Dalam Kumpulkan Data Begini Sikap DJP

Tujuan DJP mengumpulkan data wajib pajak adalah untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi perpajakan, seperti:

• Menyusun database wajib pajak yang akurat dan lengkap;
• Melakukan identifikasi dan registrasi wajib pajak potensial;
• Melakukan penilaian dan penetapan kewajiban perpajakan;
• Melakukan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan;
• Melakukan pelayanan dan fasilitas perpajakan;
• Melakukan analisis dan evaluasi kebijakan perpajakan;
• Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan perpajakan.

Sumber data wajib pajak yang digunakan oleh DJP adalah:

• Data yang dilaporkan oleh wajib pajak melalui Sistem Administrasi Perpajakan (SAP), seperti Surat Pemberitahuan (SPT), Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), dan lain-lain;
• Data yang diperoleh dari instansi pemerintah, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pusat Statistik, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Otoritas Jasa Keuangan, dan lain-lain;
• Data yang diperoleh dari lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, perusahaan fintech, dan lain-lain;
• Data yang diperoleh dari asosiasi usaha, seperti Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Asosiasi E-Commerce Indonesia, dan lain-lain;
• Data yang diperoleh dari media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain;
• Data yang diperoleh dari sumber lain yang relevan dan sah.

DJP memverifikasi dan memvalidasi data wajib pajak dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi(TIK), seperti:

• Sistem pemantauan elektronik (e-monitoring), yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data transaksi elektronik wajib pajak secara real time;
• Sistem analisis risiko (e-risk analysis), yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan menilai tingkat risiko kepatuhan wajib pajak berdasarkan data yang dimiliki DJP;
• Sistem penilaian kinerja (e-performance assessment), yang berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja DJP dalam mengumpulkan data wajib pajak;
• Sistem lain yang mendukung proses verifikasi dan validasi data wajib pajak.

Hak-hak wajib pajak terkait pengumpulan data oleh DJP adalah:

• Hak privasi, yaitu hak untuk tidak diintervensi atau diganggu oleh DJP dalam hal-hal yang bersifat pribadi atau rahasia;
• Hak informasi, yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang tujuan, metode, sumber, dan hasil pengumpulan data oleh DJP;
• Hak keberatan, yaitu hak untuk menyampaikan keberatan atas data yang diperoleh atau digunakan oleh DJP apabila dianggap tidak sesuai dengan kenyataan;
• Hak banding, yaitu hak untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak atau pengadilan negeri apabila tidak puas dengan hasil penyelesaian keberatan oleh DJP.

DJP menjaga kerahasiaan data wajib pajak dengan cara:

• Menggunakan sistem keamanan informasi yang sesuai dengan standar nasional dan internasional;
• Menyimpan data wajib pajak di tempat yang aman dan terlindung dari akses yang tidak sah;
• Memberikan akses data wajib pajak hanya kepada pegawai DJP yang berwenang dan bertanggung jawab;
• Mengatur penggunaan dan pengungkapan data wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Menindak tegas pegawai DJP yang melanggar ketentuan kerahasiaan data wajib pajak.

DJP menangani pengaduan terkait pengumpulan data wajib pajak dengan cara:

• Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh wajib pajak, seperti website, email, telepon, surat, atau langsung ke kantor DJP;
• Menerima, mencatat, dan mengklasifikasikan pengaduan yang masuk sesuai dengan jenis dan urgensi masalahnya;
• Menunjuk petugas yang kompeten dan berwenang untuk menindaklanjuti pengaduan secara cepat dan tepat;
• Memberikan tanggapan atau solusi atas pengaduan kepada wajib pajak secara jelas dan akurat;
• Melakukan evaluasi dan perbaikan atas proses pengumpulan data berdasarkan hasil penanganan pengaduan.