DJP Beri Nomor Identitas Perpajakan kepada Pemungut PPN PMSE

Pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE adalah:

• Pedagang Luar Negeri, yaitu pelaku usaha yang berkedudukan di luar daerah pabean yang menjual barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak melalui sistem elektronik kepada pembeli barang dan/atau penerima jasa di Indonesia;
• Penyedia Jasa Luar Negeri, yaitu pelaku usaha yang berkedudukan di luar daerah pabean yang menyediakan jasa kena pajak melalui sistem elektronik kepada penerima jasa di Indonesia;
• Penyelenggara PMSE Luar Negeri, yaitu pelaku usaha yang berkedudukan di luar daerah pabean yang menyediakan sistem elektronik untuk memfasilitasi penjualan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari pedagang luar negeri kepada pembeli barang dan/atau penerima jasa di Indonesia;
• Penyelenggara PMSE Dalam Negeri, yaitu pelaku usaha yang berkedudukan di dalam daerah pabean yang menyediakan sistem elektronik untuk memfasilitasi penjualan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari pedagang luar negeri kepada pembeli barang dan/atau penerima jasa di Indonesia.

Pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu nilai transaksi dengan pembeli barang dan/atau penerima jasa di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam setahun atau Rp50 juta dalam sebulan, dan/atau jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam setahun atau 1.000 dalam sebulan.

Pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria tertentu, tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada DJP untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui:

• Website DJP Online (www.pajak.go.id) dengan menggunakan akun DJP Online;
• Email ke alamat [email protected] dengan melampirkan dokumen identitas diri, alamat email, alamat website atau aplikasi, dan bukti pemenuhan kriteria tertentu;
• Surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta dengan melampirkan dokumen identitas diri, alamat email, alamat website atau aplikasi, dan bukti pemenuhan kriteria tertentu.

Pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE akan menerima Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Identitas Perpajakan dari DJP.

Pemungut PPN PMSE wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN PMSE dengan ketentuan sebagai berikut:

• Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah nilai transaksi sebelum dikurangi potongan harga atau diskon;
• Tarif pajak adalah 10% dari DPP;
• Waktu terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran atau pembayaran dimuka diterima oleh pemungut PPN PMSE;
• Pemungut PPN PMSE wajib menyetor pajak yang telah dipungut paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
• Pemungut PPN PMSE wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) secara elektronik melalui DJP Online paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
• Pemungut PPN PMSE wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) secara elektronik melalui DJP Online paling lambat akhir bulan ketiga tahun berikutnya.

Pemungut PPN PMSE wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi yang dikenakan PPN PMSE. Faktur pajak dapat berupa faktur pajak elektronik atau faktur pajak biasa. Faktur pajak elektronik adalah faktur pajak yang dibuat, dikirim, dan diterima dalam bentuk elektronik melalui sistem elektronik yang disediakan oleh DJP. Faktur pajak biasa adalah faktur pajak yang dibuat, dikirim, dan diterima dalam bentuk cetak atau elektronik selain melalui sistem elektronik DJP.

Faktur pajak harus memuat informasi tentang nomor seri, tanggal, nama dan nomor identitas perpajakan pemungut PPN PMSE, nama dan alamat pembeli barang dan/atau penerima jasa, jumlah dan jenis barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak, harga jual atau penggantian, DPP, tarif, dan jumlah PPN PMSE. Faktur pajak harus disampaikan kepada pembeli barang dan/atau penerima jasa paling lambat saat penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau penyerahan jasa kena pajak.