Apa itu Tax Amnesty?

Untuk mengikuti program tax amnesty, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak(DJP) dengan melampirkan Surat Pernyataan Harta(SPH) yang berisi daftar harta yang dimiliki oleh wajib pajak baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Wajib pajak juga harus membayar uang tebusan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah itu, wajib pajak akan mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak(SKPP) yang menjadi bukti bahwa wajib pajak telah mengikuti program tax amnesty.

Uang tebusan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tergantung pada lokasi harta, periode pengungkapan, dan jenis wajib pajak. Untuk harta yang berada di dalam negeri, tarif uang tebusan adalah 2% untuk periode 1 Januari-31 Maret 2022, 3% untuk periode 1 April-31 Mei 2022, dan 5% untuk periode 1 Juni-30 Juni 2022. Untuk harta yang berada di luar negeri, tarif uang tebusan adalah 4% untuk periode 1 Januari-31 Maret 2022, 6% untuk periode 1 April-31 Mei 2022, dan 10% untuk periode 1 Juni-30 Juni 2022. Untuk wajib pajak yang merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah(UMKM), tarif uang tebusan adalah 0,5% untuk seluruh periode pelaksanaan program tax amnesty.

Dengan mengikuti program tax amnesty, wajib pajak dapat memperoleh beberapa manfaat, antara lain:

• Terbebas dari kewajiban membayar pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.
• Memperoleh perlindungan hukum terkait dengan harta yang telah dilaporkan dalam SPH.
• Memperoleh kemudahan dalam mengurus perizinan usaha, perbankan, kepabeanan, dan lain-lain.
• Memperoleh kesempatan untuk mengalihkan harta dari luar negeri ke dalam negeri dengan insentif perpajakan tertentu.
• Memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan penerimaan negara.

Jika tidak mengikuti program tax amnesty, wajib pajak akan tetap memiliki kewajiban membayar pajak yang seharusnya terutang beserta sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Selain itu, wajib pajak juga akan kehilangan perlindungan hukum terkait dengan harta yang belum dilaporkan dan berpotensi terkena audit atau penyidikan oleh DJP. Wajib pajak juga akan kehilangan kesempatan... untuk mengalihkan harta dari luar negeri ke dalam negeri dengan insentif perpajakan tertentu. Wajib pajak juga akan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan penerimaan negara.

Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty adalah sebagai berikut:

• Wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar sebagai wajib pajak aktif.
• Wajib pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang berisi daftar harta yang dimiliki oleh wajib pajak baik yang berada di dalam maupun di luar negeri per 31 Desember 2021.
• Wajib pajak harus membayar uang tebusan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan lokasi harta, periode pengungkapan, dan jenis wajib pajak.
• Wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2021 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022.
• Wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPM) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bulan Desember 2021 paling lambat pada tanggal 20 Januari 2022.
• Wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2021 paling lambat pada tanggal 30 Juni 2022.
• Wajib pajak yang memiliki harta di luar negeri harus mengalihkan harta tersebut ke dalam negeri paling lambat pada tanggal 30 Juni 2022 dan menempatkannya di lembaga keuangan atau instrumen investasi tertentu selama minimal tiga tahun.

Sanksi yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan program tax amnesty adalah sebagai berikut:

• Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPH atau menyampaikan SPH yang tidak benar atau tidak lengkap akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan sebesar 200% dari jumlah pajak yang seharusnya terutang atas harta yang tidak dilaporkan atau dilaporkan tidak benar atau tidak lengkap.
• Wajib pajak yang tidak membayar uang tebusan atau membayar uang tebusan kurang dari jumlah yang seharusnya akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan sebesar 100% dari jumlah uang tebusan yang kurang dibayar.
• Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau SPM sesuai dengan ketentuan program tax amnesty akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
• Wajib pajak yang tidak mengalihkan harta dari luar negeri ke dalam negeri atau menempatkannya di lembaga keuangan atau instrumen investasi tertentu sesuai dengan ketentuan program tax amnesty akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan sebesar 12% dari nilai harta yang tidak dialihkan atau tidak ditempatkan.
• Wajib pajak yang melanggar ketentuan program tax amnesty juga dapat dikenakan sanksi pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.