Batasan Pengusaha Kena Pajak Bakal Diturunkan

Batasan Pengusaha Kena Pajak Bakal Diturunkan - Artikel ini akan membahas tentang rencana pemerintah untuk menurunkan batasan pengusaha kena pajak (PKP) dari omzet Rp 4,8 miliar per tahun menjadi Rp 3 miliar per tahun. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang saat ini masih banyak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Apa saja dampak dan tantangan dari rencana ini? Bagaimana cara mengurus perpajakan bagi UMKM yang menjadi PKP? Simak ulasan lengkapnya di bawah ini.

Batasan Pengusaha Kena Pajak

Batasan Pengusaha Kena Pajak
Batasan Pengusaha Kena Pajak
bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

Pengusaha kena pajak adalah orang atau badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang dalam kegiatan usahanya dikenakan pajak pertambahan nilai(PPN). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, batasan PKP adalah pengusaha yang memiliki omzet Rp 4,8 miliar atau lebih dalam satu tahun atau rata-rata Rp 400 juta atau lebih dalam satu bulan.

Namun, pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang memberikan kemudahan bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun untuk memilih menjadi PKP atau tidak. Jika memilih menjadi PKP, maka UMKM tersebut harus membayar PPN sebesar 10% dari omzetnya. Jika tidak memilih menjadi PKP, maka UMKM tersebut hanya perlu membayar pajak penghasilan(PPh) final sebesar 0,5% dari omzetnya.

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan insentif dan kemudahan perpajakan bagi UMKM agar dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menyebabkan banyak UMKM yang seharusnya menjadi PKP tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sehingga mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor ini.

Rencana Penurunan Batasan PKP

Rencana Penurunan Batasan PKP
Rencana Penurunan Batasan PKP
bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah berencana untuk menurunkan batasan PKP dari omzet Rp 4,8 miliar per tahun menjadi Rp 3 miliar per tahun. Rencana ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI pada tanggal 14 Juli 2021. Menurut Sri Mulyani, penurunan batasan PKP ini akan dilakukan secara bertahap dan berhati-hati, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Alasan pemerintah untuk menurunkan batasan PKP adalah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan penerimaan negara dari sektor UMKM. Sri Mulyani menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 17 juta UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, padahal potensi penerimaan negara dari sektor ini mencapai Rp 200 triliun per tahun. Dengan menurunkan batasan PKP, diharapkan lebih banyak UMKM yang masuk ke dalam sistem perpajakan dan membayar PPN sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, penurunan batasan PKP juga dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan dan persaingan yang sehat antara pelaku usaha. Sri Mulyani menilai bahwa ada ketimpangan antara UMKM yang menjadi PKP dan yang tidak menjadi PKP, karena mereka memiliki beban pajak yang berbeda. UMKM yang menjadi PKP harus membayar PPN sebesar 10% dari omzetnya, sedangkan UMKM yang tidak menjadi PKP hanya perlu membayar PPh final sebesar 0,5% dari omzetnya. Hal ini dapat menimbulkan distorsi harga dan daya saing di pasar.

Oleh karena itu, dengan menurunkan batasan PKP, pemerintah berharap dapat menghapuskan pilihan bagi UMKM untuk menjadi PKP atau tidak, sehingga semua UMKM yang memiliki omzet di atas Rp 3 miliar per tahun harus menjadi PKP dan membayar PPN. Dengan demikian, akan tercipta kesetaraan dan persaingan yang sehat antara pelaku usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Q: Kapan rencana penurunan batasan PKP ini akan diberlakukan?

A: Rencana penurunan batasan PKP ini masih dalam tahap pembahasan dan belum ada kepastian kapan akan diberlakukan. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum menerapkan kebijakan ini.

Q: Apa dampak positif dan negatif dari penurunan batasan PKP ini bagi UMKM?

