DJP Minta Wajib Pajak Lebih Hati-Hati Isi SPT, Ada Apa?

Diupdate Juli 24, 2023 oleh Admin

DJP Minta Wajib Pajak Lebih Hati-Hati Isi SPT, Ada Apa? - Artikel ini akan membahas mengapa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak untuk lebih hati-hati dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan. Anda akan mengetahui apa saja hal yang harus diperhatikan saat mengisi SPT, apa dampaknya jika terjadi kesalahan, dan bagaimana cara menghindari atau memperbaiki kesalahan tersebut. Artikel ini juga akan memberikan beberapa pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan seputar SPT tahunan pajak penghasilan.

Apa Itu SPT Tahunan Pajak Penghasilan?

bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

SPT tahunan pajak penghasilan adalah dokumen yang harus disampaikan oleh wajib pajak kepada DJP untuk melaporkan penghasilan, pengurangan, dan kewajiban pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. SPT tahunan pajak penghasilan terdiri dari dua jenis, yaitu SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi(SPT OP) dan SPT tahunan pajak penghasilan badan(SPT Badan).

SPT OP adalah SPT yang disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi, yaitu orang perseorangan yang memiliki penghasilan dari pekerjaan, usaha, investasi, harta warisan, hibah, hadiah, atau sumber lain. SPT OP harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir.

SPT Badan adalah SPT yang disampaikan oleh wajib pajak badan, yaitu entitas hukum atau organisasi yang memiliki kegiatan usaha atau kegiatan yang bersifat tetap. SPT Badan harus disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya setelah tahun buku berakhir.

Mengapa DJP Minta Wajib Pajak Lebih Hati-Hati Isi SPT?

bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

DJP mengimbau wajib pajak untuk lebih hati-hati dalam mengisi SPT karena ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kesalahan atau ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan data yang dimiliki DJP. Beberapa hal tersebut antara lain:

Kesalahan dalam memilih jenis formulir SPT. Misalnya, wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun seharusnya menggunakan formulir 1770-S, bukan formulir 1770-SS.
Kesalahan dalam mengisi identitas diri atau identitas badan. Misalnya, wajib pajak lupa mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP), alamat lengkap, nomor telepon, atau email.
Kesalahan dalam menghitung penghasilan kena pajak (PKP) atau kewajiban pajak. Misalnya, wajib pajak salah menambahkan atau mengurangi penghasilan bruto, biaya usaha, pengurangan lainnya, atau tarif pajak.
Kesalahan dalam melampirkan dokumen pendukung. Misalnya, wajib pajak tidak melampirkan bukti potong atau bukti bayar pajak lainnya yang relevan dengan penghasilannya.
Kesalahan dalam menyampaikan SPT secara elektronik. Misalnya, wajib pajak tidak memiliki e-FIN (Electronic Filing Identification Number), tidak melakukan registrasi ulang e-FIN jika sudah lebih dari tiga tahun sejak penerbitannya, tidak melakukan verifikasi email dan nomor telepon di aplikasi e-Filing DJP Online, atau tidak mendapatkan tanda terima elektronik setelah menyampaikan SPT.

Jika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam mengisi SPT, maka dapat berdampak negatif bagi wajib pajak maupun DJP. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain:

Wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar atau lebih bayar. Sanksi denda sebesar Rp100.000 untuk SPT OP dan Rp1.000.000 untuk SPT Badan yang tidak disampaikan atau terlambat disampaikan. Sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar jika wajib pajak tidak melaporkan atau melaporkan dengan tidak benar.
Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda. Sanksi pidana dapat dikenakan jika wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT palsu, menyembunyikan atau mengurangi penghasilan kena pajak, atau menghindari atau mengurangi kewajiban pajak.
Wajib pajak dapat kehilangan hak-haknya sebagai wajib pajak. Misalnya, wajib pajak tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan seperti pengurangan pajak, pembebasan pajak, pengembalian pajak, atau kompensasi pajak.
DJP dapat mengalami kesulitan dalam melakukan verifikasi, pemeriksaan, penagihan, atau penyelesaian sengketa perpajakan. DJP juga dapat mengalami kesulitan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak, meningkatkan penerimaan negara, atau memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Oleh karena itu, DJP mengimbau wajib pajak untuk lebih hati-hati dalam mengisi SPT agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat.

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Bagaimana cara mengisi SPT tahunan pajak penghasilan?

Cara mengisi SPT tahunan pajak penghasilan tergantung pada jenis formulir yang digunakan. Secara umum, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu:

Mengunduh formulir SPT tahunan pajak penghasilan yang sesuai dengan jenis wajib pajak dan sumber penghasilannya di situs resmi DJP (www.pajak.go.id) atau aplikasi e-Filing DJP Online.
Mengisi identitas diri atau identitas badan pada bagian depan formulir.
Mengisi lampiran-lampiran yang relevan dengan penghasilan, pengurangan, dan kewajiban pajaknya pada bagian belakang formulir.
Melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti bukti potong, bukti bayar, surat keterangan, atau lainnya.
Menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan secara elektronik melalui aplikasi e-Filing DJP Online atau secara manual ke kantor pelayanan pajak (KPP) terdekat.

