Cara Mengajukan Permohonan Ulang Insentif PPh Pasal 25 di DJP Online

Cara Mengajukan Permohonan Ulang Insentif PPh Pasal 25 di DJP Online - Insentif PPh Pasal 25 adalah salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Insentif ini berupa pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 50% atau 30% tergantung pada jenis usaha dan kriteria tertentu. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak yang ingin mendapatkan insentif ini, salah satunya adalah cara mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 di DJP Online. Artikel ini akan membahas secara lengkap dan terstruktur tentang cara mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 di DJP Online, termasuk syarat, prosedur, dan hal-hal yang harus dihindari.

Apa Itu Insentif PPh Pasal 25?

Apa Itu Insentif PPh Pasal 25?
Apa Itu Insentif PPh Pasal 25?
bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

PPh Pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pemberi kerja atau pihak lain yang membayar penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri. PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayar setiap bulan oleh wajib pajak sebagai bagian dari pembayaran PPh tahunan. Tarif PPh Pasal 25 bervariasi tergantung pada jenis penghasilan dan status wajib pajak.

Insentif PPh Pasal 25 adalah pengurangan tarif PPh Pasal 25 yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu yang terdampak pandemi Covid-19. Insentif ini bertujuan untuk meringankan beban perpajakan dan meningkatkan likuiditas usaha. Insentif ini berlaku sejak April 2020 hingga Desember 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan(PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 86/PMK.03/2020.

Ada dua kategori wajib pajak yang dapat menerima insentif PPh Pasal 25, yaitu:

  • Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang bergerak di bidang tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti industri manufaktur, perdagangan, jasa, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, konstruksi, transportasi, pergudangan, telekomunikasi, informasi, keuangan, asuransi, real estat, jasa profesional, dan lain-lain. Wajib pajak ini dapat memperoleh pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 50%.
  • Wajib pajak badan dalam negeri dan BUT yang memiliki omzet bruto maksimal Rp50 miliar pada tahun pajak sebelumnya. Wajib pajak ini dapat memperoleh pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 30%.

Untuk mendapatkan insentif PPh Pasal 25, wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak(DJP) melalui aplikasi DJP Online dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setelah permohonan disetujui, wajib pajak akan mendapatkan surat keputusan(SK) dari DJP yang berisi besaran pengurangan tarif PPh Pasal 25 yang berlaku untuk wajib pajak tersebut.

Cara Mengajukan Permohonan Ulang Insentif PPh Pasal 25 di DJP Online

Cara Mengajukan Permohonan Ulang Insentif PPh Pasal 25 di DJP Online
Cara Mengajukan Permohonan Ulang Insentif PPh Pasal 25 di DJP Online
bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

Permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 adalah permohonan yang diajukan oleh wajib pajak yang telah mendapatkan SK insentif PPh Pasal 25 sebelumnya, tetapi ingin mengubah besaran pengurangan tarif atau memperpanjang masa berlaku insentif. Permohonan ulang ini dapat diajukan jika terdapat salah satu dari kondisi berikut:

  • Wajib pajak yang mendapatkan pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 30% karena memiliki omzet bruto maksimal Rp50 miliar pada tahun pajak sebelumnya, tetapi ternyata bergerak di bidang usaha tertentu yang berhak mendapatkan pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 50%.
  • Wajib pajak yang mendapatkan pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 50% karena bergerak di bidang usaha tertentu, tetapi ternyata memiliki omzet bruto lebih dari Rp50 miliar pada tahun pajak sebelumnya, sehingga hanya berhak mendapatkan pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 30%.
  • Wajib pajak yang mendapatkan pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 30% atau 50%, tetapi ingin memperpanjang masa berlaku insentif hingga Desember 2021 sesuai dengan perubahan ketentuan perpajakan.

