Peraturan Pajak Terbaru

Beberapa peraturan pajak terbaru yang berlaku mulai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Peraturan ini mengatur mengenai beberapa penyesuaian dalam bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang PPh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perlakuan PPh atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Peraturan ini mengatur mengenai tarif, objek, subjek, dasar pengenaan, cara perhitungan, pemotongan/pemungutan, pelaporan, dan pembayaran PPh atas fasilitas karyawan berupa barang atau pemberian natura.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencantuman Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Alamat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dalam Faktur Pajak. Peraturan ini mengatur mengenai syarat, ketentuan, dan tata cara pencantuman nama, NPWP, dan alamat PKP pembeli dalam faktur pajak.

Tujuan dari peraturan pajak terbaru tersebut adalah sebagai berikut:

• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan perlakuan perpajakan yang mendukung kemudahan berusaha bagi wajib pajak, khususnya dalam hal penurunan tarif PPh badan, penghapusan PPh atas dividen, penyederhanaan ketentuan PPN, dan pemberian fasilitas perpajakan bagi usaha mikro dan kecil.
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bertujuan untuk melakukan harmonisasi peraturan perpajakan yang selaras dengan prinsip-prinsip perpajakan internasional, mengatasi kesenjangan antara peraturan perpajakan dengan perkembangan teknologi dan bisnis digital, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai perlakuan PPh atas fasilitas karyawan berupa barang atau pemberian natura, serta mencegah potensi kehilangan penerimaan negara akibat adanya penghasilan yang tidak dilaporkan atau dibayar oleh wajib pajak.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2021 bertujuan untuk mempermudah proses verifikasi data PKP pembeli dalam faktur pajak, serta mendorong penggunaan e-faktur sebagai alat bukti pajak yang lebih akurat dan terintegrasi dengan sistem perpajakan.

Dampak dari peraturan pajak terbaru tersebut adalah sebagai berikut:

• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 dapat memberikan dampak positif bagi wajib pajak dalam hal penghematan beban pajak, peningkatan arus kas, peningkatan daya saing, dan peningkatan investasi. Namun, peraturan ini juga dapat memberikan dampak negatif bagi wajib pajak dalam hal penyesuaian sistem akuntansi dan pelaporan pajak, serta peningkatan risiko pemeriksaan pajak.
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dapat memberikan dampak positif bagi wajib pajak dalam hal penyederhanaan ketentuan perpajakan, penguatan hak dan kewajiban perpajakan, serta perlindungan terhadap praktik-praktik penghindaran atau pengelakan pajak. Namun, undang-undang ini juga dapat memberikan dampak negatif bagi wajib pajak dalam hal peningkatan beban administrasi dan ketaatan perpajakan, serta penyesuaian dengan standar internasional.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2021 dapat memberikan dampak positif bagi wajib pajak dalam hal transparansi dan akuntabilitas penghasilan karyawan, serta pemberian insentif bagi karyawan yang menerima fasilitas berupa barang atau pemberian natura. Namun, peraturan ini juga dapat memberikan dampak negatif bagi wajib pajak dalam hal peningkatan beban pajak, perubahan kebijakan remunerasi karyawan, serta penyesuaian dengan sistem penggajian dan pengupahan.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2021 dapat memberikan dampak positif bagi wajib pajak dalam hal kemudahan dan kecepatan dalam mengurus faktur pajak, serta pengurangan risiko kesalahan atau manipulasi data dalam faktur pajak. Namun, peraturan ini juga dapat memberikan dampak negatif bagi wajib pajak dalam hal peningkatan kewaspadaan terhadap faktur pajak palsu, serta penyesuaian dengan sistem fakturisasi dan pembukuan.

Cara mengikuti perkembangan peraturan pajak terbaru adalah sebagai berikut:

• Mengunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di www.pajak.go.id untuk mendapatkan informasi terkini mengenai peraturan perpajakan, termasuk unduh dokumen peraturan, baca berita dan siaran pers, serta akses layanan online perpajakan.
• Mengikuti media sosial DJP di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan LinkedIn untuk mendapatkan update mengenai peraturan perpajakan, termasuk tonton video edukasi dan webinar, baca infografis dan artikel, serta ikuti kuis dan polling.
• Menghubungi call center DJP di 1500200 atau email [email protected] untuk mendapatkan bantuan atau konsultasi mengenai peraturan perpajakan, termasuk tanyakan pertanyaan spesifik, laporkan keluhan atau saran, serta minta klarifikasi atau penjelasan.
• Menghadiri seminar, workshop, sosialisasi, atau pelatihan mengenai peraturan perpajakan yang diselenggarakan oleh DJP atau lembaga lain yang terkait, termasuk undang konsultan pajak profesional, akademisi, praktisi, atau narasumber ahli untuk memberikan materi atau pembekalan.