DJP Pastikan Sistem E Faktur Sudah Normal
Diupdate
oleh
Admin
--
DJP Pastikan Sistem E Faktur Sudah Normal - Artikel ini akan membahas tentang sistem e faktur yang sempat mengalami gangguan pada awal tahun 2023 dan bagaimana DJP menangani masalah tersebut. Sistem e faktur adalah sistem elektronik yang digunakan oleh wajib pajak untuk membuat, mengirim, dan menerima faktur pajak. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi potensi penghindaran pajak. Namun, sistem e faktur tidak luput dari kendala teknis yang dapat mengganggu proses bisnis wajib pajak. Berikut adalah ulasan lengkap tentang sistem e faktur, gangguan yang terjadi, dan langkah-langkah yang diambil oleh DJP untuk memastikan sistem e faktur sudah normal kembali.
Apa itu Sistem E Faktur?
| Apa itu Sistem E Faktur? |
Sistem e faktur adalah sistem elektronik yang digunakan oleh wajib pajak untuk membuat, mengirim, dan menerima faktur pajak. Faktur pajak adalah dokumen yang berisi informasi tentang transaksi penjualan barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai(PPN). Faktur pajak harus diterbitkan oleh penjual kepada pembeli dalam waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal transaksi. Faktur pajak juga harus dilaporkan oleh penjual kepada DJP melalui sistem e faktur dalam waktu paling lambat 15 hari sejak tanggal transaksi.
Sistem e faktur memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sistem manual, antara lain:
- Memudahkan wajib pajak dalam membuat, mengirim, dan menerima faktur pajak secara online tanpa perlu mencetak atau menyimpan dokumen fisik.
- Mempercepat proses verifikasi dan validasi faktur pajak oleh DJP sehingga wajib pajak dapat segera mendapatkan nomor seri faktur pajak (NSFP) yang sah.
- Memungkinkan wajib pajak untuk melakukan rekonsiliasi data faktur pajak dengan data transaksi secara otomatis sehingga dapat menghindari kesalahan atau ketidaksesuaian data.
- Memfasilitasi wajib pajak untuk mengajukan kredit PPN atas pembelian barang atau jasa yang dikenakan PPN dengan menggunakan data faktur pajak yang sudah terverifikasi oleh DJP.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan pemungutan PPN sehingga dapat mencegah praktik penghindaran pajak atau manipulasi data.
Apa yang Terjadi dengan Sistem E Faktur?
| Apa yang Terjadi dengan Sistem E Faktur? |
Pada awal tahun 2023, sistem e faktur mengalami gangguan teknis yang menyebabkan beberapa masalah bagi wajib pajak, antara lain:
- Kesulitan dalam mengakses situs web e faktur (https://efaktur.pajak.go.id) atau aplikasi e faktur pada perangkat mobile.
- Kegagalan dalam membuat, mengirim, atau menerima faktur pajak melalui sistem e faktur.
- Keterlambatan dalam mendapatkan NSFP atau notifikasi status faktur pajak dari DJP.
- Ketidaksesuaian antara data faktur pajak yang dilaporkan oleh penjual dengan data faktur pajak yang diterima oleh pembeli.
- Kesalahan dalam perhitungan PPN atau kredit PPN akibat adanya data faktur pajak yang tidak valid atau duplikat.
Gangguan sistem e faktur ini berdampak negatif bagi wajib pajak, terutama bagi mereka yang memiliki volume transaksi yang besar atau frekuensi transaksi yang tinggi. Beberapa dampak negatif yang dirasakan oleh wajib pajak adalah:
- Terhambatnya proses bisnis antara penjual dan pembeli karena adanya keterlambatan atau ketidakpastian dalam penerbitan atau penerimaan faktur pajak.
- Tertundanya pelaporan dan pembayaran PPN karena adanya kesulitan dalam mengumpulkan atau mengolah data faktur pajak.
- Terancamnya hak kredit PPN bagi pembeli karena adanya kemungkinan faktur pajak yang diterima tidak sah atau tidak sesuai dengan data transaksi.
- Terjadinya sanksi administrasi berupa denda atau bunga bagi wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Terjadinya potensi kerugian finansial atau reputasi bagi wajib pajak yang terlibat dalam kasus penghindaran pajak atau manipulasi data akibat adanya data faktur pajak yang tidak valid atau duplikat.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Q: Apa penyebab gangguan sistem e faktur?
A: Menurut keterangan resmi dari DJP, gangguan sistem e faktur disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pengguna dan transaksi yang melebihi kapasitas server sistem e faktur. Hal ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan perpajakan yang mengharuskan semua wajib pajak untuk menggunakan sistem e faktur mulai tahun 2023. Selain itu, gangguan sistem e faktur juga dipengaruhi oleh adanya serangan siber yang bertujuan untuk mengganggu kinerja sistem e faktur atau mencuri data wajib pajak.
Q: Apa langkah-langkah yang diambil oleh DJP untuk menangani gangguan sistem e faktur?
A: DJP telah melakukan beberapa langkah-langkah untuk menangani gangguan sistem e faktur, antara lain:
- Meningkatkan kapasitas server sistem e faktur dengan menambahkan server baru atau melakukan upgrade server lama.
- Melakukan pemeliharaan dan perbaikan sistem e faktur secara berkala untuk mengatasi masalah teknis yang terjadi.
- Melakukan pengamanan dan enkripsi data wajib pajak untuk mencegah terjadinya serangan siber atau kebocoran data.
- Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak tentang cara penggunaan sistem e faktur yang benar dan aman.
