Beasiswa sebagai Objek Pajak: Apa yang Perlu Anda Ketahui

Tidak semua beasiswa dikenakan pajak. Beberapa beasiswa bisa dibebaskan dari pajak, baik secara keseluruhan atau sebagian. Hal ini tergantung pada jenis, sumber, jumlah, dan tujuan beasiswa, serta ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di negara pemberi beasiswa atau negara tempat studi atau penelitian dilakukan.

Beberapa contoh beasiswa yang bisa dibebaskan dari pajak adalah:

• Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk studi atau penelitian di dalam atau luar negeri.
• Beasiswa yang diberikan oleh organisasi internasional yang diakui oleh pemerintah Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk studi atau penelitian di dalam atau luar negeri.
• Beasiswa yang diberikan oleh lembaga pendidikan asing kepada warga negara Indonesia untuk studi atau penelitian di lembaga pendidikan tersebut.
• Beasiswa yang diberikan oleh lembaga pendidikan dalam negeri kepada warga negara Indonesia untuk studi atau penelitian di lembaga pendidikan tersebut, jika beasiswa tersebut tidak melebihi biaya studi atau penelitian yang wajar.

Beberapa contoh beasiswa yang bisa dikenakan pajak sebagian atau seluruhnya adalah:

• Beasiswa yang diberikan oleh pihak swasta, baik dalam maupun luar negeri, kepada warga negara Indonesia untuk studi atau penelitian di dalam atau luar negeri.
• Beasiswa yang diberikan oleh lembaga pendidikan dalam negeri kepada warga negara asing untuk studi atau penelitian di lembaga pendidikan tersebut.
• Beasiswa yang diberikan oleh lembaga pendidikan asing kepada warga negara asing untuk studi atau penelitian di lembaga pendidikan tersebut, jika negara tempat lembaga pendidikan tersebut berada mengenakan pajak atas beasiswa tersebut.
• Beasiswa yang diberikan oleh lembaga pendidikan dalam negeri kepada warga negara Indonesia untuk studi atau penelitian di lembaga pendidikan tersebut, jika beasiswa tersebut melebihi biaya studi atau penelitian yang wajar.

Cara menghitung pajak beasiswa tergantung pada jenis, sumber, jumlah, dan tujuan beasiswa, serta ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di negara pemberi beasiswa atau negara tempat studi atau penelitian dilakukan. Secara umum, ada dua cara menghitung pajak beasiswa, yaitu:

• Menghitung pajak beasiswa berdasarkan jumlah total beasiswa yang diterima dalam satu tahun pajak. Cara ini biasanya digunakan jika beasiswa dikenakan pajak secara keseluruhan. Pajak beasiswa dihitung dengan mengalikan jumlah total beasiswa dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak bisa bervariasi tergantung pada jenis dan sumber beasiswa, serta status perpajakan penerima beasiswa.
• Menghitung pajak beasiswa berdasarkan jumlah bersih beasiswa yang diterima dalam satu tahun pajak. Cara ini biasanya digunakan jika beasiswa dikenakan pajak sebagian atau dibebaskan dari pajak sebagian. Pajak beasiswa dihitung dengan mengalikan jumlah bersih beasiswa dengan tarif pajak yang berlaku. Jumlah bersih beasiswa adalah jumlah total beasiswa dikurangi dengan biaya-biaya yang dibebaskan dari pajak, seperti biaya kuliah, biaya buku, biaya penelitian, dan lain-lain. Biaya-biaya yang dibebaskan dari pajak bisa bervariasi tergantung pada jenis dan sumber beasiswa, serta ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Contoh:

Anda adalah warga negara Indonesia yang menerima beasiswa dari perusahaan asing untuk melanjutkan studi S2 di universitas asing. Beasiswa tersebut mencakup biaya kuliah sebesar Rp 200 juta per tahun, biaya hidup sebesar Rp 100 juta per tahun, dan biaya penelitian sebesar Rp 50 juta per tahun. Negara tempat universitas asing berada mengenakan pajak atas beasiswa tersebut sebesar 10%.