Bagaimana cara memperbaiki kesalahan dalam mengisi SPT tahunan pajak penghasilan?

Cara memperbaiki kesalahan dalam mengisi SPT tahunan pajak penghasilan tergantung pada jenis dan waktu kesalahannya. Secara umum, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu:

Melakukan pembetulan SPT jika kesalahan terjadi karena kelalaian wajib pajak dan belum ada surat ketetapan pajak (SKP) dari DJP. Pembetulan SPT dapat dilakukan dengan menyampaikan SPT yang telah dibetulkan ke KPP terdekat dalam jangka waktu 3 tahun sejak akhir tahun pajak.
Melakukan keberatan SPT jika kesalahan terjadi karena ketidak
...ketidaksetujuan wajib pajak dengan SKP yang diterbitkan oleh DJP. Keberatan SPT dapat dilakukan dengan menyampaikan surat keberatan beserta alasan dan bukti-bukti pendukungnya ke KPP terdekat dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP.
Melakukan banding SPT jika kesalahan terjadi karena ketidakpuasan wajib pajak dengan hasil keberatan yang ditolak atau tidak diputuskan oleh DJP. Banding SPT dapat dilakukan dengan menyampaikan surat banding beserta alasan dan bukti-bukti pendukungnya ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan keberatan.
Melakukan peninjauan kembali SPT jika kesalahan terjadi karena adanya bukti baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan Pajak. Peninjauan kembali SPT dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan peninjauan kembali beserta alasan dan bukti-bukti pendukungnya ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak.

Bagaimana cara menghindari kesalahan dalam mengisi SPT tahunan pajak penghasilan?

Cara menghindari kesalahan dalam mengisi SPT tahunan pajak penghasilan adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

Memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, terutama mengenai penghasilan kena pajak, pengurangan, tarif, dan cara perhitungan pajaknya.
Memilih jenis formulir SPT yang sesuai dengan jenis wajib pajak dan sumber penghasilannya.
Mengisi identitas diri atau identitas badan dengan lengkap dan benar.
Mengisi lampiran-lampiran dengan teliti dan cermat, sesuai dengan data yang dimiliki.
Melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang relevan dan sah.
Menyimpan bukti-bukti perpajakan seperti bukti potong, bukti bayar, SPT, SKP, atau lainnya dengan baik.
Menyampaikan SPT secara elektronik melalui aplikasi e-Filing DJP Online agar lebih mudah, cepat, dan akurat.
Memeriksa kembali isi SPT sebelum menyampaikannya dan memastikan mendapatkan tanda terima elektronik atau manual.
Mengikuti perkembangan informasi perpajakan melalui media sosial, website, atau call center DJP.
Menghubungi konsultan pajak atau petugas DJP jika memiliki pertanyaan atau kesulitan dalam mengisi SPT.

Apa saja manfaat dari mengisi SPT tahunan pajak penghasilan dengan benar?

Manfaat dari mengisi SPT tahunan pajak penghasilan dengan benar adalah sebagai berikut:

Wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hukum.
Wajib pajak dapat mengetahui secara pasti jumlah penghasilan kena pajak dan kewajiban pajaknya dalam satu tahun pajak.
Wajib pajak dapat memperoleh hak-haknya sebagai wajib pajak, seperti pengurangan pajak, pembebasan pajak, pengembalian pajak, atau kompensasi pajak.
Wajib pajak dapat menghindari sanksi administrasi atau pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun usahanya.
Wajib pajak dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang tepat.
Wajib pajak dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitasnya di mata pemerintah, mitra bisnis, atau masyarakat.

Kesimpulan

DJP mengimbau wajib pajak untuk lebih hati-hati dalam mengisi SPT tahunan pajak penghasilan karena ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kesalahan atau ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan data yang dimiliki DJP. Kesalahan tersebut dapat berdampak negatif bagi wajib pajak maupun DJP, seperti sanksi, kehilangan hak, atau kesulitan dalam proses perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak harus memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, memilih jenis formulir SPT yang sesuai, mengisi identitas dan lampiran dengan lengkap dan benar, melampirkan dokumen pendukung yang relevan dan sah, menyampaikan SPT secara elektronik melalui aplikasi e-Filing DJP Online, dan memeriksa kembali isi SPT sebelum menyampaikannya. Dengan demikian, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat, serta memperoleh manfaat dari mengisi SPT tahunan pajak penghasilan dengan benar.

Demikian artikel ini dibuat. Semoga bermanfaat bagi Anda yang ingin mengetahui lebih banyak tentang SPT tahunan pajak penghasilan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih telah membaca.

Video DJP Minta Wajib Pajak Lebih Hati-Hati Isi SPT, Ada Apa?

Ayo Share Ke Teman Kamu

Ada pertanyaan? Diskusikan dengan penulis atau pengguna lain