- Memberikan fasilitas dan kemudahan kepada wajib pajak yang terdampak gangguan sistem e faktur, seperti memberikan dispensasi waktu pelaporan dan pembayaran PPN, memberikan kelonggaran dalam penerbitan atau penerimaan faktur pajak, atau memberikan pengecualian dalam penggunaan sistem e faktur bagi wajib pajak tertentu.
Q: Bagaimana cara mengecek status faktur pajak melalui sistem e faktur?
A: Wajib pajak dapat mengecek status faktur pajak melalui sistem e faktur dengan cara sebagai berikut:
- Masuk ke situs web e faktur (https://efaktur.pajak.go.id) atau aplikasi e faktur pada perangkat mobile dengan menggunakan username dan password yang sudah terdaftar.
- Pilih menu "Faktur Keluaran" atau "Faktur Masukan" sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan.
- Cari faktur pajak yang ingin dicek statusnya dengan menggunakan nomor seri, nomor faktur, tanggal transaksi, nama lawan transaksi, atau nilai transaksi.
- Lihat status faktur pajak yang ditampilkan pada kolom "Status". Status faktur pajak dapat berupa "Belum Terbit", "Sudah Terbit", "Sudah Divalidasi", "Sudah Diver
Lihat status faktur pajak yang ditampilkan pada kolom"Status". Status faktur pajak dapat berupa"Belum Terbit","Sudah Terbit","Sudah Divalidasi","Sudah Diverifikasi", atau"Tidak Valid". Status faktur pajak menunjukkan tahapan proses faktur pajak dari penerbitan hingga verifikasi oleh DJP. Status faktur pajak yang sah adalah"Sudah Diverifikasi" yang berarti faktur pajak sudah terdaftar di database DJP dan dapat digunakan untuk mengajukan kredit PPN.
Q: Bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi akibat gangguan sistem e faktur?
A: Wajib pajak dapat mengatasi masalah yang terjadi akibat gangguan sistem e faktur dengan cara sebagai berikut:
- Menghubungi layanan bantuan DJP melalui telepon, email, atau media sosial untuk melaporkan masalah yang dialami atau meminta bantuan teknis.
- Mengikuti informasi terbaru dari DJP mengenai status sistem e faktur, langkah-langkah penyelesaian masalah, atau kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan sistem e faktur.
- Menggunakan alternatif lain untuk membuat, mengirim, atau menerima faktur pajak, seperti menggunakan aplikasi e faktur offline, menggunakan surat keterangan pengganti faktur pajak, atau menggunakan sistem manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyimpan bukti-bukti transaksi yang relevan, seperti nota penjualan, kwitansi pembayaran, bukti transfer, atau dokumen lain yang dapat membuktikan adanya transaksi penjualan barang atau jasa yang dikenakan PPN.
- Menyesuaikan data faktur pajak dengan data transaksi secara manual atau otomatis dengan menggunakan fitur rekonsiliasi yang tersedia di sistem e faktur.
- Menyampaikan permohonan dispensasi, kelonggaran, atau pengecualian kepada DJP jika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akibat gangguan sistem e faktur.
Q: Apa dampak positif dari penggunaan sistem e faktur bagi wajib pajak dan DJP?
A: Penggunaan sistem e faktur memiliki beberapa dampak positif bagi wajib pajak dan DJP, antara lain:
- Mempermudah dan mempercepat proses administrasi perpajakan, seperti penerbitan, pengiriman, penerimaan, pelaporan, dan pembayaran PPN.
- Meminimalkan kesalahan atau ketidaksesuaian data antara penjual dan pembeli atau antara wajib pajak dan DJP.
- Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengoptimalkan hak kredit PPN bagi pembeli yang dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan daya saing usaha.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pemeriksaan perpajakan oleh DJP sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor PPN.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap DJP dan pemerintah.
Kesimpulan
Sistem e faktur adalah sistem elektronik yang digunakan oleh wajib pajak untuk membuat, mengirim, dan menerima faktur pajak. Sistem ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan sistem manual, namun juga memiliki beberapa kendala teknis yang dapat mengganggu proses bisnis wajib pajak. Pada awal tahun 2023, sistem e faktur mengalami gangguan yang menyebabkan beberapa masalah bagi wajib pajak, seperti kesulitan dalam mengakses, membuat, mengirim, atau menerima faktur pajak, keterlambatan dalam mendapatkan NSFP atau notifikasi status faktur pajak, ketidaksesuaian antara data faktur pajak yang dilaporkan oleh penjual dengan data faktur pajak yang diterima oleh pembeli, dan kesalahan dalam perhitungan PPN atau kredit PPN. DJP telah melakukan beberapa langkah-langkah untuk menangani gangguan sistem e faktur, seperti meningkatkan kapasitas server, melakukan pemeliharaan dan perbaikan sistem, melakukan pengamanan dan enkripsi data, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, dan memberikan fasilitas dan kemudahan kepada wajib pajak yang terdampak gangguan sistem e faktur. Wajib pajak juga dapat mengatasi masalah yang terjadi akibat gangguan sistem e faktur dengan cara menghubungi layanan bantuan DJP, mengikuti informasi terbaru dari DJP, menggunakan alternatif lain untuk membuat, mengirim, atau menerima faktur pajak, menyimpan bukti-bukti transaksi yang relevan, menyesuaikan data faktur pajak dengan data transaksi, dan menyampaikan permohonan dispensasi, kelonggaran, atau pengecualian kepada DJP. Penggunaan sistem e faktur memiliki dampak positif bagi wajib pajak dan DJP, seperti mempermudah dan mempercepat proses administrasi perpajakan, meminimalkan kesalahan atau ketidaksesuaian data, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan hak kredit PPN, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pemeriksaan perpajakan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perpajakan.
Video DJP Pastikan Sistem E Faktur Sudah Normal
Ada pertanyaan?
Diskusikan dengan penulis atau pengguna lain