Cara menghitung pajak beasiswa Anda adalah sebagai berikut:

1. Hitung jumlah total beasiswa yang Anda terima dalam satu tahun pajak. Jumlah total beasiswa adalah Rp 200 juta + Rp 100 juta + Rp 50 juta = Rp 350 juta.
2. Hitung jumlah bersih beasiswa yang Anda terima dalam satu tahun pajak. Jumlah bersih beasiswa adalah jumlah total beasiswa dikurangi dengan biaya-biaya yang dibebaskan dari pajak. Biaya-biaya yang dibebaskan dari pajak adalah biaya kuliah dan biaya penelitian. Jumlah bersih beasiswa adalah Rp 350 juta - Rp 200 juta - Rp 50 juta = Rp 100 juta.
3. Hitung pajak beasiswa yang harus Anda bayar. Pajak beasiswa dihitung dengan mengalikan jumlah bersih beasiswa dengan tarif pajak yang berlaku. Pajak beasiswa adalah Rp 100 juta x 10% = Rp 10 juta.

Jadi, pajak beasiswa yang harus Anda bayar adalah Rp 10 juta.

Cara melaporkan dan membayar pajak beasiswa tergantung pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di negara pemberi beasiswa atau negara tempat studi atau penelitian dilakukan. Secara umum, ada dua cara melaporkan dan membayar pajak beasiswa, yaitu:

• Melaporkan dan membayar pajak beasiswa secara langsung kepada otoritas perpajakan negara pemberi beasiswa atau negara tempat studi atau penelitian dilakukan. Cara ini biasanya digunakan jika pihak pemberi beasiswa tidak menanggung atau memotong pajak beasiswa, atau jika penerima beasiswa memiliki kewajiban perpajakan lain di negara tersebut. Penerima beasiswa harus mengisi dan mengirimkan formulir pelaporan pajak yang sesuai dengan status dan sumber penghasilan mereka, termasuk beasiswa, serta membayar pajak yang terutang sesuai dengan batas waktu dan cara yang ditentukan oleh otoritas perpajakan.
• Melaporkan dan membayar pajak beasiswa melalui pihak pemberi beasiswa. Cara ini biasanya digunakan jika pihak pemberi beasiswa menanggung atau memotong pajak beasiswa, atau jika penerima beasiswa tidak memiliki kewajiban perpajakan lain di negara tersebut. Penerima beasiswa harus memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pihak pemberi beasiswa, seperti surat keterangan beasiswa, nomor identitas perpajakan, bukti pembayaran biaya studi atau penelitian, bukti pengeluaran hidup, dan lain-lain. Pihak pemberi beasiswa akan menghitung, melaporkan, dan membayar pajak beasiswa atas nama penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Contoh:

Anda adalah warga negara Indonesia yang menerima beasiswa dari perusahaan asing untuk melanjutkan studi S2 di universitas asing. Beasiswa tersebut mencakup biaya kuliah sebesar Rp 200 juta per tahun, biaya hidup sebesar Rp 100 juta per tahun, dan biaya penelitian sebesar Rp 50 juta per tahun. Negara tempat universitas asing berada mengenakan pajak atas beasiswa tersebut sebesar 10%. Pihak pemberi beasiswa menanggung pajak beasiswa Anda.

Cara melaporkan dan membayar pajak beasiswa Anda adalah sebagai berikut:

1. Anda harus memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pihak pemberi beasiswa, seperti surat keterangan beasiswa, nomor identitas perpajakan, bukti pembayaran biaya kuliah dan biaya penelitian, dan bukti pengeluaran hidup.
2. Pihak pemberi beasiswa akan menghitung pajak beasiswa Anda berdasarkan jumlah bersih beasiswa yang Anda terima dalam satu tahun pajak. Jumlah bersih beasiswa adalah jumlah total beasiswa dikurangi dengan biaya kuliah dan biaya penelitian. Jumlah bersih beasiswa adalah Rp 350 juta - Rp 200 juta - Rp 50 juta = Rp 100 juta. Pajak beasiswa adalah Rp 100 juta x 10% = Rp 10 juta.
3. Pihak pemberi beasiswa akan memotong pajak beasiswa Anda dari jumlah total beasiswa yang Anda terima. Jumlah total beasiswa yang Anda terima setelah dipotong pajak adalah Rp 350 juta - Rp 10 juta = Rp 340 juta.
4. Pihak pemberi beasiswa akan melaporkan dan membayar pajak beasiswa Anda kepada otoritas perpajakan negara tempat universitas asing berada sesuai dengan batas waktu dan cara yang ditentukan oleh otoritas perpajakan.

Jadi, Anda tidak perlu melaporkan dan membayar pajak beasiswa secara langsung kepada otoritas perpajakan, karena pihak pemberi beasiswa sudah melakukannya untuk Anda.

