DJP Mulai Lakukan Penelitian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak

Proses penelitian SPT Tahunan dilakukan oleh account representative(AR) yang bertanggung jawab atas wajib pajak yang bersangkutan. AR akan memantau, meneliti, dan mengingatkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berikut adalah langkah-langkah proses penelitian SPT Tahunan:

1. AR akan melakukan penelitian dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak SPT Tahunan disampaikan oleh wajib pajak.
2. AR akan membandingkan data dan informasi yang terdapat dalam SPT Tahunan dengan data dan informasi lain yang dimiliki oleh DJP atau diperoleh dari sumber lain.
3. AR akan menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan (SPK) SPT Tahunan untuk SPT Tahunan yang disampaikan melalui e-Filing/e-Form, pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir. SPK SPT Tahunan berisi permintaan kepada wajib pajak untuk melengkapi data atau dokumen yang diperlukan untuk penelitian SPT Tahunan.
4. AR juga berwenang melakukan imbauan pembetulan SPT Tahunan apabila SPT Tahunan tidak diisi lengkap atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan. Imbauan pembetulan SPT Tahunan berisi permintaan kepada wajib pajak untuk membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan sebelumnya.
5. Wajib pajak wajib menindaklanjuti SPK SPT Tahunan atau imbauan pembetulan SPT Tahunan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak tanggal surat.
6. Apabila wajib pajak tidak menindaklanjuti SPK SPT Tahunan atau imbauan pembetulan SPT Tahunan, maka DJP dapat menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang berisi permintaan kepada wajib pajak untuk memberikan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang terkait dengan penelitian SPT Tahunan.
7. Wajib pajak wajib menindaklanjuti SP2DK dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal surat.
8. Apabila wajib pajak tidak menindaklanjuti SP2DK, maka DJP dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang berisi hasil penelitian SPT Tahunan dan keputusan DJP mengenai kewajiban perpajakan wajib pajak.
9. Wajib pajak dapat menerima atau menolak SPHP. Apabila wajib pajak menerima SPHP, maka wajib pajak harus membayar selisih pajak terutang beserta sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila wajib pajak menolak SPHP, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan atau banding sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU KUP.

Untuk menghadapi penelitian SPT Tahunan, wajib pajak perlu mempersiapkan beberapa hal sebagai berikut:

• Memastikan bahwa SPT Tahunan yang disampaikan sudah benar, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak harus mencantumkan semua jenis penghasilan yang diterima, baik dari dalam maupun luar negeri, serta menghitung dan membayar PPh terutang dengan tepat.
• Menyimpan dan menyediakan bukti-bukti yang mendukung data dan informasi yang dilaporkan dalam SPT Tahunan, seperti bukti potong PPh, bukti pembayaran PPh, faktur pajak, laporan keuangan, dokumen transaksi, dan lain-lain. Bukti-bukti ini harus disimpan selama 10 tahun sejak akhir tahun pajak terkait.
• Menyampaikan kelengkapan dokumen yang diminta oleh DJP dalam bentuk SPT Tahunan pembetulan, SPK SPT Tahunan, atau SP2DK sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Wajib pajak harus memberikan data atau keterangan yang jujur, akurat, dan relevan dengan penelitian SPT Tahunan.
• Memahami hak dan kewajiban wajib pajak dalam proses penelitian SPT Tahunan, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, bantuan, dan perlindungan hukum, serta kewajiban untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan membayar pajak yang terutang beserta sanksi administrasi jika ada.

Penelitian SPT Tahunan dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi wajib pajak, tergantung pada hasil penelitian tersebut. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

• Dampak positif: Wajib pajak dapat memperoleh kepastian hukum mengenai kewajiban perpajakannya dan menghindari risiko sengketa pajak di masa depan. Wajib pajak juga dapat memperbaiki sistem administrasi perpajakan dan meningkatkan kualitas pelaporan SPT Tahunan. Wajib pajak juga dapat membangun hubungan baik dengan DJP dan menunjukkan komitmen untuk taat pajak.
• Dampak negatif: Wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda apabila terdapat kekurangan pembayaran PPh terutang atau kesalahan dalam pelaporan SPT Tahunan. Wajib pajak juga dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan penghindaran pajak atau tindakan lain yang melanggar UU KUP. Wajib pajak juga dapat mengalami kerugian waktu, tenaga, dan biaya untuk menyiapkan dan menyampaikan data atau keterangan yang diminta oleh DJP.

Untuk menghindari dampak negatif penelitian SPT Tahunan, wajib pajak dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

• Melakukan perencanaan pajak yang tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak harus memahami hakikat dan karakteristik penghasilannya, serta menghitung dan membayar PPh terutang dengan benar.
• Melakukan rekonsiliasi antara data dan informasi yang dilaporkan dalam SPT Tahunan dengan data dan informasi lain yang dimiliki oleh DJP atau diperoleh dari sumber lain. Wajib pajak harus memastikan tidak ada perbedaan atau ketidaksesuaian yang dapat menimbulkan potensi kekurangan pembayaran PPh atau penghindaran pajak.
• Melakukan pembetulan SPT Tahunan secara sukarela apabila menemukan kesalahan atau kekurangan dalam pelaporan SPT Tahunan sebelumnya. Wajib pajak harus segera memperbaiki kesalahan atau kekurangan tersebut dan membayar selisih PPh terutang beserta bunga sebelum DJP melakukan penelitian SPT Tahunan.
• Mengajukan keberatan atau banding apabila tidak setuju dengan hasil penelitian SPT Tahunan yang diterbitkan oleh DJP dalam bentuk SPHP. Wajib pajak harus menyampaikan alasan dan bukti yang kuat untuk membantah keputusan DJP dan mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU KUP.