7 Fitur Pelaporan Realisasi Insentif Baru di DJP Online Siap Dipakai

Untuk mengakses fitur pelaporan realisasi insentif di DJP Online, wajib pajak harus terlebih dahulu memiliki akun DJP Online. Jika belum memiliki akun, wajib pajak dapat mendaftar melalui situs web atau aplikasi mobile DJP Online dengan mengisi data identitas dan alamat email. Setelah memiliki akun, wajib pajak dapat login ke DJP Online dan memilih menu"Pelaporan Realisasi Insentif" pada halaman utama. Wajib pajak kemudian dapat memilih jenis insentif yang ingin dilaporkan dan mengikuti langkah-langkah yang ditampilkan pada layar.

Dokumen yang harus disiapkan untuk melaporkan realisasi insentif di DJP Online tergantung pada jenis insentif yang dilaporkan. Secara umum, dokumen yang harus disiapkan adalah sebagai berikut:

• Surat keterangan atau surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa wajib pajak memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan insentif.
• Bukti penerimaan atau pembayaran atas penghasilan pegawai, impor barang tertentu, atau penjualan barang dan jasa yang menjadi objek insentif.
• Bukti pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, atau PPh Pasal 25 yang sesuai dengan tarif insentif.
• Bukti pembayaran PPh Badan atau PPh Pasal 4 ayat (2) yang sesuai dengan tarif insentif.
• Bukti pelunasan PPN atau bukti restitusi PPN lebih awal.

Dokumen-dokumen tersebut harus disiapkan dalam bentuk file digital dengan format PDF, JPG, PNG, atau BMP. Ukuran file maksimal adalah 5 MB per file. Wajib pajak harus mengunggah dokumen-dokumen tersebut ke DJP Online saat mengisi data realisasi insentif.

Batas waktu pelaporan realisasi insentif di DJP Online berbeda-beda tergantung pada jenis insentif yang dilaporkan. Secara umum, batas waktu pelaporan realisasi insentif adalah sebagai berikut:

• Untuk insentif PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai, batas waktu pelaporan realisasi insentif adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
• Untuk insentif PPh Pasal 22 atas impor barang tertentu, batas waktu pelaporan realisasi insentif adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
• Untuk insentif PPh Pasal 25 sebesar 30% bagi wajib pajak tertentu, batas waktu pelaporan realis asi insentif adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
• Untuk insentif pengembalian PPh Pasal 22 impor lebih awal bagi wajib pajak tertentu, batas waktu pelaporan realisasi insentif adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
• Untuk insentif pengembalian PPN lebih awal bagi wajib pajak tertentu, batas waktu pelaporan realisasi insentif adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
• Untuk insentif pengurangan tarif PPh Badan sebesar 3% bagi wajib pajak tertentu, batas waktu pelaporan realisasi insentif adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
• Untuk insentif pengenaan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 0,5% bagi UMKM, batas waktu pelaporan realisasi insentif adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Wajib pajak harus melaporkan realisasi insentif sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan agar dapat memperoleh hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan insentif yang diterima. Jika wajib pajak tidak melaporkan realisasi insentif atau melaporkannya melebihi batas waktu yang ditetapkan, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengecek status pengiriman, verifikasi, penyelesaian, dan pembayaran atau restitusi data realisasi insentif di DJP Online, wajib pajak dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Login ke DJP Online dan memilih menu "Pelaporan Realisasi Insentif" pada halaman utama.
2. Pilih jenis insentif yang ingin dicek statusnya dan klik tombol "Lihat Data".
3. Pada halaman "Data Realisasi Insentif", wajib pajak dapat melihat daftar data realisasi insentif yang telah dikirimkan beserta statusnya masing-masing. Status yang mungkin ditampilkan adalah:
• "Terkirim" jika data realisasi insentif sudah berhasil dikirimkan ke DJP Online.
• "Diverifikasi" jika data realisasi insentif sudah diverifikasi oleh petugas DJP dan tidak ditemukan kesalahan atau kekurangan.
• "Ditolak" jika data realisasi insentif ditolak oleh petugas DJP karena ditemukan kesalahan atau kekurangan. Wajib pajak harus memperbaiki dan mengirimkan kembali data realisasi insentif yang ditolak.
• "Diselesaikan" jika data realisasi insentif sudah diselesaikan oleh petugas DJP dan sudah ditetapkan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak terkait dengan insentif tersebut.
• "Dibayar" atau "Direstitusikan" jika data realisasi insentif sudah dibayarkan atau direstitusikan oleh DJP sesuai dengan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak terkait dengan insentif tersebut.
4. Wajib pajak dapat mengklik tombol "Detail" untuk melihat informasi lebih lanjut mengenai data realisasi insentif yang dipilih, seperti nomor surat keputusan, tanggal pembayaran atau restitusi, jumlah pembayaran atau restitusi, dan lain-lain.

Fitur pelaporan realisasi insentif di DJP Online memiliki beberapa manfaat bagi wajib pajak, antara lain:

• Memudahkan wajib pajak dalam mengisi dan mengirimkan data realisasi insentif secara online, tanpa perlu datang ke kantor pajak atau mengirimkan formulir secara manual atau offline.
• Mempercepat proses penanganan data realisasi insentif oleh DJP, sehingga wajib pajak dapat segera mengetahui hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan insentif yang diterima.
• Memungkinkan wajib pajak untuk memantau status pengiriman, verifikasi, penyelesaian, dan pembayaran atau restitusi data realisasi insentif secara online, sehingga dapat mengetahui apakah data tersebut sudah diverifikasi, diselesaikan, dan dibayarkan atau direstitusikan oleh DJP.
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian insentif perpajakan kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak terhadap DJP.