Ditjen Pajak Bakal Lakukan Pemetaan Sektor Usaha yang Mulai Pulih

A: Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor, pemetaan sektor usaha yang mulai pulih akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Agustus 2023. Pemetaan ini akan melibatkan seluruh unit kerja DJP di tingkat pusat dan daerah.

A: Neilmaldrin menyebutkan bahwa sektor-sektor usaha yang menjadi fokus pemetaan adalah sektor-sektor yang memiliki potensi perpajakan tinggi dan berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Beberapa contoh sektor tersebut adalah industri manufaktur, perdagangan, jasa, pertanian, perkebunan, pertambangan, konstruksi, telekomunikasi, dan digital.

A: Dampak positif dari pemetaan sektor usaha yang mulai pulih adalah sebagai berikut:

• DJP dapat mengetahui kondisi riil sektor-sektor usaha di tengah pandemi dan pemulihan ekonomi.
• DJP dapat menyesuaikan strategi dan kebijakan perpajakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sektor-sektor usaha.
• DJP dapat meningkatkan pelayanan dan fasilitas perpajakan bagi sektor-sektor usaha yang mulai pulih.
• DJP dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan bagi sektor-sektor usaha yang berpotensi melakukan pelanggaran atau penghindaran pajak.
• DJP dapat meningkatkan penerimaan pajak negara dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

A: Tantangan yang dihadapi DJP dalam melakukan pemetaan sektor usaha yang mulai pulih adalah sebagai berikut:

• Keterbatasan data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai sektor-sektor usaha.
• Keragaman dan kompleksitas sektor-sektor usaha yang memiliki karakteristik, kegiatan, dan permasalahan yang berbeda-beda.
• Perubahan dinamika dan tren sektor-sektor usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal.
• Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi yang dimiliki oleh DJP untuk melakukan pemetaan secara efektif dan efisien.
• Koordinasi dan sinergi yang kurang optimal antara DJP dengan instansi-instansi terkait lainnya dalam hal pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sektor-sektor usaha.

A: Cara DJP mengatasi tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

• Meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi sektor-sektor usaha dengan menggunakan berbagai sumber data seperti SPT, e-faktur, e-billing, e-commerce, data keuangan, data statistik, data pasar, dan lain-lain.
• Melakukan segmentasi dan klasifikasi sektor-sektor usaha berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti skala usaha, jenis usaha, wilayah usaha, potensi perpajakan, risiko perpajakan, dan lain-lain.
• Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan sektor-sektor usaha dengan menggunakan indikator-indikator seperti pertumbuhan omzet, laba bersih, jumlah karyawan, investasi, ekspor-impor, dan lain-lain.
• Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia DJP dengan memberikan pelatihan, bimbingan, dan supervisi terkait dengan pemetaan sektor-sektor usaha.
• Meningkatkan alokasi dan efisiensi anggaran DJP untuk mendukung kegiatan pemetaan sektor-sektor usaha.
• Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi DJP untuk mempermudah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan penyimpanan data sektor-sektor usaha.
• Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi-instansi terkait lainnya seperti Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Asosiasi Usaha, dan lain-lain dalam hal pertukaran data dan informasi sektor-sektor usaha.