Awas Sengaja Tidak Lapor SPT Tahunan Bisa Kena Pidana
Diupdate
oleh
Admin
--
Awas Sengaja Tidak Lapor SPT Tahunan Bisa Kena Pidana - Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak (WP) di Indonesia. SPT Tahunan berisi informasi mengenai penghasilan, pengeluaran, dan kewajiban perpajakan yang terjadi selama satu tahun pajak. SPT Tahunan harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem online atau manual sebelum batas waktu yang ditentukan.
Namun, masih banyak WP yang mengabaikan kewajiban ini karena berbagai alasan, seperti kurangnya kesadaran, ketidaktahuan, atau kesengajaan. Padahal, tidak melaporkan SPT Tahunan bisa berakibat fatal bagi WP, baik dari segi administrasi maupun pidana. Artikel ini akan menjelaskan apa saja sanksi yang bisa dikenakan kepada WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan dan bagaimana cara menghindarinya.
Awas Sengaja Tidak Lapor SPT Tahunan Bisa Kena Pidana
| Awas Sengaja Tidak Lapor SPT Tahunan Bisa Kena Pidana |
Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan kepada WP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan pajak terutang yang harus dibayar oleh WP. Sanksi administrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(UU KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
Berdasarkan Pasal 7 UU KUP, sanksi administrasi yang dikenakan kepada WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan adalah sebagai berikut:
- Untuk WP Orang Pribadi (OP), denda sebesar Rp 100.000 per tahun.
- Untuk WP Badan, denda sebesar Rp 1.000.000 per tahun.
Sanksi administrasi ini akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak(STP) yang diterbitkan oleh DJP. Jika WP tidak membayar STP dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaannya, maka DJP dapat melakukan penagihan paksa dengan cara menyita dan menjual harta benda WP atau menarik uang dari rekening bank WP.
Selain sanksi administrasi, WP juga bisa dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana perpajakan. Sanksi pidana adalah hukuman yang bersifat represif dan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perpajakan. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 46 UU KUP.
Berdasarkan Pasal 39 UU KUP, sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara adalah sebagai berikut:
- Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
- Pidana denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
Sanksi pidana ini hanya dapat dikenakan jika WP terbukti bersalah secara sengaja atau dengan kesalahan yang sangat lalai. WP dianggap sengaja jika memiliki niat untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan dengan cara tidak melaporkan SPT Tahunan atau melaporkan SPT Tahunan yang tidak sesuai dengan kenyataan. WP dianggap sangat lalai jika tidak berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengabaikan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Bagaimana cara menyampaikan SPT Tahunan?
Ada dua cara untuk menyampaikan SPT Tahunan, yaitu secara online dan manual. Secara online, WP dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui situs resmi DJP(www.pajak.go.id) dengan menggunakan EFIN(Electronic Filing Identification Number) dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Secara manual, WP dapat menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak(KPP) terdekat dengan membawa formulir SPT Tahunan yang telah diisi dan ditandatangani.
Kapan batas waktu penyampaian SPT Tahunan?
Batas waktu penyampaian SPT Tahunan berbeda-beda tergantung pada jenis WP dan jenis pajaknya. Untuk WP OP yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah 31 Maret tahun berikutnya. Untuk WP OP yang memiliki penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas, batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah 31 Maret tahun berikutnya. Untuk WP Badan, batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Apa yang harus dilakukan jika terlambat menyampaikan SPT Tahunan?
Jika terlambat menyampaikan SPT Tahunan, WP harus segera menyampaikannya secepat mungkin dan membayar denda administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika WP menerima STP dari DJP, WP harus membayar STP dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaannya. Jika WP tidak membayar STP, DJP dapat melakukan penagihan paksa dengan cara menyita dan menjual harta benda WP atau menarik uang dari rekening bank WP.
Bagaimana cara menghindari sanksi pidana karena tidak menyampaikan SPT Tahunan?
Cara terbaik untuk menghindari sanksi pidana karena tidak menyampaikan SPT Tahunan adalah dengan menyampaikannya tepat waktu dan sesuai dengan kenyataan. Jika WP telah melakukan kesalahan dalam menyampaikan SPT Tahunan, WP dapat melakukan perbaikan dengan cara menyampaikan SPT Tahunan Pembaruan sebelum DJP melakukan pemeriksaan atau penagihan. Jika WP telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dari DJP, WP dapat menghindari s Cara terbaik untuk menghindari sanksi pidana karena tidak menyampaikan SPT Tahunan adalah dengan menyampaikannya tepat waktu dan sesuai dengan kenyataan. Jika WP telah melakukan kesalahan dalam menyampaikan SPT Tahunan, WP dapat melakukan perbaikan dengan cara menyampaikan SPT Tahunan Pembaruan sebelum DJP melakukan pemeriksaan atau penagihan. Jika WP telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dari DJP, WP dapat menghindari sanksi pidana dengan cara membayar kekurangan pajak beserta sanksi administrasi sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKPKB.
Apa yang harus dilakukan jika menerima surat panggilan atau surat perintah penyidikan dari DJP?
Jika menerima surat panggilan atau surat perintah penyidikan dari DJP, WP harus segera memenuhi panggilan atau perintah tersebut dan memberikan keterangan yang benar dan jujur mengenai permasalahan perpajakan yang dihadapi. WP juga dapat meminta bantuan dari penasihat hukum atau konsultan pajak untuk mendampingi dan memberikan nasihat hukum selama proses penyidikan berlangsung. WP harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan menghormati hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa.
Bagaimana cara mendapatkan pengampunan pajak atau tax amnesty?
Pengampunan pajak atau tax amnesty adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan keringanan atau penghapusan sanksi administrasi dan pidana kepada WP yang memiliki utang pajak, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan syarat membayar tebusan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pengampunan pajak di Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 2016-2017 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Saat ini, program pengampunan pajak sudah berakhir dan belum ada rencana untuk melanjutkannya. Jika WP ingin mendapatkan pengampunan pajak, WP harus menunggu kebijakan baru dari pemerintah mengenai hal ini.
Kesimpulan
Menyampaikan SPT Tahunan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap WP di Indonesia. Jika tidak melaporkan SPT Tahunan, WP bisa dikenakan sanksi administrasi dan pidana yang bisa merugikan diri sendiri maupun negara. Oleh karena itu, WP harus menyadari pentingnya melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan sesuai dengan kenyataan. WP juga harus memahami hak dan kewajiban perpajakan serta mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, WP dapat berkontribusi dalam pembangunan negara dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Video Awas Sengaja Tidak Lapor SPT Tahunan Bisa Kena Pidana
Ada pertanyaan?
Diskusikan dengan penulis atau pengguna lain
