membagikan dividen;
  • Data Bukti Pemotongan Pajak Pasal 23 atau Pasal 26 yang dilaporkan oleh pemotong pajak;
  • Data Laporan Keuangan Perusahaan yang disampaikan oleh badan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  • Data Laporan Transaksi Keuangan (LTK) yang disampaikan oleh lembaga keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
  • Data Automatic Exchange of Information (AEOI) yang diperoleh dari negara-negara mitra kerjasama pertukaran informasi perpajakan.

Dengan menggunakan data dan informasi tersebut, DJP dapat melakukan analisis dan verifikasi terhadap dividen yang diterima atau diperoleh WP OP dalam negeri, baik dari dalam maupun luar negeri. Jika terdapat ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan, DJP dapat melakukan tindakan administrasi atau penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Dividen yang diterima atau diperoleh WP OP dalam negeri dapat menjadi objek pajak jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Dividen yang berasal dari luar negeri selalu menjadi objek pajak dan harus dilaporkan dalam SPT PPh Orang Pribadi. Tarif pajak yang berlaku untuk dividen adalah sebesar 10% atau 20%, tergantung pada negara sumber dividen. DJP tetap mengawasi dividen yang diterima WP OP dalam negeri dengan menggunakan berbagai sumber data dan informasi. WP OP harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dividen dan perpajakannya agar tidak terkena sanksi administrasi atau pidana.

Video DJP Tetap Awasi Dividen yang Diterima WP OP Dalam Negeri

Ada pertanyaan? Diskusikan dengan penulis atau pengguna lain
Tautan disalin ke papan klip!