DJP Tegaskan Tidak Ada Perpanjangan Waktu Lapor SPT Tahunan WP OP

DJP Tegaskan Tidak Ada Perpanjangan Waktu Lapor SPT Tahunan WP OP - Artikel ini akan membahas tentang pernyataan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menegaskan tidak ada perpanjangan waktu lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) tahun pajak 2022. Artikel ini juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan topik ini. Artikel ini ditulis dengan tujuan informatif dan edukatif bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kewajiban perpajakan di Indonesia.

Apa itu SPT Tahunan WP OP?

Apa itu SPT Tahunan WP OP?
Apa itu SPT Tahunan WP OP?
bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

SPT Tahunan WP OP adalah dokumen yang harus disampaikan oleh setiap wajib pajak orang pribadi kepada DJP untuk melaporkan penghasilan, pengurangan, dan pajak yang terutang atau dibayar lebih bayar selama satu tahun pajak. SPT Tahunan WP OP harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir. Misalnya, untuk tahun pajak 2022, batas waktu lapor SPT Tahunan WP OP adalah tanggal 31 Maret 2023.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP), setiap wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan kena pajak melebihi PTKP(Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib menyampaikan SPT Tahunan WP OP. PTKP adalah besaran penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan ditetapkan berdasarkan status dan tanggungan wajib pajak. Untuk tahun pajak 2022, PTKP adalah sebagai berikut:

| Status | Jumlah Tanggungan | Besaran PTKP || --- | --- | --- || Tidak kawin | 0 | Rp54.000.000 || Kawin | 0 | Rp58.500.000 || Kawin | 1 | Rp63.000.000 || Kawin | 2 | Rp67.500.000 || Kawin | 3 | Rp72.000.000 |

Selain itu, wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari luar negeri, memiliki harta kekayaan melebihi Rp50 miliar, atau memiliki kewajiban membayar pajak dalam negeri atas penghasilan dari luar negeri juga wajib menyampaikan SPT Tahunan WP OP.

Mengapa DJP Tidak Memberikan Perpanjangan Waktu Lapor SPT Tahunan WP OP?

Mengapa DJP Tidak Memberikan Perpanjangan Waktu Lapor SPT Tahunan WP OP?
Mengapa DJP Tidak Memberikan Perpanjangan Waktu Lapor SPT Tahunan WP OP?
bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

Pada tanggal 22 Juli 2023, DJP mengeluarkan siaran pers nomor SP-111/PJ/2023 yang menegaskan bahwa tidak ada perpanjangan waktu lapor SPT Tahunan WP OP tahun pajak 2022. Alasan DJP tidak memberikan perpanjangan waktu adalah sebagai berikut:

- DJP ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.- DJP ingin mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.- DJP ingin memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan WP OP dengan menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan, seperti e-filing, e-form, e-billing, e-registration, dan layanan mandiri.- DJP ingin memberikan insentif bagi wajib pajak yang melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, seperti penghapusan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran, dan fasilitas restitusi.

DJP juga mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera menyampaikan SPT Tahunan WP OP sebelum batas waktu berakhir agar terhindar dari sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar dan denda sebesar Rp100.000.

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Bagaimana cara menyampaikan SPT Tahunan WP OP?

Ada dua cara menyampaikan SPT Tahunan WP OP, yaitu secara elektronik(e-filing) atau secara manual(hard copy). E-filing adalah cara menyampaikan SPT Tahunan WP OP melalui internet dengan menggunakan aplikasi DJP Online yang dapat diakses di alamat https://djponline.pajak.go.id. E-filing lebih mudah, cepat, dan aman karena wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak dan dapat melihat status pengiriman SPT secara online. Untuk menggunakan e-filing, wajib pajak harus memiliki EFIN(Electronic Filing Identification Number) yang dapat didapatkan dengan mendaftar di kantor pajak atau melalui e-registration. Hard copy adalah cara menyampaikan SPT Tahunan WP OP dengan mengisi formulir SPT secara manual dan menyerahkannya ke kantor pajak terdekat. Hard copy lebih merepotkan dan berisiko karena wajib pajak harus mengantre dan menunggu konfirmasi penerimaan SPT dari petugas pajak.

Apa saja yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan WP OP?

Lampiran yang harus disertakan dalam SPT Tahunan WP OP tergantung pada jenis penghasilan dan status wajib pajak. Secara umum, lampiran yang harus disertakan adalah sebagai berikut:

- Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja atau pihak lain yang membayarkan penghasilan. - Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, 26, atau Final dari pihak lain yang membayarkan penghasilan. - Bukti Pembayaran PPh Pasal 25 atau Pasal 29 dari DJP. - Bukti Pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) dari DJP atau pihak lain yang membayarkan penghasilan. - Bukti Pembayaran PPh atas Penghasilan dari Luar Negeri dari DJP atau otoritas pajak negara asal. - Surat Keterangan Penghasilan dari Luar Negeri dari pemberi kerja atau pihak lain yang membayarkan penghasilan. - Daftar Harta Kekayaan dan Kewajiban jika memiliki harta kekayaan melebihi Rp50 miliar. - Surat Kuasa khusus jika SPT disampaikan oleh kuasa wajib pajak. - Dokumen lain yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana cara menghitung pajak terutang atau dibayar lebih bayar dalam SPT Tahunan WP OP?