Cara mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 di DJP Online adalah sebagai berikut:

  1. Masuk ke laman DJP Online (https://djponline.pajak.go.id) dengan menggunakan akun e-Filing yang telah terdaftar.
  2. Pilih menu "Insentif Pajak Covid-19" dan klik "Permohonan Ulang Insentif PPh Pasal 25".
  3. Isi formulir permohonan ulang dengan memilih alasan permohonan ulang, nomor SK insentif PPh Pasal 25 sebelumnya, dan besaran pengurangan tarif yang diinginkan. Jika ingin memperpanjang masa berlaku insentif, centang pilihan "Perpanjangan Masa Berlaku Insentif".
  4. Lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan alasan permohonan ulang, seperti surat pernyataan kebenaran data, laporan keuangan, daftar bidang usaha, atau dokumen lain yang relevan.
  5. Klik "Kirim Permohonan" dan tunggu konfirmasi dari DJP melalui email atau SMS.
  6. Jika permohonan disetujui, wajib pajak akan mendapatkan SK insentif PPh Pasal 25 baru yang menggantikan SK sebelumnya. Jika permohonan ditolak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan ulang kembali dengan melengkapi dokumen-dokumen yang kurang atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada.

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Apakah wajib pajak yang tidak terdampak pandemi Covid-19 dapat mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25?

Tidak. Insentif PPh Pasal 25 hanya diberikan kepada wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Wajib pajak yang tidak terdampak pandemi Covid-19 harus membayar PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan umum.

Apakah wajib pajak yang telah mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 dapat mengubah atau membatalkan permohonannya?

Ya. Wajib pajak yang telah mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 dapat mengubah atau membatalkan permohonannya selama permohonannya belum diproses oleh DJP. Caranya adalah dengan masuk ke laman DJP Online dan memilih menu"Insentif Pajak Covid-19". Kemudian, pilih"Ubah Permohonan Ulang Insentif PPh Pasal 25" atau"Batalkan Permohonan Ulang Insentif PPh Pasal 25". Setelah itu, lakukan perubahan atau pembatalan sesuai dengan keinginan wajib pajak.

Apakah wajib pajak yang telah mendapatkan SK insentif PPh Pasal 25 baru harus melaporkan perubahan tersebut kepada pemberi kerja atau pihak lain yang membayar penghasilan?

Ya. Wajib pajak yang telah mendapatkan SK insentif PPh Pasal 25 baru harus memberitahukan perubahan tersebut kepada pemberi kerja atau pihak lain yang membayar penghasilan. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan besaran PPh Pasal 25 yang dipotong atau dipungut sesuai dengan SK insentif PPh Pasal 25 baru.

Apakah wajib pajak yang mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 dapat mengajukan permohonan insentif PPh Pasal 21, 22, dan 23?

Ya. Wajib pajak yang mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 dapat mengajukan permohonan insentif PPh Pasal 21, 22, dan 23 jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Permohonan insentif PPh Pasal 21, 22, dan 23 dapat diajukan secara terpisah melalui laman DJP Online dengan menggunakan menu yang berbeda.

Bagaimana cara mengecek status permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 di DJP Online?

Cara mengecek status permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 di DJP Online adalah sebagai berikut:

  1. Masuk ke laman DJP Online dengan menggunakan akun e-Filing yang telah terdaftar.
  2. Pilih menu "Insentif Pajak Covid-19" dan klik "Status Permohonan Ulang Insentif PPh Pasal 25".
  3. Masukkan nomor permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 yang telah dikirimkan sebelumnya.
  4. Klik "Cari" dan lihat status permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 yang ditampilkan di layar.

Status permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 dapat berupa"Dalam Proses","Disetujui", atau"Ditolak". Jika statusnya"Disetujui", wajib pajak dapat mengunduh SK insentif PPh Pasal 25 baru dengan mengklik tombol"Unduh". Jika statusnya"Ditolak", wajib pajak dapat melihat alasan penolakan dengan mengklik tombol"Lihat Alasan".

Apa saja kesalahan-kesalahan yang harus dihindari saat mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 di DJP Online?

