Butuh Bantuan Pihak Lain, Ini Langkah DJP Tingkatkan Tax Ratio

Butuh Bantuan Pihak Lain, Ini Langkah DJP Tingkatkan Tax Ratio - Tax ratio adalah salah satu indikator yang menunjukkan kinerja perpajakan suatu negara. Tax ratio adalah rasio antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB). Semakin tinggi tax ratio, berarti semakin efektif sistem perpajakan dalam menghimpun penerimaan negara. Namun, tax ratio Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tax ratio Indonesia pada tahun 2020 hanya mencapai 8,36%, turun dari 10,8% pada tahun 2019. Padahal, rata-rata tax ratio ASEAN adalah sekitar 14%. Artikel ini akan membahas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan tax ratio Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi.

Apa itu Tax Ratio dan Mengapa Penting?

Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDB suatu negara. Penerimaan pajak adalah jumlah uang yang diterima oleh pemerintah dari wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, sebagai kontribusi untuk membiayai pengeluaran publik. PDB adalah nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Tax ratio dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Tax Ratio} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Tax ratio merupakan salah satu ukuran efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan suatu negara. Sistem perpajakan yang efektif adalah sistem yang mampu menghimpun penerimaan pajak sesuai dengan potensi pajak yang ada, tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sistem perpajakan yang efisien adalah sistem yang mampu menghimpun penerimaan pajak dengan biaya administrasi dan kepatuhan yang rendah, serta menghindari distorsi dan ketidakadilan.

Tax ratio yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk membiayai pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Tax ratio yang tinggi juga menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak, serta adanya kepercayaan terhadap pemerintah dalam menggunakan dana pajak secara transparan dan akuntabel. Tax ratio yang tinggi dapat meningkatkan kemandirian fiskal suatu negara, sehingga tidak terlalu bergantung pada utang atau bantuan luar negeri.

Bagaimana Kondisi Tax Ratio Indonesia?

Tax ratio Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN maupun dunia. Menurut data BPS, tax ratio Indonesia pada tahun 2020 hanya mencapai 8,36%, turun dari 10,8% pada tahun 2019. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menekan aktivitas ekonomi dan mengurangi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Padahal, target tax ratio Indonesia pada tahun 2020 adalah 11,84%. Sementara itu, rata-rata tax ratio ASEAN pada tahun 2019 adalah sekitar 14%, dengan Vietnam sebagai negara dengan tax ratio tertinggi yaitu 19,1%. Di tingkat global, rata-rata tax ratio OECD pada tahun 2019 adalah sekitar 33%, dengan Denmark sebagai negara dengan tax ratio tertinggi yaitu 46%.

Rendahnya tax ratio Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

• Struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh sektor informal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sulit untuk diidentifikasi dan dipungut pajaknya.
• Kebijakan perpajakan Indonesia yang masih memberikan banyak insentif dan fasilitas pajak, seperti pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak, kredit pajak, dan pengecualian pajak, yang mengurangi potensi penerimaan pajak.
• Kualitas data dan informasi perpajakan Indonesia yang masih kurang akurat dan terintegrasi, sehingga menyulitkan pemerintah untuk menetapkan basis pajak dan mengawasi kepatuhan wajib pajak.
• Kapabilitas dan integritas aparat perpajakan Indonesia yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi kompetensi, kesejahteraan, maupun kedisiplinan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum perpajakan.
• Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Indonesia yang masih rendah, baik karena faktor ketidaktahuan, ketidakmampuan, maupun ketidakmauan, sehingga banyak wajib pajak yang tidak mendaftar, tidak melaporkan, tidak membayar, atau menghindari pajak.

Apa Langkah DJP untuk Meningkatkan Tax Ratio?

DJP sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpajakan di Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan tax ratio, antara lain:

• Melakukan reformasi perpajakan yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi reformasi kebijakan, administrasi, hukum, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan budaya perpajakan.
• Menyusun strategi perpajakan nasional yang berbasis data dan analisis risiko, serta mengalokasikan sumber daya secara optimal sesuai dengan prioritas dan target penerimaan pajak.
• Meningkatkan basis pajak melalui ekstensifikasi (menambah jumlah wajib pajak), intensifikasi (meningkatkan kewajiban pajak), dan optimalisasi (meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak).
• Memperluas cakupan perpajakan melalui penerapan sistem perpajakan berbasis digital (e-taxation), seperti e-registration, e-filing, e-billing, e-payment, e-audit, e-invoice, e-SPT Masa PPN, e-NPWP Orang Pribadi, dan lain-lain.
• Memperkuat kerjasama antar lembaga pemerintah maupun antar negara dalam pertukaran data dan informasi perpajakan, serta penyelesaian sengketa dan kasus perpajakan lintas batas.
• Menyederhanakan dan menyesuaikan tarif dan aturan perpajakan sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, serta memberikan insentif dan fasilitas pajak yang tepat sasaran dan efektif.
• Menyelenggarakan program amnesti pajak atau pengampunan pajak bagi wajib pajak yang belum atau kurang memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan memberikan penghapusan sanksi administrasi dan pidana serta pembebasan dari pemeriksaan pajak.
• Meningkatkan pelayanan dan edukasi kepada wajib pajak melalui berbagai saluran komunikasi dan media sosial, serta menyediakan fasilitas bantuan hukum bagi wajib pajak yang menghadapi masalah perpajakan.
• Menegakkan hukum perpajakan secara tegas dan adil kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kecurangan perpajakan, baik melalui sanksi administrasi maupun pidana.
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengaduan terkait praktik perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau etika.

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Kesimpulan

Tax ratio adalah salah satu indikator yang menunjukkan kinerja perpajakan suatu negara. Tax ratio yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk membiayai pengeluaran publik, serta bahwa wajib pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak. Namun, tax ratio Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN maupun dunia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti struktur ekonomi, kebijakan perpajakan, kualitas data dan informasi perpajakan, kapabilitas dan integritas aparat perpajakan, serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. DJP telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan tax ratio Indonesia, seperti melakukan reformasi perpajakan, menyusun strategi perpajakan nasional, meningkatkan basis pajak, memperluas cakupan perpajakan, memperkuat kerjasama antar lembaga dan antar negara, menyederhanakan dan menyesuaikan tarif dan aturan perpajakan, menyelenggarakan program amnesti pajak, meningkatkan pelayanan dan edukasi kepada wajib pajak, menegakkan hukum perpajakan, serta mendorong partisipasi masyarakat. Untuk mencapai tax ratio ideal, diperlukan reformasi perpajakan yang komprehensif dan berkelanjutan, serta koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, wajib pajak, dan masyarakat.

Video Butuh Bantuan Pihak Lain, Ini Langkah DJP Tingkatkan Tax Ratio