Aturan Baru Batas Minimum Transaksi Bebas PPN Perwakilan Negara Asing

Aturan Baru Batas Minimum Transaksi Bebas PPN Perwakilan Negara Asing - Apakah Anda pernah mendengar tentang aturan baru batas minimum transaksi bebas PPN perwakilan negara asing? Jika belum, maka artikel ini akan memberikan informasi yang Anda butuhkan. Artikel ini akan menjelaskan apa itu aturan baru batas minimum transaksi bebas PPN perwakilan negara asing, mengapa aturan ini diterbitkan, bagaimana cara kerjanya, dan apa saja manfaat dan dampaknya bagi pihak-pihak yang terkait.

Artikel ini ditujukan untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang aturan baru batas minimum transaksi bebas PPN perwakilan negara asing, baik itu sebagai pelaku usaha, pejabat pemerintah, akademisi, mahasiswa, atau masyarakat umum. Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, serta tidak bermaksud untuk memberikan saran atau rekomendasi hukum atau pajak.

Apa itu Aturan Baru Batas Minimum Transaksi Bebas PPN Perwakilan Negara Asing?

Apa itu Aturan Baru Batas Minimum Transaksi Bebas PPN Perwakilan Negara Asing?
Apa itu Aturan Baru Batas Minimum Transaksi Bebas PPN Perwakilan Negara Asing?
bing.net webmasters.googleblog.com Mister Geko Grogol Inc

Aturan baru batas minimum transaksi bebas PPN perwakilan negara asing adalah aturan yang mengatur tentang pembebasan pajak pertambahan nilai(PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah(PPnBM) yang diberikan kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya di Indonesia.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Agustus 2020 dan mulai berlaku pada 18 Oktober 2020. Aturan ini menggantikan aturan sebelumnya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2013.

Aturan baru batas minimum transaksi bebas PPN perwakilan negara asing bertujuan untuk mempertegas ketentuan batas minimal transaksi yang diberikan pembebasan PPN dan PPnBM kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya berdasarkan asas timbal balik, perjanjian internasional, atau kelaziman internasional.

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Siapa saja yang berhak mendapatkan pembebasan PPN dan PPnBM berdasarkan aturan baru batas minimum transaksi bebas PPN perwakilan negara asing?

Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2020, pembebasan PPN dan PPnBM diberikan kepada:

  • Perwakilan negara asing di Indonesia;
  • Pejabat perwakilan negara asing di Indonesia;
  • Badan internasional di Indonesia;
  • Pejabat badan internasional di Indonesia.

Apa saja syarat dan ketentuan untuk mendapatkan pembebasan PPN dan PPnBM berdasarkan aturan baru batas minimum transaksi bebas PPN perwakilan negara asing?

Berdasarkan Pasal 4 ayat(2) sampai dengan ayat(5) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2020, syarat dan ketentuan untuk mendapatkan pembebasan PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut:

  • Pembebasan PPN dan PPnBM diberikan berdasarkan asas timbal balik, perjanjian internasional, atau kelaziman internasional;
  • Pembebasan PPN dan PPnBM diberikan untuk transaksi paling sedikit sebesar batas minimum pembelian yang diberikan oleh negara asing atau batas minimum pembelian yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri;
  • Batas minimum pembelian yang diberikan oleh negara asing berlaku jika batas minimum pembelian yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri lebih rendah dari batas minimum pembelian yang diberikan oleh negara asing tersebut;
  • Batas minimum pembelian yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berlaku jika batas minimum pembelian lebih tinggi dari batas minimum pembelian yang diberikan oleh negara asing tersebut;
  • Apabila Indonesia tidak memiliki kantor perwakilan di negara tertentu, pembebasan PPN dan PPnBM kepada perwakilan negara asing serta pejabatnya yang berada di Indonesia dapat diberikan berdasarkan asas timbal balik selayaknya Indonesia telah memiliki kantor perwakilan di negara tertentu tersebut.

Bagaimana cara mengurus Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN dan PPnBM berdasarkan aturan baru batas minimum transaksi bebas PPN perwakilan negara asing?

Berdasarkan Pasal 5 ayat(1) sampai dengan ayat(4) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2020, cara mengurus SKB PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut:

  • Perwakilan negara asing atau badan internasional mengajukan permohonan SKB PPN dan PPnBM kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  • Permohonan SKB PPN dan PPnBM harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Menteri Luar Negeri;
  • Menteri Keuangan menerbitkan SKB PPN dan PPnBM paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap;
  • SKB PPN dan PPnBM berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apa saja manfaat dan dampak dari aturan baru batas minimum transaksi bebas PPN perwakilan negara asing?

Aturan baru batas minimum transaksi bebas PPN perwakilan negara asing memiliki beberapa manfaat dan dampak, antara lain:

  • Memperjelas ketentuan batas minimal transaksi yang diberikan pembebasan PPN dan PPnBM kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya;
  • Menyelaraskan pemberian pembebasan PPN dan PPnBM dengan Pasal 16B Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pen jualan Atas Barang Mewah, yang didasarkan pada perjanjian atau kelaziman internasional;
  • Memberikan kelonggaran bagi badan internasional untuk mendapatkan pembebasan PPN dan PPnBM berdasarkan kelaziman internasional jika tidak ada perjanjian antara Indonesia dan badan internasional tersebut;
  • Menjaga hubungan diplomatik dan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara asing dan badan-badan internasional;
  • Mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia melalui peningkatan aktivitas impor dan penyerahan barang dan jasa oleh perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya.

Kesimpulan

Aturan baru batas minimum transaksi bebas PPN perwakilan negara asing adalah aturan yang mengatur tentang pembebasan PPN dan PPnBM yang diberikan kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya di Indonesia. Aturan ini diterbitkan untuk mempertegas ketentuan batas minimal transaksi yang diberikan pembebasan PPN dan PPnBM berdasarkan asas timbal balik, perjanjian internasional, atau kelaziman internasional.

Aturan ini memberikan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan pembebasan PPN dan PPnBM, serta cara mengurus SKB PPN dan PPnBM. Aturan ini juga memberikan manfaat dan dampak bagi pihak-pihak yang terkait, seperti memperjelas ketentuan, menyelaraskan pemberian pembebasan, menjaga hubungan diplomatik dan kerjasama, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Demikianlah artikel ini mengenai aturan baru batas minimum transaksi bebas PPN perwakilan negara asing. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Terima kasih telah membaca.

Video Aturan Baru Batas Minimum Transaksi Bebas PPN Perwakilan Negara Asing

Ada pertanyaan? Diskusikan dengan penulis atau pengguna lain
Tautan disalin ke papan klip!