Awasi WP Strategis Fungsional: Pemeriksa Pajak Langsung Dilibatkan

Awasi WP Strategis Fungsional: Pemeriksa Pajak Langsung Dilibatkan - Artikel ini akan membahas tentang pengawasan Wajib Pajak (WP) strategis fungsional yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak dari WP yang memiliki potensi besar, kompleks, dan berisiko tinggi. Dalam pengawasan ini, pemeriksa pajak langsung dilibatkan dalam proses verifikasi, pemeriksaan, dan penagihan pajak. Artikel ini juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan pengawasan WP strategis fungsional.

Apa itu WP Strategis Fungsional?

Apa itu WP Strategis Fungsional?
Apa itu WP Strategis Fungsional?
bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

WP strategis fungsional adalah WP yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

  • Memiliki potensi penerimaan pajak yang besar, baik secara nominal maupun proporsional terhadap total penerimaan pajak.
  • Memiliki kompleksitas bisnis, struktur organisasi, atau transaksi yang tinggi, sehingga memerlukan pengetahuan khusus dan analisis mendalam untuk mengidentifikasi dan menilai kewajiban perpajakan.
  • Memiliki risiko kepatuhan perpajakan yang tinggi, baik karena sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran peraturan perpajakan, seperti penghindaran pajak, penyampaian SPT yang tidak benar, atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Contoh WP strategis fungsional antara lain adalah WP yang bergerak di bidang pertambangan, migas, telekomunikasi, perbankan, asuransi, atau industri strategis lainnya. Selain itu, WP yang memiliki hubungan istimewa dengan WP lain, baik di dalam maupun di luar negeri, juga termasuk WP strategis fungsional.

Bagaimana Cara Pengawasan WP Strategis Fungsional?

Bagaimana Cara Pengawasan WP Strategis Fungsional?
Bagaimana Cara Pengawasan WP Strategis Fungsional?
bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

Pengawasan WP strategis fungsional dilakukan oleh DJP melalui tiga tahapan utama, yaitu:

  1. Verifikasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh WP dalam SPT atau dokumen lainnya. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan sumber data lainnya, seperti data keuangan, data transaksi, data pihak ketiga, atau data publik. Verifikasi juga meliputi analisis risiko perpajakan dengan menggunakan indikator-indikator tertentu.
  2. Pemeriksaan. Tahap ini bertujuan untuk menentukan kewajiban perpajakan yang sebenarnya dari WP berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh dari verifikasi. Pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat tinggal WP, mengadakan wawancara dengan WP atau pihak lain yang terkait, meminta keterangan tertulis atau lisan dari WP atau pihak lain yang terkait, memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, atau barang-barang milik WP atau pihak lain yang terkait. Pemeriksaan juga meliputi analisis teknis perpajakan dengan menggunakan metode-metode tertentu.
  3. Penagihan. Tahap ini bertujuan untuk menagih pajak yang kurang bayar atau terutang dari WP berdasarkan hasil pemeriksaan. Penagihan dilakukan dengan cara menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP), surat tagihan pajak (STP), surat paksa (SP), atau surat perintah penyitaan (SPP). Penagihan juga meliputi tindakan-tindakan hukum lainnya yang diperlukan untuk menjamin pelunasan kewajiban perpajakan.

Dalam melakukan pengawasan WP strategis fungsional, DJP melibatkan pemeriksa pajak secara langsung. Pemeriksa pajak adalah pegawai DJP yang memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi, pemeriksaan, dan penagihan pajak. Pemeriksa pajak harus memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Pemeriksa pajak juga harus mengikuti kode etik dan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh DJP.

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Apakah WP strategis fungsional harus menyampaikan SPT tahunan?

Ya, WP strategis fungsional wajib menyampaikan SPT tahunan sesuai dengan jenis pajak yang terutang, yaitu PPh badan, PPh orang pribadi, atau PPN. SPT tahunan harus disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau masa pajak. SPT tahunan harus disertai dengan lampiran-lampiran yang relevan, seperti laporan keuangan, perhitungan pajak, daftar transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, atau dokumen lainnya yang diminta oleh DJP.

Bagaimana cara WP strategis fungsional mengetahui apakah mereka terpilih untuk diperiksa?

WP strategis fungsional akan menerima surat pemberitahuan pemeriksaan(SPP) dari DJP jika mereka terpilih untuk diperiksa. SPP akan menyebutkan alasan, tujuan, ruang lingkup, waktu, tempat, dan petugas yang akan melakukan pemeriksaan. WP strategis fungsional wajib memberikan bantuan dan kerjasama kepada pemeriksa pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Apa yang harus dilakukan WP strategis fungsional jika tidak setuju dengan hasil pemeriksaan?

WP strategis fungsional dapat mengajukan keberatan atau banding terhadap hasil pemeriksaan jika tidak setuju dengan SKP yang diterbitkan oleh DJP. Keberatan atau banding harus diajukan secara tertulis dengan menyertakan alasan-alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Keberatan atau banding harus diajukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apakah WP strategis fungsional dapat memperoleh fasilitas perpajakan tertentu?

Ya, WP strategis fungsional dapat memperoleh fasilitas perpajakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa fasilitas perpajakan yang dapat diperoleh antara lain adalah pembebasan atau pengurangan tarif pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, penundaan pembayaran pajak, atau penghapusan sanksi administrasi. Untuk memperoleh fasilitas perpajakan tersebut, WP strategis fungsional harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh DJP.

Bagaimana cara WP strategis fungsional menghubungi DJP jika memiliki pertanyaan atau keluhan?

WP strategis fungsional dapat menghubungi DJP melalui berbagai kanal komunikasi, seperti telepon, email, website, media sosial, atau aplikasi mobile. WP strategis fungsional juga dapat mengunjungi kantor pajak terdekat atau kantor pusat DJP jika memerlukan layanan tatap muka. DJP akan berusaha memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah kepada WP strategis fungsional.

Kesimpulan

Pengawasan WP strategis fungsional adalah salah satu upaya DJP untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak dari WP yang memiliki potensi besar, kompleks, dan berisiko tinggi. Pengawasan ini melibatkan pemeriksa pajak secara langsung dalam proses verifikasi, pemeriksaan, dan penagihan pajak. WP strategis fungsional wajib mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan yang tersedia. WP strategis fungsional juga dapat menghubungi DJP jika memiliki pertanyaan atau keluhan terkait dengan pengawasan pajak.

Demikian artikel ini dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi WP strategis fungsional dan masyarakat umum. Terima kasih telah membaca artikel ini sampai habis.

Video Awasi WP Strategis Fungsional: Pemeriksa Pajak Langsung Dilibatkan

Ada pertanyaan? Diskusikan dengan penulis atau pengguna lain
Tautan disalin ke papan klip!