DJP Tak Rekomendasikan WP Lapor SPT Mepet Tenggat Waktu, Ini Sebabnya
Diupdate
oleh
Admin
--
DJP Tak Rekomendasikan WP Lapor SPT Mepet Tenggat Waktu, Ini Sebabnya - Artikel ini akan membahas mengapa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak merekomendasikan Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mepet tenggat waktu. Artikel ini juga akan memberikan beberapa tips dan informasi penting terkait dengan pelaporan SPT. Artikel ini memiliki search intent yang bersifat informational, yaitu memberikan informasi yang berguna bagi WP yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaporan SPT.
Apa itu SPT dan Mengapa Penting Dilaporkan?
| Apa itu SPT dan Mengapa Penting Dilaporkan? |
SPT adalah surat yang berisi pernyataan mengenai jumlah penghasilan, pengurangan, dan pajak yang terutang atau pajak yang lebih bayar dalam satu tahun pajak. SPT harus dilaporkan oleh WP kepada DJP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban WP yang harus dipenuhi agar tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
Pelaporan SPT juga bermanfaat bagi WP untuk mengetahui apakah mereka telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau tidak. Jika WP membayar pajak lebih dari yang seharusnya, mereka dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak(restitusi). Jika WP membayar pajak kurang dari yang seharusnya, mereka dapat melakukan pembayaran kurang bayar pajak(PKP) sebelum dikenakan sanksi.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Kapan Tenggat Waktu Pelaporan SPT?
Tenggat waktu pelaporan SPT tergantung pada jenis SPT dan jenis WP. Berikut adalah beberapa tenggat waktu pelaporan SPT yang umum:
- SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi: 31 Maret tahun berikutnya.
- SPT Tahunan PPh Badan: 4 bulan setelah akhir tahun buku.
- SPT Masa PPh Pasal 21: 20 hari setelah akhir masa pajak.
- SPT Masa PPh Pasal 23: 20 hari setelah akhir masa pajak.
- SPT Masa PPh Pasal 25: 15 hari setelah akhir masa pajak.
- SPT Masa PPh Pasal 26: 20 hari setelah akhir masa pajak.
- SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2): 15 hari setelah akhir masa pajak.
- SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN): 20 hari setelah akhir masa pajak.
WP dapat mengecek tenggat waktu pelaporan SPT secara lebih lengkap di situs resmi DJP atau melalui aplikasi e-Filing.
Bagaimana Cara Melaporkan SPT?
WP dapat melaporkan SPT secara manual atau elektronik. Secara manual, WP harus mengisi formulir SPT sesuai dengan jenisnya dan menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Pajak(KPP) tempat WP terdaftar. Secara elektronik, WP harus mengisi formulir SPT secara online melalui aplikasi e-Filing atau e-Form yang dapat diunduh di situs resmi DJP. WP juga harus memiliki EFIN(Electronic Filing Identification Number) yang dapat didapatkan dengan mendaftar di KPP atau melalui aplikasi e-Registration.
DJP mendorong WP untuk melaporkan SPT secara elektronik karena lebih praktis, cepat, dan aman. WP juga dapat memperoleh bukti penerimaan elektronik(BPE) sebagai tanda terima pelaporan SPT secara elektronik.
Mengapa DJP Tak Rekomendasikan WP Lapor SPT Mepet Tenggat Waktu?
DJP tidak merekomendasikan WP untuk melaporkan SPT mepet tenggat waktu karena beberapa alasan, antara lain:
- WP berisiko terlambat melaporkan SPT karena adanya kemungkinan gangguan teknis, kesalahan pengisian, atau kesulitan akses ke aplikasi e-Filing atau e-Form.
- WP berisiko dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan jika terlambat melaporkan SPT.
- WP berisiko tidak dapat mengajukan restitusi atau PKP secara tepat waktu jika terlambat melaporkan SPT.
- WP berisiko tidak dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan yang tersedia jika terlambat melaporkan SPT, seperti pengurangan PPh Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 impor, atau pembebasan PPN impor.
- WP berisiko mengganggu kinerja DJP dalam melayani dan memproses SPT jika banyak WP yang melaporkan SPT pada saat yang bersamaan.
Oleh karena itu, DJP menyarankan WP untuk melaporkan SPT secepat mungkin dan tidak menunggu hingga mepet tenggat waktu. DJP juga menyediakan berbagai layanan dan bantuan bagi WP yang ingin melaporkan SPT, seperti hotline call center, live chat, email, media sosial, webinar, dan klinik pajak online.
Kesimpulan
Pelaporan SPT adalah kewajiban WP yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan SPT juga bermanfaat bagi WP untuk mengetahui status pembayaran pajak mereka dan mengajukan hak-hak perpajakan mereka. DJP tidak merekomendasikan WP untuk melaporkan SPT mepet tenggat waktu karena berbagai risiko dan dampak negatif yang dapat timbul. DJP menyarankan WP untuk melaporkan SPT secepat mungkin dan memanfaatkan layanan dan bantuan yang disediakan oleh DJP. Dengan demikian, WP dapat memenuhi kewajiban pajak mereka dengan baik dan mendukung pembangunan negara.
Video DJP Tak Rekomendasikan WP Lapor SPT Mepet Tenggat Waktu, Ini Sebabnya
Ada pertanyaan?
Diskusikan dengan penulis atau pengguna lain
