DJP Perbarui Juknis Pemberian NPWP Secara Jabatan

Beberapa perbedaan antara juknis lama dan juknis baru adalah sebagai berikut:

• Juknis baru menambahkan beberapa kategori pejabat yang berhak mendapatkan NPWP secara jabatan, seperti anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), anggota Komisi Yudisial (KY), anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), anggota Ombudsman Republik Indonesia, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), anggota Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), anggota Komisi Informasi Pusat (KIP), anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), anggota Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan anggota Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
• Juknis baru menghapus kewajiban bagi pejabat yang mendapatkan NPWP secara jabatan untuk melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Hal ini karena penghasilan pejabat tersebut sudah dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh Pasal 21.
• Juknis baru menetapkan bahwa NPWP secara jabatan hanya berlaku selama pejabat tersebut menjabat dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain selain yang berkaitan dengan jabatannya. Jika pejabat tersebut berhenti atau pindah jabatan, maka NPWP secara jabatan harus dikembalikan kepada DJP dan dicabut.
• Juknis baru menegaskan bahwa pejabat yang mendapatkan NPWP secara jabatan tetap wajib memiliki NPWP pribadi sebagai wajib pajak orang pribadi. NPWP pribadi digunakan untuk melaporkan penghasilan selain yang berkaitan dengan jabatannya, seperti penghasilan dari usaha, sewa, bunga, dividen, royalti, hadiah, dan lain-lain.

Cara mendapatkan NPWP secara jabatan adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan NPWP secara jabatan yang dapat diunduh dari situs resmi DJP atau diambil di kantor pajak terdekat.
2. Menyertakan dokumen pendukung, seperti surat keputusan pengangkatan, surat tanda terima gaji, kartu tanda penduduk (KTP), dan pas foto ukuran 3x4 cm.
3. Mengirimkan formulir permohonan dan dokumen pendukung ke kantor pajak tempat pejabat tersebut bertugas atau ke kantor pajak khusus yang ditunjuk oleh DJP.
4. Menunggu pemberitahuan dari DJP tentang status permohonan. Jika permohonan disetujui, maka DJP akan menerbitkan NPWP secara jabatan dan mengirimkannya ke alamat pejabat tersebut.

Manfaat dari memiliki NPWP secara jabatan adalah:

• Memudahkan pejabat tersebut dalam melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan jabatannya, seperti menerima gaji, tunjangan, fasilitas, dan lain-lain.
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pejabat tersebut untuk memiliki NPWP secara jabatan.
• Menunjukkan kepatuhan dan kesadaran pejabat tersebut sebagai wajib pajak yang taat dan bertanggung jawab.

Kewajiban dari memiliki NPWP secara jabatan adalah:

• Menggunakan NPWP secara jabatan sesuai dengan tujuan dan batasan yang ditetapkan oleh DJP.
• Melaporkan setiap perubahan data atau status yang berkaitan dengan NPWP secara jabatan kepada DJP dalam waktu 30 hari sejak perubahan terjadi.
• Mengembalikan NPWP secara jabatan kepada DJP jika pejabat tersebut berhenti atau pindah jabatan dalam waktu 30 hari sejak berhenti atau pindah.
• Memelihara dan menjaga NPWP secara jabatan agar tidak rusak, hilang, atau disalahgunakan oleh pihak lain.