Beberapa kesalahan-kesalahan yang harus dihindari saat mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 di DJP Online adalah sebagai berikut:

  • Mengisi formulir permohonan ulang dengan data yang tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang dilampirkan.
  • Melampirkan dokumen-dokumen yang tidak relevan, tidak jelas, tidak terbaca, atau tidak sesuai dengan format yang ditentukan oleh DJP.
  • Mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 lebih dari satu kali untuk periode yang sama tanpa alasan yang jelas atau kuat.
  • Mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 setelah batas waktu yang ditetapkan oleh DJP, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
  • Tidak memberitahukan perubahan besaran pengurangan tarif PPh Pasal 25 kepada pemberi kerja atau pihak lain yang membayar penghasilan.

Kesalahan-kesalahan tersebut dapat menyebabkan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 ditolak oleh DJP atau dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Kesimpulan

Insentif PPh Pasal 25 adalah salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Insentif ini berupa pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 50% atau 30% tergantung pada jenis usaha dan kriteria tertentu. Wajib pajak yang ingin mendapatkan insentif ini harus mengajukan permohonan kepada DJP melalui aplikasi DJP Online dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Wajib pajak yang telah mendapatkan SK insentif PPh Pasal 25 sebelumnya, tetapi ingin mengubah besaran pengurangan tarif atau memperpanjang masa berlaku insentif, dapat mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 di DJP Online. Permohonan ulang ini dapat diajukan jika terdapat salah satu dari kondisi berikut: wajib pajak yang mendapatkan pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 30% karena memiliki omzet bruto maksimal Rp50 miliar pada tahun pajak sebelumnya, tetapi ternyata bergerak di bidang usaha tertentu yang berhak mendapatkan pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 50%; wajib pajak yang mendapatkan pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 50% karena bergerak di bidang usaha tertentu, tetapi ternyata memiliki omzet bruto lebih dari Rp50 miliar pada tahun pajak sebelumnya, sehingga hanya berhak mendapatkan pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 30%; atau wajib pajak yang mendapatkan pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 30% atau 50%, tetapi ingin memperpanjang masa berlaku insentif hingga Desember 2021 sesuai dengan perubahan ketentuan perpajakan.

Cara mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 di DJP Online adalah dengan masuk ke laman DJP Online dengan menggunakan akun e-Filing yang telah terdaftar, memilih menu"Insentif Pajak Covid-19" dan klik"Permohonan Ulang Insentif PPh Pasal 25", mengisi formulir permohonan ulang dengan memilih alasan permohonan ulang, nomor SK insentif PPh Pasal 25 sebelumnya, dan besaran pengurangan tarif yang diinginkan, melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan alasan permohonan ulang, mengklik"Kirim Permohonan" dan menunggu konfirmasi dari DJP melalui email atau SMS. Jika permohonan disetujui, wajib pajak akan mendapatkan SK insentif PPh Pasal 25 baru yang menggantikan SK sebelumnya. Jika permohonan ditolak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan ulang kembali dengan melengkapi dokumen-dokumen yang kurang atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada.

Wajib pajak yang mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 harus menghindari kesalahan-kesalahan seperti meng isi formulir permohonan ulang dengan data yang tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang dilampirkan, melampirkan dokumen-dokumen yang tidak relevan, tidak jelas, tidak terbaca, atau tidak sesuai dengan format yang ditentukan oleh DJP, mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 lebih dari satu kali untuk periode yang sama tanpa alasan yang jelas atau kuat, mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 setelah batas waktu yang ditetapkan oleh DJP, atau tidak memberitahukan perubahan besaran pengurangan tarif PPh Pasal 25 kepada pemberi kerja atau pihak lain yang membayar penghasilan. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat menyebabkan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 ditolak oleh DJP atau dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Demikianlah artikel tentang cara mengajukan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25 di DJP Online. Semoga artikel ini dapat membantu wajib pajak yang ingin mendapatkan insentif PPh Pasal 25 sesuai dengan kondisi usahanya. Jika ada pertanyaan atau masalah terkait dengan permohonan ulang insentif PPh Pasal 25, wajib pajak dapat menghubungi kantor pajak terdekat atau layanan informasi perpajakan melalui telepon, email, atau media sosial.

Video Cara Mengajukan Permohonan Ulang Insentif PPh Pasal 25 di DJP Online

Ada pertanyaan? Diskusikan dengan penulis atau pengguna lain
Tautan disalin ke papan klip!