DJP Sebut Lebih 1 Juta Karyawan Terima Insentif PPh Pasal 21 DTP

Insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada karyawan yang memenuhi tiga syarat berikut:

• Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Bekerja pada wajib pajak badan yang termasuk dalam daftar sektor usaha tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau wajib pajak badan yang ditetapkan sebagai perusahaan kawasan berikat (KITE)
• Mendapatkan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta

Daftar sektor usaha tertentu yang berhak mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP terdiri dari 1.189 klasifikasi lapangan usaha(KLU) yang mencakup berbagai bidang, seperti pertanian, perikanan, industri, konstruksi, perdagangan, jasa, dan lain-lain. Daftar lengkapnya dapat dilihat di lampiran PMK No.110/PMK.03/2020.

Insentif PPh Pasal 21 DTP dihitung dengan menggunakan tarif pajak progresif yang berlaku, yaitu:

• 5% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta
• 15% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta
• 25% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta
• 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta

Penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto dengan pengurangan-pengurangan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, seperti biaya jabatan, iuran pensiun, penghasilan tidak kena pajak(PTKP), dan lain-lain.

Contoh: Tuan A(K/0) adalah karyawan tetap di PT B(industri tekstil/KLU 13111) yang mendapatkan gaji dan tunjangan senilai Rp15 juta per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300 ribu per bulan. Berikut adalah perhitungan insentif PPh Pasal 21 DTP yang diterima oleh Tuan A:

Dari contoh di atas, terlihat bahwa Tuan A mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp1.242.500,00 per bulan yang ditambahkan ke gaji dan tunjangannya sehingga penghasilan setelah pajaknya menjadi Rp16.242.500,00 per bulan.

Insentif PPh Pasal 21 DTP harus dilaporkan oleh pemberi kerja dan karyawan kepada DJP melalui laman e-reporting DJP(https://report-insentif.pajak.go.id) setiap bulannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Pemberi kerja harus melaporkan jumlah karyawan yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, besarnya insentif yang diberikan, dan nomor seri faktur pajak(NSFP) yang diterbitkan untuk setiap karyawan.

Karyawan harus melaporkan jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang memberikan insentif PPh Pasal 21 DTP dan besarnya insentif yang diterima.

Laporan ini penting untuk dilakukan agar DJP dapat memverifikasi dan mengawasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP oleh pemberi kerja dan karyawan serta menghindari potensi penyalahgunaan atau kesalahan perhitungan.

Jika pemberi kerja atau karyawan tidak melaporkan insentif PPh Pasal 21 DTP dengan benar dan tepat waktu, maka DJP dapat mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah insentif yang tidak atau kurang dilaporkan.

Insentif PPh Pasal 21 DTP memiliki manfaat bagi karyawan, pemberi kerja, dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Bagi karyawan, manfaatnya adalah:

• Menambah penghasilan setelah pajak yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menabung di tengah pandemi COVID-19 yang menurunkan daya beli masyarakat.
• Menurunkan beban pajak yang harus dibayar sehingga meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan kesejahteraan karyawan.
• Menjaga motivasi dan loyalitas karyawan terhadap pemberi kerja karena merasa dihargai dan didukung oleh pemerintah.

Bagi pemberi kerja, manfaatnya adalah:

• Mengurangi biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk membayar gaji dan tunjangan karyawan sehingga meningkatkan likuiditas dan profitabilitas perusahaan.
• Memperkuat hubungan industrial dengan karyawan karena memberikan insentif yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan.
• Memperoleh kemudahan administrasi perpajakan karena tidak perlu mengurus pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 karyawan yang mendapatkan insentif.

Bagi perekonomian Indonesia, manfaatnya adalah:

• Menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga dan investasi sektor swasta yang merupakan dua komponen utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
• Mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan bantuan kepada sektor-sektor usaha yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga dapat bertahan dan berkembang di masa sulit.
• Mendorong kepatuhan perpajakan dengan mewajibkan NPWP sebagai syarat penerima insentif sehingga dapat memperluas basis data wajib pajak dan potensi penerimaan pajak di masa depan.