Jawabannya tergantung pada status perpajakan Anda sebagai warga negara Indonesia. Secara umum, ada dua status perpajakan yang bisa berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu:

• Wajib pajak dalam negeri (WPDN). WPDN adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun pajak, atau memiliki pusat kepentingan ekonomi di Indonesia. WPDN harus melaporkan dan membayar pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dalam maupun luar negeri, termasuk beasiswa, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
• Wajib pajak luar negeri (WPLN). WPLN adalah warga negara Indonesia yang tidak memenuhi kriteria WPDN. WPLN hanya harus melaporkan dan membayar pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Contoh:

Anda adalah warga negara Indonesia yang menerima beasiswa dari perusahaan asing untuk melanjutkan studi S2 di universitas asing. Beasiswa tersebut mencakup biaya kuliah sebesar Rp 200 juta per tahun, biaya hidup sebesar Rp 100 juta per tahun, dan biaya penelitian sebesar Rp 50 juta per tahun. Negara tempat universitas asing berada mengenakan pajak atas beasiswa tersebut sebesar 10%. Pihak pemberi beasiswa menanggung pajak beasiswa Anda.

Anda berangkat ke negara tempat universitas asing berada pada tanggal 1 Januari 2023 dan kembali ke Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024. Anda tidak memiliki penghasilan lain selain beasiswa selama masa studi Anda di luar negeri.

Cara melaporkan dan membayar pajak beasiswa Anda di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Untuk tahun pajak 2023, Anda masih dianggap sebagai WPDN, karena Anda masih berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun pajak. Anda harus melaporkan dan membayar pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dalam maupun luar negeri, termasuk beasiswa, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk tahun pajak 2024, Anda sudah dianggap sebagai WPLN, karena Anda sudah berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam satu tahun pajak. Anda hanya harus melaporkan dan membayar pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Karena Anda tidak memiliki penghasilan lain selain beasiswa yang berasal dari luar negeri, Anda tidak perlu melaporkan dan membayar pajak di Indonesia untuk tahun pajak 2024.

Jadi, Anda harus melaporkan dan membayar pajak beasiswa di Indonesia untuk tahun pajak 2023, tetapi tidak untuk tahun pajak 2024.

Pajak beasiswa memiliki dampak dan manfaat yang berbeda-beda bagi penerima beasiswa, pemberi beasiswa, dan negara pemberi beasiswa atau negara tempat studi atau penelitian dilakukan. Secara umum, dampak dan manfaat pajak beasiswa adalah sebagai berikut:

• Bagi penerima beasiswa, pajak beasiswa bisa menimbulkan beban finansial, administratif, dan psikologis. Penerima beasiswa harus mengeluarkan sebagian dari beasiswa yang mereka terima untuk membayar pajak, serta mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melaporkan dan membayar pajak. Penerima beasiswa juga bisa merasa kurang dihargai atau tidak adil jika mereka harus membayar pajak atas bantuan finansial yang mereka terima untuk mengejar cita-cita mereka.
• Bagi pemberi beasiswa, pajak beasiswa bisa menimbulkan biaya tambahan, kewajiban hukum, dan tanggung jawab sosial. Pemberi beasiswa harus menanggung atau memotong pajak atas beasiswa yang mereka berikan, serta melaporkan dan membayar pajak tersebut kepada otoritas perpajakan. Pemberi beasiswa juga harus memastikan bahwa penerima beasiswa mengetahui status pajak beasiswa yang mereka terima, serta hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Pemberi beasiswa juga bisa merasa kurang efektif atau tidak optimal jika pajak mengurangi jumlah atau dampak dari beasiswa yang mereka berikan.
• Bagi negara pemberi beasiswa atau negara tempat studi atau penelitian dilakukan, pajak beasiswa bisa menimbulkan pendapatan negara, kebijakan publik, dan hubungan internasional. Negara bisa mendapatkan pendapatan dari pajak atas beasiswa yang diberikan atau diterima oleh warga negaranya atau oleh warga negara asing yang berada di wilayahnya. Negara juga bisa menggunakan pajak sebagai alat untuk mengatur arus dan alokasi sumber daya manusia yang berkualitas, baik dalam maupun luar negeri. Negara juga bisa menggunakan pajak sebagai sarana untuk menjalin kerjasama dan diplomasi dengan negara lain dalam bidang pendidikan dan penelitian.