Dirjen Pajak Rilis SE Baru Soal Penunjukan Pemungut PPN PMSE

Pelaku usaha PMSE yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE adalah pelaku usaha yang memenuhi batasan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh dirjen pajak. Batasan kriteria tertentu itu meliputi:

• Nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam setahun atau Rp50 juta dalam sebulan.
• Jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam setahun atau 1.000 dalam sebulan.

Kriteria tersebut bisa dipakai salah satu atau keduanya.

Cara penunjukan pemungut PPN PMSE adalah sebagai berikut:

1. Dirjen pajak melakukan verifikasi dan validasi terhadap pelaku usaha PMSE yang memenuhi batasan kriteria tertentu.
2. Dirjen pajak menetapkan pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN PMSE dengan menerbitkan keputusan direktur jenderal pajak.
3. Dirjen pajak memberikan nomor identitas perpajakan kepada pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE dengan menerbitkan surat keterangan terdaftar dan kartu nomor identitas perpajakan.
4. Dirjen pajak mengirimkan keputusan penunjukan, surat keterangan terdaftar, dan kartu nomor identitas perpajakan kepada pelaku usaha PMSE melalui surat elektronik.
5. Pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE melakukan aktivasi akun dan pemutakhiran data secara daring pada portal PMSE.

Kewajiban pemungut PPN PMSE adalah sebagai berikut:

• Menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar negeri oleh pembeli di dalam negeri melalui media elektronik.
• Mencantumkan jumlah PPN yang dipungut pada bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipergunakan sebagai bukti pembayaran.
• Melakukan rekonsiliasi data dan/atau informasi antara portal PMSE dengan sistem informasi lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh pemungut PPN PMSE.
• Melakukan pencatatan transaksi pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar negeri oleh pembeli di dalam negeri melalui media elektronik secara rinci dan terpisah dari transaksi lainnya.
• Melakukan aktivasi akun dan pemutakhiran data secara daring pada portal PMSE.
• Memberitahukan perubahan data kepada dirjen pajak apabila data dan/atau informasi yang terdapat dalam basis data DJP berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.

Cara pencabutan penunjukan pemungut PPN PMSE adalah sebagai berikut:

1. Dirjen pajak melakukan verifikasi dan validasi terhadap pelaku usaha PMSE yang tidak memenuhi batasan kriteria tertentu atau berdasarkan pertimbangan dirjen pajak.
2. Dirjen pajak mencabut penunjukan pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN PMSE dengan menerbitkan keputusan direktur jenderal pajak.
3. Dirjen pajak mengirimkan keputusan pencabutan kepada pelaku usaha PMSE melalui surat elektronik.
4. Pelaku usaha PMSE yang dicabut penunjukannya sebagai pemungut PPN PMSE menghentikan kewajiban perpajakan sebagai pemungut PPN PMSE sejak tanggal berlakunya keputusan pencabutan.

Cara menghitung dan menyetor PPN PMSE adalah sebagai berikut:

• Menghitung PPN PMSE dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yang merupakan nilai transaksi pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar negeri oleh pembeli di dalam negeri melalui media elektronik.
• Menyetor PPN PMSE dengan cara melakukan pembayaran secara daring melalui portal PMSE dengan menggunakan metode pembayaran yang tersedia, seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital.
• Melaporkan PPN PMSE dengan cara mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Indonesia Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SPT Masa PPN PMSE) secara daring melalui portal PMSE paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada pemungut PPN PMSE yang tidak memenuhi kewajibannya adalah sebagai berikut:

• Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, kurang dipungut, atau kurang disetor paling banyak 24 bulan.
• Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 untuk setiap SPT Masa PPN PMSE yang tidak atau kurang lengkap disampaikan.
• Sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar bagi pemungut PPN PMSE yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan.