DJP Bikin SE Pengelolaan Dokumen Selain SPT

A: Dokumen selain SPT yang diatur dalam SE ini meliputi:

• Bukti potong, bukti pemungut, bukti pemotong, dan bukti pemungutan pajak;
• Faktur pajak, faktur pajak elektronik, faktur pajak elektronik rupiah penuh, dan faktur pajak elektronik rupiah parsial;
• Bukti transaksi lainnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, seperti nota penjualan, nota pembelian, nota retur, nota kredit, nota debit, kwitansi, surat jalan, surat pesanan, kontrak, akta, surat kuasa, surat perjanjian, surat keterangan, laporan keuangan, buku besar, buku pembantu, buku kas, buku bank, buku persediaan, buku piutang, buku utang, daftar gaji karyawan, daftar aset tetap, daftar penyusutan aset tetap, daftar inventaris barang dagangan, daftar pembelian barang dagangan, daftar penjualan barang dagangan, daftar biaya produksi barang dagangan;
• Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A: Dokumen selain SPT dapat disimpan dalam bentuk kertas atau elektronik. Dokumen dalam bentuk kertas harus disimpan dalam kondisi baik dan mudah dibaca. Dokumen dalam bentuk elektronik harus disimpan dalam media penyimpanan data yang aman dan dapat diakses dengan mudah. Dokumen dalam bentuk elektronik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• Mempunyai kesesuaian antara isi dokumen asli dengan dokumen elektronik;
• Mempunyai kemampuan untuk menunjukkan bahwa dokumen elektronik tersebut berasal dari dokumen asli;
• Mempunyai kemampuan untuk menunjukkan bahwa dokumen elektronik tersebut tidak mengalami perubahan sejak dibuat;
• Mempunyai kemampuan untuk menunjukkan bahwa dokumen elektronik tersebut dapat diakses dan dibaca kembali.

Dokumen selain SPT harus disimpan di tempat usaha atau tempat lain yang ditetapkan oleh wajib pajak. Wajib pajak harus memberitahukan kepada DJP mengenai tempat penyimpanan dokumen selain SPT paling lambat 30 hari sejak tanggal berlakunya SE ini atau sejak tanggal mulai usaha.

A: Dokumen selain SPT harus disimpan selama 10 tahun terhitung sejak akhir tahun pajak atau masa pajak yang bersangkutan. Namun, jika terdapat sengketa perpajakan, dokumen selain SPT harus disimpan sampai dengan sengketa tersebut selesai.

A: Dokumen selain SPT dapat diserahkan kepada DJP dalam bentuk kertas atau elektronik. Dokumen dalam bentuk kertas dapat diserahkan secara langsung atau melalui pos. Dokumen dalam bentuk elektronik dapat diserahkan melalui media penyimpanan data, seperti flash disk, hard disk, CD, DVD, atau media lainnya yang dapat dibaca oleh DJP. Dokumen dalam bentuk elektronik juga dapat diserahkan melalui jaringan komunikasi data, seperti email, website, aplikasi, atau sistem lainnya yang telah disepakati oleh DJP dan wajib pajak.

Dokumen selain SPT harus diserahkan kepada DJP sesuai dengan permintaan DJP dalam rangka pemeriksaan pajak, penagihan pajak, penyelesaian keberatan, banding, gugatan, peninjauan kembali, atau proses hukum lainnya. Wajib pajak harus menyerahkan dokumen selain SPT paling lambat 14 hari sejak tanggal permintaan DJP. Jika wajib pajak tidak menyerahkan dokumen selain SPT sesuai dengan permintaan DJP, maka DJP dapat menganggap bahwa wajib pajak tidak memiliki dokumen tersebut dan dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A: Dokumen selain SPT yang sudah tidak diperlukan lagi oleh DJP atau wajib pajak dapat dihapus dengan cara sebagai berikut:

• Dokumen dalam bentuk kertas dapat dimusnahkan dengan cara dibakar, dipotong-potong, dicacah, atau cara lainnya yang membuat dokumen tersebut tidak dapat dibaca lagi;
• Dokumen dalam bentuk elektronik dapat dihapus dengan cara diformat, dihapus permanen, dienkripsi, atau cara lainnya yang membuat dokumen tersebut tidak dapat diakses dan dibaca lagi.

Wajib pajak harus membuat daftar penghapusan dokumen selain SPT yang berisi informasi mengenai jenis, jumlah, dan tanggal penghapusan dokumen tersebut. Daftar penghapusan dokumen selain SPT harus disimpan oleh wajib pajak dan dapat diminta oleh DJP sewaktu-waktu.