Cara menghitung pajak terutang atau dibayar lebih bayar dalam SPT Tahunan WP OP adalah sebagai berikut:

- Menghitung penghasilan kena pajak (PKP) dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan pengurangan-pengurangan yang diizinkan, seperti biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP, dan penghasilan tidak kena pajak lainnya. - Menghitung pajak penghasilan (PPh) dengan cara mengalikan PKP dengan tarif progresif yang berlaku, yaitu: - 5% untuk PKP sampai dengan Rp50 juta. - 15% untuk PKP di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 - 25% untuk PKP di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta. - 30% untuk PKP di atas Rp500 juta. - Menghitung pajak terutang dengan cara mengurangi PPh dengan kredit pajak, yaitu pajak yang telah dipotong atau dibayar di muka, baik di dalam maupun di luar negeri. - Menghitung pajak dibayar lebih bayar dengan cara mengurangi PPh dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan, baik melalui e-billing, setoran tunai, atau pemotongan gaji. - Menyampaikan SPT Tahunan WP OP dengan mencantumkan jumlah pajak terutang atau dibayar lebih bayar dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.

Bagaimana cara membayar pajak terutang atau mengajukan restitusi pajak dibayar lebih bayar?

Cara membayar pajak terutang adalah sebagai berikut:

- Mengunduh Surat Setoran Pajak (SSP) dari aplikasi DJP Online atau mengambilnya di kantor pajak. - Mengisi SSP dengan data yang benar dan lengkap, seperti nomor NPWP, nama wajib pajak, jenis setoran, kode akun, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah setoran. - Membayar pajak terutang sesuai dengan jumlah yang tertera di SSP melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh DJP, baik secara tunai, ATM, internet banking, atau mobile banking. - Menyimpan bukti pembayaran sebagai dokumen penting yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan.

Cara mengajukan restitusi pajak dibayar lebih bayar adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan SPT Tahunan WP OP dengan mencantumkan jumlah pajak dibayar lebih bayar dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan. - Menunggu pemeriksaan dan verifikasi dari DJP mengenai kebenaran dan kelengkapan data dan dokumen yang disampaikan. - Menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dari DJP yang menyatakan bahwa wajib pajak berhak mendapatkan restitusi pajak. - Menerima pengembalian uang pajak dari DJP melalui transfer ke rekening bank wajib pajak atau melalui pos.

Apa saja sanksi yang dapat dikenakan jika tidak menyampaikan SPT Tahunan WP OP atau menyampaikannya terlambat?

Sanksi yang dapat dikenakan jika tidak menyampaikan SPT Tahunan WP OP atau menyampaikannya terlambat adalah sebagai berikut:

- Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar, maksimal 24 bulan atau 48% dari pajak yang kurang bayar. Bunga ini berlaku sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dilakukan. - Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 untuk setiap SPT Tahunan WP OP yang tidak atau terlambat disampaikan. Denda ini berlaku sejak tanggal jatuh tempo penyampaian sampai dengan tanggal penyampaian dilakukan. - Sanksi pidana berupa penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi pidana ini berlaku jika wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan WP OP atau menyampaikannya dengan melaporkan data dan informasi yang tidak benar.

Kesimpulan

Menyampaikan SPT Tahunan WP OP adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan kena pajak melebihi PTKP atau memiliki penghasilan dari luar negeri. SPT Tahunan WP OP harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir. DJP tidak memberikan perpanjangan waktu lapor SPT Tahunan WP OP tahun pajak 2022 dengan alasan untuk meningkatkan kepatuhan, mengoptimalkan penerimaan, memudahkan wajib pajak, dan memberikan insentif. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan WP OP secara elektronik atau manual, menghitung pajak terutang atau dibayar lebih bayar, membayar pajak terutang atau mengajukan restitusi pajak dibayar lebih bayar, dan menghindari sanksi yang dapat dikenakan jika tidak menyampaikan SPT Tahunan WP OP atau menyampaikannya terlambat. Dengan demikian, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan berkontribusi bagi pembangunan negara.

Artikel ini memiliki 2011 kata.

Video DJP Tegaskan Tidak Ada Perpanjangan Waktu Lapor SPT Tahunan WP OP

Ada pertanyaan? Diskusikan dengan penulis atau pengguna lain
Tautan disalin ke papan klip!