DJP Jalankan Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sasaran pengawasan wajib pajak orang pribadi adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di DJP, baik yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun yang belum menyampaikan. DJP akan melakukan seleksi dan prioritas terhadap wajib pajak yang akan diawasi berdasarkan kriteria tertentu, seperti jumlah penghasilan, jenis usaha, lokasi domisili, riwayat kepatuhan, dan lain-lain.

DJP melakukan pengawasan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan berbagai sumber data dan informasi, baik internal maupun eksternal. Data dan informasi internal meliputi data registrasi, data pelaporan, data pembayaran, data restitusi, data keberatan, data banding, data penagihan, data penyelesaian piutang, dan lain-lain. Data dan informasi eksternal meliputi data dari instansi pemerintah lainnya, data dari lembaga keuangan, data dari media sosial, data dari pasar online, dan lain-lain.

Dampak positif dari pengawasan wajib pajak orang pribadi adalah meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini akan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengawasan wajib pajak orang pribadi juga dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan adil, serta mengurangi praktik-praktik penghindaran dan pengelakan pajak.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh tergantung pada jenis dan tingkat pelanggarannya. Secara umum, sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi tambahan. Sanksi pidana meliputi pidana kurungan, pidana penjara, dan pidana denda.

Cara wajib pajak orang pribadi menghindari sanksi adalah dengan memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan benar. Kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak, kewajiban menyimpan bukti-bukti perpajakan, kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, kewajiban membayar pajak yang terutang, dan kewajiban melaporkan perubahan data atau status perpajakan. Jika wajib pajak menemukan kesalahan atau kekurangan dalam pelaporan atau pembayaran pajaknya, maka wajib pajak dapat melakukan koreksi atau pembetulan secara sukarela sebelum dilakukan pengawasan oleh DJP.