A: Dampak positif dari penurunan batasan PKP ini bagi UMKM adalah sebagai berikut:

  • UMKM akan mendapatkan fasilitas perpajakan yang sama dengan pelaku usaha lainnya, seperti pengurangan tarif PPh final dari 0,5% menjadi 0,25%, pembebasan PPh pasal 22 impor, pembebasan PPh pasal 23 atas bunga bank, pembebasan PPh pasal 4 ayat 2 atas dividen, dan pembebasan PPh pasal 25.
  • UMKM akan mendapatkan akses yang lebih mudah dan murah ke pasar domestik maupun internasional, karena dapat mengeluarkan faktur pajak yang merupakan syarat untuk melakukan transaksi dengan pelaku usaha lainnya.
  • UMKM akan mendapatkan dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam hal administrasi perpajakan, seperti penyediaan aplikasi e-faktur, e-billing, e-SPT, dan e-filing, serta penyuluhan dan bimbingan tentang peraturan perpajakan.

Dampak negatif dari penurunan batasan PKP ini bagi UMKM adalah sebagai berikut:

  • UMKM akan mengalami kenaikan beban pajak, karena harus membayar PPN sebesar 10% dari omzetnya, yang akan mempengaruhi margin keuntungan dan harga jual produk atau jasa mereka.
  • UMKM akan menghadapi kesulitan dalam mengurus administrasi perpajakan, karena harus membuat faktur pajak, melaporkan PPN setiap bulan, dan menyimpan bukti-bukti transaksi selama lima tahun.
  • UMKM akan menghadapi risiko sanksi administratif maupun pidana jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, seperti keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak, kesalahan pengisian faktur pajak, atau penggelapan pajak.

Q: Bagaimana cara mengurus perpajakan bagi UMKM yang menjadi PKP?

A: Cara mengurus perpajakan bagi UMKM yang menjadi PKP adalah sebagai berikut:

  1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, NPWP, akta pendirian usaha, SIUP, TDP, dan lain-lain.
  2. Mengurus e-faktur di KPP dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat kuasa, NPWP, dan bukti pembayaran PPN.
  3. Membuat faktur pajak setiap kali melakukan penyerahan barang atau jasa kepada pembeli atau penerima jasa dengan menggunakan aplikasi e-faktur yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
  4. Melaporkan PPN setiap bulan dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh DJP dan membayar PPN yang terutang ke kas negara melalui bank persepsi atau e-billing.
  5. Menyimpan faktur pajak dan bukti-bukti transaksi lainnya selama lima tahun untuk keperluan pemeriksaan pajak.

Q: Apa yang harus dilakukan UMKM yang sudah menjadi PKP sebelum rencana penurunan batasan PKP ini diberlakukan?

A: UMKM yang sudah menjadi PKP sebelum rencana penurunan batasan PKP ini diberlakukan tidak perlu melakukan apa-apa, karena status mereka sebagai PKP tidak berubah. Mereka tetap harus memenuhi kewajiban perpajakan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Q: Apa yang harus dilakukan UMKM yang belum menjadi PKP sebelum rencana penurunan batasan PKP ini diberlakukan?

A: UMKM yang belum menjadi PKP sebelum rencana penurunan batasan PKP ini diberlakukan harus mengecek apakah omzet mereka sudah melebihi Rp 3 miliar per tahun atau tidak. Jika ya, maka mereka harus mendaftarkan diri sebagai PKP dan memenuhi kewajiban perpajakan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika tidak, maka mereka tetap dapat memilih menjadi PKP atau tidak, namun disarankan untuk menjadi PKP agar mendapatkan fasilitas dan manfaat perpajakan yang sama dengan pelaku usaha lainnya.

Kesimpulan

Rencana penurunan batasan pengusaha kena pajak (PKP) dari omzet Rp 4,8 miliar per tahun menjadi Rp 3 miliar per tahun adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan penerimaan negara dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan persaingan yang sehat antara pelaku usaha di pasar. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak positif dan negatif bagi UMKM, terutama dalam hal beban dan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, UMKM harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi rencana penurunan batasan PKP ini, dengan mengikuti informasi dan aturan yang berlaku, serta memanfaatkan fasilitas dan bantuan yang disediakan oleh pemerintah.

Video Batasan Pengusaha Kena Pajak Bakal Diturunkan

Ada pertanyaan? Diskusikan dengan penulis atau pengguna lain
Tautan disalin ke papan klip!